by

Jabatan Antara Kompetensi Dan Politik Balas Budi

 

 

Oleh : Irohima, Praktisi Pendidikan

________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Panggung politik negeri ini telah lama diwarnai oleh kehadiran para pejabat yang tak hanya berlatar belakang politisi namun juga terkadang pengusaha, tokoh masyarakat bahkan seorang entertainer.

Politik demokrasi yang berasaskan kebebasan berpendapat, memilih bahkan mengajukan diri memberikan peluang besar bagi siapapun untuk bisa menjadi pejabat, wakil rakyat di DPR / MPR bahkan selevel komisaris BUMN.

Adalah Abdi Negara Nurdin, seorang pesohor negeri ini, gitaris sebuah group band ternama Slank yang lebih populer dengan panggilan Abdee Slank, mendadak menjadi viral di media sosial. Bukan karena Slank menelurkan album baru atau penjualan album Slank yang menembus angka penjualan fantastis namun lebih karena penempatan Abdee Slank sebagai komisaris PT. Telkom Indonesia Tbk (Persero).

Pengangkatan Abdee Slank dilakukan oleh Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) jumat, 28 Mei 2021 (CNNIndonesia.com).

Penunjukan Abdee Slank sebagai komisaris Telkom menuai pro kontra. Banyak yang tak mengira gitaris group band Slank ini bisa menduduki jabatan prestigius di perusahaan telekomunikasi besar milik BUMN.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf bahkan menyebut bahwa penempatan Abdee Slank hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi Abdee yang taidak kingkruen.

Bukhori juga menyinggung orang-orang yang berada di balik pemenang Pilpres 2019 ini kerap mendapat posisi. Bukhori menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah (detiknews)

Seperti diketahui Abdee memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu.

Pernyataan Bukhori yang menyinggung orang-orang di belakang layar terkait pemenangan Pilpres 2019 kerap mendapat posisi tidak bisa diabaikan, karena pada faktanya sejumlah nama yang pernah mendukung sebelumnya memang mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah, sebut saja Erick Thohir, Menteri BUMN yang pernah menjabat ketua Tim pemenangan presiden dan wapres di pilpres 2019, Ahmad Erani Yustika, Komisaris PT Waskita Karya (Persero), mantan staf khusus Presiden bidang ekonomi, Dini Shanti Purwono mantan staff khusus yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan seterusnya.

Tak ayal penunjukan beberapa pejabat di perusahaan BUMN menyuburkan opini bahwa penunjukan ini bukan berdasarkan kompetensi melainkan berdasarkan balas budi. Hal ni juga makin menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan negara yang dilakukan tidak mempertimbangkan pandangan publik. Perlu penjelasan komprehensif oleh pemerintah teekait hal ini.

Kondisi ini sungguh memprihatinkan, karena rakyat tentu akan kembali terma ginalkan. Di tengah pandemi yang tak diketahui kapan berakhir dan carut marut negeri yang makin menjadi, kekuasaan justru asyik dibagikan tanpa mempertimbangkan disiplin ilmu orang yang bersangkutan.

Memberikan atau menunjuk seseorang menduduki sebuah posisi adalah sah-sah saja selama ia mempunyai kompetensi yang mumpuni. Tapi sangat tak bijak rasanya jika balas budi dijadikan acuan untuk memberi kekuasaan sementara di lain pihak masih banyak orang yang potensial dan ahli dalam bidangnya.

Bisa dibayangkan jika seorang petani diperintahkan mendirikan sebuah gedung mewah sementara ia sama sekali tak faham akan arsitektur, apa yang akan terjadi? Tentu bangunan itu tak akan pernah berdiri atau mungkin bisa berdiri tapi untuk kemudian runtuh dalam hitungan waktu tak lama.

Rasulullah saw bersabda :

“ Jika amanat telah disia-siakan , tunggu saja kehancuran terjadi. ”Ada seorang sahabat bertanya : “ bagaimana maksud amanat disia-siakan ?” Nabi menjawab :” Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” ( BUKHARI -6015).

Hadits di atas begitu jelas bahwa menyerahkan sebuah wewenang kekuasaan hendaklah kepada orang yang tepat, yaitu orang yang mampu, bertanggung jawab serta memahami tugasnya sebagai pengemban amanat. Jika kita serahkan pada orang yang salah maka kehancuranlah yang akan menghampiri kita.

