Oleh: Hamsina Halik, Pegiat Literasi
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Meningkatnya jumlah pengangguran yang merupakan dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong pemerintah untuk kembali mengupayakan program Kartu Prakerja sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan.
Dilansir dari kompas.com (9/2/2023), Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja William Sudhana mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi masalah tersebut. Namun, dirinya tidak bisa memperkirakan seberapa besar Prakerja mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Setidaknya kata William, dengan ilmu atau pelatihan yang didapatkan peserta ketika mengikuti program Prakerja mampu meningkatkan kemampuan serta kepercayaan diri para angkatan kerja.
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti ditulis kumparan.com (10/2/2023) mengungkap suksesnya program pemerintah ini membantu banyak masyarakat. Bagi game changer di masa kritis, Airlangga membeberkan bagaimana program Kartu Prakerja dapat membantu masyarakat. Salah satu contohnya, seorang satpam korban PHK di Manado mampu meningkatkan skill sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan formal.
Namun, apakah Kartu Prakerja ini benar-benar mampu menjadi solusi bagi rakyat memenuhi kebutuhan dasar hingga terwujud kesejahteraan hidup pada mereka?
Sejatinya program kartu prakerja ini tidaklah berdampak banyak dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebab, pada faktanya jumlah kemiskinan dan pengangguran tidak berkurang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. Dimana jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Karena Kapitalisme
Jika ditelisik, para pencari kerja atau para korban PHK tak semuanya dapat merasakan pemberian saldo kartu ini. Di satu sisi, meskipun dikatakan bahwa setidaknya skill mereka bertambah setelah mengikuti pelatihan, namun tak hanya ini yang dibutuhkan oleh mereka. Melainkan ada hal lainnya, seperti permodalan, lapangan pekerjaan, keamanan, situasi perekonomian yang kondusif, kesehatan yang memadai dan lainnya.
Di samping itu, meningkatnya angka pengangguran tidak bisa dilepaskan dari rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Sementara biaya sekolah makin sulit dijangkau. Di saat yang sama negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat. Sehingga terjadi ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan.
Kapitalisme memposisikan penguasa hanya sebatas regulator, pembuat kebijakan yang hanya menguntungkan para korporasi saja. Potensi sumber daya alam (SDA) dikeruk habis-habisan demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara hasil yang diperoleh oleh negara tidak seberapa. Rakyat pun kena imbasnya.
Meskipun ketika SDA dikelola oleh asing atau swasta, dan mereka mampu menciptakan lapangan kerja, namun hal itu tidaklah mampu membawa rakyat keluar dari keterpurukannya. Sebab, pada faktanya rakyat dipekerjakan tak lebih sekadar buruh kasar yang digaji rendah. Sementara, para kapitalis tetaplah sebagai penguasa sebagian besar kekayaan alam negeri ini.
Ini menunjukkan negara tidak all out mengurusi urusan rakyatnya. Padahal, seharusnya inilah fungsi utama negara yaitu menjadi pelayan dan pengurus segala urusan rakyatnya. Sungguh, kapitalisme telah nyata gagal melayakkan manusia untuk hidup sejahtera.
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Hidup layak dan sejahtera merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab, tujuan, hidup di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan hidup.
Dalam hal ini, Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Negara menjamin setiap laki-laki mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat.
Bagi individu rakyat yang tak mampu secara fisik untuk bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sanak keluarga yang memiliki kehidupan lebih dari cukup atau melebihi standar untuk menanggung saudaranya yang tidak mampu. Bahkan tetangga pun juga punya kewajiban terhadap tetangga lainnya.
Adapun individu yang mampu bekerja, namun tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja karena tidak memilik keahlian dan modal untuk bekerja, maka negara akan memaksanya bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan.
Bahkan, negara mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil. Dalam pertanian misalnya, petani yang tidak memiliki lahan atau modal akan diberi oleh pemerintah. Sedangkan tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun akan diambil alih dari pemiliknya.
Selain itu, untuk sektor non riil, negara tidak akan membiarkannya berkembang. Justru negara akan menciptakan suasana yang akan senantiasa mendorong individu rakyat membuka usaha melalui birokrasi sederhana dan penghapusan pajak. Serta melindungi industri dari persaingan yang tak sehat.
Untuk pengelolaan SDA, negara tidak akan menyerahkan hak pengelolaannya kepada swasta, asing ataupun lokal. Sebab, dalam sistem ekonomi Islam, SDA termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Hal ini juga akan menambah peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran diminimalisir sedemikian rupa. Kesejahteraan rakyat akan terwujud. Namun, semua ini akan terwujud manakala sistem Islam dijadikan sebagai landasan hidup. Wallahu a’lam[]
Comment