RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Grontson Mandagie, mengimbau media untuk mengambil peran aktif dalam meredam potensi kerusuhan sosial melalui pemberitaan yang kondusif.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang menyejukkan dan tidak provokatif, sekaligus membangun opini publik yang mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan pihak-pihak yang merugikan negara.
Mandagie menilai, imbauan ini penting di tengah maraknya isu terkait kelalaian aparat yang menyebabkan seorang pengemudi ojek online meninggal. Ia berharap media dapat menciptakan keseimbangan informasi melalui pemberitaan masif, sehingga keresahan warga tidak berkembang dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperluas gejolak ke daerah lain.
“Media harus menjadi penyejuk. Kita tidak ingin isu ini dimanfaatkan untuk mendorong aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Kondisi seperti itu hanya akan merugikan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menekan nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/25).
Mandagie juga meminta media menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan pemberitaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ia mendorong redaksi media memperbanyak wawancara dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh dan dapat menenangkan publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya publikasi dukungan masyarakat terhadap langkah pemerintah dalam menindak tegas sejumlah pihak yang telah merugikan negara seperti:
Pengusaha sawit ilegal, yang lahannya sudah disita pemerintah hingga 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare pelanggaran aturan.
Para pembeking tambang ilegal, yang menurut Presiden Prabowo akan ditindak tegas tanpa pandang bulu, menyusul temuan 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian Rp300 triliun.
Pengusaha nakal dalam praktik “Serakahnomics”, seperti kasus beras oplosan yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Presiden menegaskan, praktik rakus semacam ini akan ditindak dengan tegas dan aset-asetnya bisa disita pemerintah.
Pihak asing dan anteknya yang berupaya menghambat kemajuan Indonesia, misalnya melalui dominasi investasi yang dapat melemahkan ekonomi domestik dan membuka peluang intervensi politik (Jurnal APPHI).
“Dengan pemberitaan yang menyejukkan, media tidak hanya mengedukasi publik, tetapi juga ikut menjaga stabilitas bangsa dan melindungi perekonomian nasional,” kata Mandagie, yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia.
Ia menegaskan, media semestinya lebih proaktif menghadirkan berita yang konstruktif dengan fokus pada solusi dan upaya meredam konflik, bukan sekadar mengeksploitasi sisi dramatis untuk menarik perhatian.
Mandagie berharap seruan ini menjadi pedoman bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi sekaligus agen perdamaian, persatuan, dan stabilitas nasional.[]
Comment