Penulis: Dr. H. J. Faisal | Pensyarah Prodi PAI UNIDA Bogor, Direktur Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS), Pemerhati Pendidikan dan Sosial, Anggota PJMI
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Di negeri dengan begitu banyak sarjana Muslim seperti Indonesia, kisah tentang Palestina sering kali hanya mampir sebentar di seminar atau menjadi selingan di antara diskusi tentang indeks Scopus dan dana hibah.
Realitasnya, sebagian besar akademisi kita masih sibuk bertahan hidup: mengisi absen, mengejar target SKS, mencari muka di hadapan atasan, dan menulis jurnal yang tak pernah dibaca. Palestina terasa terlalu jauh, terlalu rumit, dan — yang paling menyedihkan — tidak mendatangkan insentif.
Solidaritas pun sering berubah menjadi ritual kosong: long march, penggalangan dana, dan spanduk yang dilipat rapi setelah acara selesai. Seolah penderitaan bisa ditebus dengan poster dan amplop donasi.
Dunia Islam, dalam diamnya, mungkin sedang menunggu mukjizat — turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, atau minimal trending topic yang bisa memicu rasa peduli sesaat. Dunia memberi bantuan ke Gaza, namun sering kali seakan memberi sedekah pada pengemis — dengan rasa iba, bukan rasa hormat.
Palestina berjalan dalam sunyi. Sunyi itu bukan hanya berasal dari bom dan blokade, tapi juga dari para cendekiawan yang memilih diam. Pergi berjihad tidak berani, menulis pun takut, dan memahami keadaan pun enggan.
Sementara mereka yang berani bicara dianggap radikal. Maka, isu Palestina menjadi tidak laku di ruang akademik — kecuali untuk studi konflik yang “aman” dan netral.
Umat Islam kini menonton penderitaan rakyat Gaza seperti menonton sinetron — ada air mata, ada kemarahan, tapi tak ada perubahan. Kita menunggu akhir cerita yang sudah tertulis sejak lama, tapi lupa bahwa sebenarnya kita pun adalah pemeran yang seharusnya ikut menulis naskahnya.
Pengakuan sejumlah negara Barat atas Palestina menjelang Sidang Umum PBB ke-80 pada September 2025 kembali menghidupkan wacana lama – solusi dua negara.
Inggris, Prancis, Portugal, Australia, hingga Kanada menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Prabowo Subianto pun dalam pidatonya di PBB menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dan membuka peluang hubungan diplomatik dengan Israel — dengan syarat Israel mengakui Palestina.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah – negara seperti apa yang dimaksud dengan “Palestina merdeka”?
Apakah negara yang berdaulat penuh atas tanah, udara, dan lautnya? Ataukah hanya entitas administratif yang dibatasi kewenangannya, tanpa tentara, tanpa kendali perbatasan, dan tetap berada di bawah bayang-bayang Israel?
Dalam banyak rancangan, Palestina justru dibayangkan sebagai negara dengan kedaulatan terbatas. Perbatasan, udara, dan akses laut akan tetap dikontrol Israel. Itu bukan kemerdekaan sejati, melainkan ilusi kedaulatan.
Pernyataan bahwa Indonesia bersedia menjamin keamanan Israel jika Palestina diakui, bagi sebagian kalangan dianggap langkah diplomatik strategis. Namun bagi banyak rakyat Indonesia, hal itu justru menimbulkan pertanyaan serius — apakah ini bentuk realisme politik atau justru keputusasaan diplomatik?
Membuka ruang pengakuan terhadap Israel, meski dengan syarat, berisiko menjadi legitimasi bagi penjajahan. Pernyataan semacam itu, yang tampaknya lahir tanpa konsultasi dengan ulama dan masyarakat, bisa memantik keresahan di negeri mayoritas Muslim ini.
Analogi sederhananya, mengundang serigala ke meja makan dengan syarat ia berhenti memangsa domba.
Masalahnya, sejarah membuktikan bahwa serigala itu tak pernah berhenti lapar dan memburu domba.
Israel tidak sedang mencari pengakuan, melainkan memperkuat posisi tawarnya dengan kekuatan militer dan dukungan Barat. Maka, tawaran diplomatik Indonesia bisa dianggap sebagai tanda kelemahan umat Islam, bukan kebesaran niat damai.
Lebih jauh, jika Indonesia yang selama ini dikenal paling vokal membela Palestina mulai membuka celah diplomatik terhadap Israel, maka solidaritas global bisa tergerus.
Kita bukan sedang membuka jalan damai, melainkan membuka kunci perjuangan Palestina.
