RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menegaskan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengalami reorientasi besar.
Pemerintah, menurutnya, tidak lagi semata mengandalkan mekanisme pasar, tetapi memperkuat peran negara untuk memastikan pemerataan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat menjadi Keynote Speaker dalam acara bertajuk “Perspektif Kritis: Membedah Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Era Prabowo” yang diselenggarakan di Ruang Seminar Universitas Nasional (UNAS) Ragunan, Jakarta, Selasa (28/7).
Menurut Jumhur, kebijakan Presiden Prabowo yang kerap dinilai populis sesungguhnya memiliki landasan ideologis yang kuat. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, agar kekayaan nasional benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Yang dilakukan Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan populis. Ini adalah pilihan ideologis yang mengembalikan peran negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai model pembangunan yang terlalu liberal telah memperlebar kesenjangan penguasaan aset nasional. Karena itu, pemerintah mulai memperkuat intervensi negara melalui berbagai kebijakan, termasuk penguatan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Penyaluran berbagai program strategis pemerintah, seperti distribusi pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok masyarakat, diharapkan semakin melibatkan koperasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
Di bidang lingkungan hidup, Jumhur menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang. Menurutnya, banyak perusahaan menikmati keuntungan besar, tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.
“Orang boleh memperoleh keuntungan, tetapi tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan. Reklamasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaanya, Associate Profesor Universitas Nasional DR. TB Massa mengatakan atas nama Universitas Nasional, pihaknya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Menteri Jumhur yang telah berkenan menjadi keynote speaker pada forum akademik ini.
Kehadiran Pak Jumhur menjadi kehormatan sekaligus kesempatan berharga bagi sivitas akademika UNAS untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami juga mengapresiasi kehadiran para narasumber dan peserta yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, karena persoalan lingkungan menuntut kolaborasi lintas sektor, lintas keilmuan, dan lintas generasi,” pungkasnya.[]
Comment