Penulis: Eva Herlina, ST, MT | Dosen Teknik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Ada satu pertanyaan yang kian sering bergema di tengah masyarakat hari ini:
apakah kepemimpinan kita masih berpijak pada empati dan tanggung jawab moral?
Di satu sisi, ruang publik dipenuhi narasi tentang capaian, pertumbuhan, dan keberhasilan. Namun di sisi lain, dalam ruang hidup warga, realitas yang dirasakan kerap berbeda – harga kebutuhan yang menekan, bencana yang berulang, serta ketidakpastian yang semakin lekat dalam keseharian. Di antara dua ruang inilah, empati sering kali terasa menjauh.
Tak sedikit orang kemudian merasakan bahwa kekuasaan tampil kian dingin dan defensif. Kritik lebih sering dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai cermin untuk berbenah. Keluhan masyarakat kadang diperlakukan sebagai gangguan narasi, alih-alih sebagai panggilan untuk menghadirkan tanggung jawab yang lebih nyata.
Sebagian kalangan mencoba menjelaskan gejala ini melalui istilah narsisme dalam kepemimpinan. Namun persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada watak individu. Ia berakar pada sistem kekuasaan yang membentuk, memelihara, bahkan memberi insentif pada pola-pola tersebut.
Dalam sistem politik modern, kekuasaan sangat bergantung pada citra. Pujian menjadi kebutuhan, kritik dipersempit maknanya, dan kebijakan kerap diarahkan untuk menjaga persepsi publik.
Keberhasilan mudah dilekatkan sebagai prestasi personal, sementara kegagalan sering dialihkan pada keadaan, bawahan, atau faktor eksternal lainnya.
Dalam iklim seperti ini, empati bukanlah prioritas utama – yang lebih diutamakan adalah terlihat berhasil, aman secara politik, dan tetap dominan dalam narasi. Tidak mengherankan jika banyak kebijakan lahir tanpa menyentuh akar persoalan, sementara klarifikasi dan pembelaan diri lebih sering muncul dibanding perbaikan yang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat.
Persoalan menjadi semakin dalam ketika kekuasaan terlepas dari pertanggung-jawaban moral yang kokoh. Sistem sekuler-kapitalistik cenderung memandang jabatan sebagai prestise, bukan amanah.
Hukum pun kerap lahir dari kompromi kepentingan, bukan dari prinsip keadilan yang tegak. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang paling tahan terhadap rasa bersalah justru sering lebih mampu bertahan di puncak kekuasaan.
Akibatnya, posisi rakyat pun perlahan bergeser: bukan lagi sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan objek yang dikelola. Didengar sejauh menguntungkan citra, diperhatikan sejauh mengamankan kekuasaan.
Al-Qur’an mengingatkan dengan sangat jernih: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali.” (QS. Ar-Rum: 41).
Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kerusakan lingkungan atau bencana alam, tetapi juga tentang tata kelola kehidupan. Kerusakan muncul ketika urusan publik diatur tanpa kesadaran untuk kembali pada aturan Allah.
Ketika kekuasaan tidak lagi terikat pada hisab, empati kehilangan pijakan, dan kezaliman perlahan terasa wajar.
Islam menawarkan jalan keluar yang tidak bertumpu pada moral personal semata, melainkan pada sistem kepemimpinan yang menutup ruang kezaliman sejak akarnya.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan sarana aktualisasi diri, melainkan amanah berat yang kelak dipertanggung-jawabkan hingga akhirat. Pemimpin bukan pusat kekuasaan, melainkan pelaksana hukum Allah dan pelayan urusan umat.
Sejarah Islam memberikan teladan yang kontras. Umar bin Khattab, seorang pemimpin besar, justru dikenal gemetar oleh rasa tanggung jawab. Ia khawatir jika seekor keledai terperosok di Irak, ia akan dimintai pertanggungjawaban.
Rasa takut ini bukanlah kelemahan, melainkan buah dari sistem yang menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah beban, bukan kebanggaan.
Karena itu, persoalan mendasar yang kita hadapi hari ini bukan semata soal siapa yang berkuasa, melainkan sistem apa yang membentuk kekuasaan tersebut.
Selama sistem masih memberi ruang luas bagi pencitraan, menyingkirkan kritik, dan memisahkan kekuasaan dari pertanggung-jawaban hakiki, wajah kepemimpinan akan terus terasa jauh—siapa pun orangnya.
Sudah saatnya kita berhenti menggantungkan harapan pada empati personal yang rapuh, dan mulai mengarahkan pandangan pada pembenahan sistemik yang lebih kokoh.
Kerusakan yang kita saksikan hari ini sejatinya adalah panggilan untuk kembali—kembali pada tata kelola kehidupan yang adil, berempati, dan terikat kuat pada hukum Allah.
Di situlah empati menemukan pijakannya, dan kepemimpinan kembali menjalankan perannya sebagai pelindung, bukan sekadar penguasa.[]
Comment