Konsep solusi dua negara sudah lama dijajakan sebagai obat mujarab. Tapi di balik bahasa diplomatik yang manis, tersimpan racun yang melumpuhkan perjuangan Palestina.
Israel dan sekutunya tidak benar-benar menginginkan dua negara yang setara. Mereka menginginkan satu negara dominan dan satu negara jinak.
Palestina diberi bendera, lagu kebangsaan, bahkan mungkin kursi di PBB — tapi tidak diberi tentara, tidak diberi kontrol atas udara dan perbatasannya.
Itu bukan negara, melainkan boneka. Sebuah kemerdekaan di atas kertas.
“Solusi dua negara” hanyalah strategi anestesi untuk menidurkan kesadaran umat Islam.
Ironisnya, faksi perlawanan yang selama ini menjadi simbol martabat Palestina justru akan distigma sebagai ekstremis dan dipaksa bubar dalam skema ini.
Padahal, tanpa perlawanan, Palestina hanyalah tanah yang dijaga penjajah asing.
Maka, solusi dua negara bukanlah jalan keluar, tapi jalan buntu yang dipoles agar tampak seperti lorong harapan.
Sejarah menunjukkan, penjajahan Israel terhadap Palestina bukanlah konflik dua negara yang setara. Sejak 1948, lebih dari 750 ribu rakyat Palestina diusir dari tanahnya, 500 desa dihancurkan, dan ribuan orang dibunuh dalam peristiwa Al-Nakba.
Perjanjian Oslo (1993–1995) yang digadang sebagai jalan damai justru menjadi alat kontrol administratif atas Palestina. Israel memperluas permukiman ilegal, sementara Palestina hanya diberi otonomi semu.
Serangan demi serangan ke Gaza — 2008, 2012, 2014, 2021 — menewaskan ribuan warga sipil. Gencatan senjata bagi zionis hanyalah jeda untuk mengisi ulang peluru dan strategi mengatasi kekalahan menghadapi Hamas.
Ketika dunia bicara “dua negara”, Israel terus membangun tembok pemisah dan menahan anak-anak Palestina tanpa proses hukum. Ini bukan konflik, ini penjajahan.
Israel juga memperluas agresinya ke negara-negara sekitar: Suriah, Lebanon, Iran, bahkan Yaman. Semua dibungkus dengan narasi “melawan terorisme.” Padahal, ini adalah propaganda imperialisme modern yang menggunakan jargon keamanan nasional.
Serangan ke bandara, rumah sakit, dan kamp pengungsi adalah bentuk pamer kekuasaan. Israel ingin dunia Arab sibuk dengan masalah internal dan melupakan Gaza yang sekarat.
Kemenangan yang mereka klaim bukanlah kemenangan atas Hamas, tapi atas anak-anak yang kelaparan dan rumah-rumah yang runtuh.
Kini Gaza telah berubah menjadi laboratorium pembunuhan manusia.
Sejak blokade total pada Maret 2025, 65 ribu lebih nyawa melayang. Ratusan anak meninggal karena malnutrisi, dan rumah sakit kini sekadar ruang tunggu kematian.
Harga gula mencapai 100 dolar per kilogram, tepung 30 dolar, dan air bersih menjadi barang langka. Dunia masih membicarakan “solusi dua negara,” sementara rakyat Palestina berjuang untuk sekadar bertahan hidup.
Ini bukan konflik dua pihak, tapi tragedi satu bangsa yang dipenjara oleh rezim yang memegang kunci dengan senyum diplomatik penuh racun.
Mereka yang masih percaya pada ilusi “dua negara” perlu membaca ulang sejarah luka Palestina. Israel tidak sedang menawarkan perdamaian, melainkan sedang mengatur persepsi dunia Islam agar lupa siapa penjajahnya.
Jika Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar, mulai bermain dua kaki — mengaku membela Palestina sambil menjalin relasi dengan penjajah — maka sejarah akan mencatat kita bukan sebagai pembela, tapi penonton yang bertepuk tangan di atas penderitaan rakyat Palestina.
Islam bukan sekadar identitas, tetapi keberpihakan. Keberpihakan terhadap yang tertindas tak bisa dinegosiasikan.
Maka, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka maksud dan arah kebijakan luar negerinya. Libatkan ulama, akademisi, dan masyarakat sipil.
Diplomasi sejati adalah diplomasi yang berkeadilan, bukan diplomasi yang menari di atas luka bangsa Palestina yang tertindas. Wallahu a’lam bis-shawab.[]
Comment