Indonesia Dorong Reformasi Pajak Regional di Forum APTF ke-16

Ekonomi, Nasional1396 Views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Konferensi Tahunan ke-16 Asia-Pacific Tax Forum (APTF) resmi dibuka di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerja sama dengan Malaysian Association of Tax Accountants (MATA), serta didukung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Forum ini menjadi wadah penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, sektor swasta, dan lembaga pemikir dari kawasan Asia-Pasifik untuk membahas tantangan dan masa depan perpajakan di tengah dinamika ekonomi global.

Founder dan Ekonom Senior INDEF, Prof Didik J Rachbini, dalam sambutannya menekankan perlunya stabilitas fiskal sebagai fondasi menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi di kawasan.

“Forum ini adalah ruang penting untuk berbagi pandangan serta memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal antarnegara,” ujarnya.

Presiden MATA, Dato’ Hj. Abd Aziz Bin Abu Bakar, menyampaikan bahwa tantangan perdagangan global, terutama tarif impor dari Amerika Serikat, telah menambah tekanan fiskal pada negara-negara ASEAN. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi isu base erosion and profit shifting (BEPS), pengalihan keuntungan, dan perpajakan transaksi digital.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Anggito Abimanyu, yang hadir sebagai pembicara kunci, menyampaikan lima langkah strategis Indonesia dalam memperkuat sistem perpajakan nasional, antara lain:

1. Pertukaran data lintas institusi;

2. Pengawasan transaksi digital;

3. Penyesuaian bea masuk dan cukai;

4. Optimalisasi penerimaan SDA;

5. Pengembangan sistem terpadu seperti Coretax dan SIMBARA.

Dalam sesi panel diskusi, berbagai topik dibahas, mulai dari tantangan ekonomi global, perpajakan digital, hingga integrasi filantropi Islam dalam sistem perpajakan. Para panelis menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.[]

Comment