Oleh: Reni Safira, Mahasiswi
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Sarana jalan yang rusak hingga berlubang amberdampak buruk dan sangat berbahaya untuk dilalui bahkan masyarakat akan sulit untuk melakukan aktivitas nya sehari-hari. Kondisi jalan yang baik dan mulus tentunya menjadi dambaan setiap orang, tetapi faktanya jauh berbeda dengan hari ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung. Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih jika Kabupaten dan Provinsi Lampung tidak mampu memperbaiki jalan rusak dengan APBD. *(Sindonews.com)*
Hampir seluruh warga di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah berharap kunjungan Presiden Joko Widodo bisa mengubah kondisi jalan yang rusak di daerah tersebut. Pasalnya, sejak puluhan tahun lalu ruas jalan yang menjadi jalur utama ke beberapa Kabupaten ini tak kunjung membaik.
“Dari saya belum lahir, cerita bapak saya jalan di sini memang sudah hancur mas,” kata Zainal salah seorang pemilik warung di Jalan Rumbia saat diwawancarai detikSumut, Jumat (5/5/2023). *(detik.com)*
Kerusakan jalan akibat buruknya infrastruktur merupakan persoalan yang sudah lazim terjadi di berbagai wilayah negeri ini, mulai dari jalan tidak berkualitas, perbaikan jalan yang cenderung lama, hingga pembangunan jalan yang tidak merata bagi seluruh rakyat. Kondisi seperti inilah yang akan menyulitkan masyarakat bahkan membahayakan pengguna jalan.
Kecelakaan pun seringkali terjadi sampai merenggut nyawa pengendara dan juga dapat mempengaruhi laju roda perekonomian. Jalan yang rusak menjadikan arus transportasi barang dan manusia terhambat, akibatnya biaya operasional kendaraan menjadi bertambah karena kerusakan kendaraan disebabkan jalan yang bergelombang dan berlubang.
Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masalah ini tanpa menunggu keadaan jalan rusak. Pemerintah harusnya lebih tanggap dengan cara pembinaan dan pengawasan jalan tanpa menunggu adanya korban yang dirugikan.
Tetapi memang begitulah kondisi saat ini, berbagai persoalan infrastruktur jalan akan terus terjadi karena sistem kapitalisme sekuler yang digunakan untuk mengatur urusan rakyat tidak memihak kepada rakyat. Aturan yang dibuat dalam sistem ini hanya berpihak pada segelintir orang yang mampu memberikan keuntungan.
Jalan termasuk fasilitas umum yang seharusnya disediakan negara dalam keadaan baik dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat di pusat maupun di daerah. Namun paradigma sistem kapitalisme yang dianut negeri inilah yang membuat rakyat kian terabaikan. Pembangunan jalan dianggap hanya sebatas infrastruktur yang mesti dikelola karena sebagai bagian penting dalam dunia industri dan penyediaan jasa layanan publik saja.
Tentu terlihat jelas sistem ini hanya bertumpu pada pembangunan bukan bertumpu pada tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Pemerintah pun menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur, namun realitanya pembangunan tersebut bukan untuk rakyat.
Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam menjadikan penguasa agar memprioritaskan kepentingan rakyat dalam mengatur dan mengurus segala urusannya. Pemimpin akan menjalankan kepemimpinannya berdasarkan pada syariat Islam, termasuk dalam memberikan pelayanan publik demi memaksimalkan pelayanan terhadap rakyat.
Sejarah emas Islam mencatat bahwa masa kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah yaitu di sepanjang rute perjalanan Irak dan Syam ke Hijaz dibangun jalan raya. Khalifah juga membangun banyak pondok gratis lengkap dengan persediaan air dan makanan untuk memudahkan perjalanan para pelancong. Pada masa khilafah Utsmaniyah masyarakat juga diberikan jasa transportasi gratis bagi yang akan berpergian dengan berbagai keperluan menggunakan kereta api yang telah disiapkan oleh khalifah.
Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, mereka tidak akan memikirkan kerugian dalam melayani urusan rakyatnya apalagi menggandeng swasta dan asing dalam pengelolaannya dengan dalih untuk mengurangi bebannya.
Namun prioritas utama seorang pemimpin berupaya bagaimana caranya agar rakyat bisa terlayani dengan baik. Jika negeri ini menjalani aturan sesuai dengan syariat Islam pasti pembangunan infrastruktur terbaik untuk rakyatnya bukan hanya tertulis dalam undang-undang dan menjadi harapan semu.
Semua ini hanya terwujud jika kaum muslimin di bawah kepemimpinan Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Wallahua’lam bisshowwab.[]
Comment