Memberikan jabatan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi maka niscaya menghasilkan pemerintahan yang korup dan merugikan kepentingan publik.

Setiap orang memang bisa belajar dan tak bermaksud meremehkan kemampuan seseorang tapi tidak setiap orang mempunyai kemampuan yang sama karena kita diciptakan dengan kadar dan porsi yang berbeda.

Manisnya kekuasaan juga tak layak membuat kita lupa dan memaksakan diri untuk mengambil posisi tanpa memiliki kompetensi.

Dalam Islam, kekuasaan dan jabatan adalah amanah. Amanah kekuasaan atau jabatan itu akan dimintai pertanggung-jawaban di akhirat kelak. Islam tidak melarang siapa pun yang ingin berkuasa asalkan ia mampu dan mempunyai kapasitas sebagai seorang penguasa karena sesungguhnya jabatan dan kekuasaan adalah beban yang bila tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya akan membawa kepada kehancuran, kehinaan dan penyesalan.

Dalam politik kapitalisme sekuler, kekusaan seolah telah menjadi komoditi yang laris dan diperebutkan. Banyak pihak yang telah diperbudak oleh nafsu kekuasaan dan jabatan, hingga tak mengindahkan lagi yang namanya halal-haram, baik-buruk atau benar-salah.

Semua tergiur oleh kenikmatan duniawi sampai rela melakukan apa saja demi mencapai kekuasaan yang diinginkan meski harus mengorbankan idealisme sekalipun bahkan rela mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Islam menjelaskan bahwa peran orang yang mempunyai kekuasaan sangatlah penting hingga Islam memberikan tata cara dalam menjalankan kekuasaan.

Seorang penguasa dalam Islam berkewajiban meri”ayah rakyat. Ri”ayah itu dilakukan dengan siyasah atau poitik yang benar dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Imam at-Thabari dalam tafsir ath-Thabari, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ra,”Kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan, jika ia telah melaksanakan hal itu maka orang-orang wajib mendengar dan mentaatinya.

Kriteria penguasa ideal dalam Islam mencakup dua hal yaitu :

1. Penguasa yang menjalankan hukum -hukum Allah SWT terkait urusan ibadah, muammalah, hukum ekonomi ( tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum, keuangan), hukum peradilan dan pidana (hudud, jinayat, ta”zir, maupun mukhalafat), hukum politik luar negeri dan lain sebagainya.

2. Penguasa yang menunaikan amanah yakni memelihara semua urusan rakyat seperti menjamin kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Dalam Islam, penguasa layaknya pelayan bagi umat. Amanat kekuasaan dan jabatan dalam Islam sejatinya adalah sebuah beban berat hingga tak mudah untuk dipikul.

Jika seorang penguasa bersikap khianat terhadap sebuah urusan yang telah diserahkan pada dirinya, maka sesungguhnya itu merupakan dosa besar. Kita semestinya berkaca pada generasi setelah Rasulullah Saw wafat, di mana mereka begitu khawatir dan takut dengan amanah kekuasaan.

Sejarah telah mencatat betapa sahabat Umar bin Khattab pernah menentang keras pencalonan dirinya sebagai Khalifah karena Umar sangat menyadari betapa besar pertanggung jawaban seorang pemimpin kelak dihadapan Allah SWT.

Para sahabat juga sangat memahami sabda baginda Rasulullah Saw : “ Kalian begitu berhasrat atas kekuasaan, sementara kekuasaan itu pada hari kiamat kelak bisa berubah menjadi penyesalan dan kerugian.”( HR. Nasa”i dan Ahmad).

Sepanjang sejarah peradaban Islam, masyarakat yang hidup di bawah naungan Islam dan penguasa yang hanya menerapkan hukum-hukum Islam telah merasakan keadilan dan kesejahteraan serta kemajuan yang luar biasa. Kemakmuran juga merambah seluruh negeri.

Sistem Islam telah terbukti mampu melahirkan pemimpin- pemimpin yang cakap, adil, tegas, amanah, dicintai rakyat dan ditakuti musuh-musuhnya.

Sebaliknya sistem zalim yang menerapkan hukum buatan manusia telah nyata hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin zalim, tidak adil serta tidak amanah.

Di tengah krisis pemimpin yang adil dan banyaknya pemimpin tidak amanah, sepatutnya kita berbalik arah, yakni kembali ke arah islam yang telah nyata membawa kita pada kehidupan yang sejahtera, aman dan sentosa. Wallahualam bis shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita