Oleh: Waryati, Pengamat Kebijakan Publik
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah karut marut kondisi bangsa, juga keadaan rakyat tengah mengalami berbagai kesulitan akibat efek domino naiknya harga BBM, para petinggi negeri saat ini justru sibuk dengan hitung-hitungan siapa lebih kuat siapa untuk diterjunkan di pilpres mendatang.
Baru-baru ini dua tokoh partai besar bertemu dan menjalin komunikasi politik untuk membicarakan koalisi. Dalam pertemuan itu, pada Minggu (4/9/2022) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sepakat akan terus menjalin komunikasi dan kerja sama.
Menurut keduanya, pertemuan itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Lebih jauh, Prabowo mengatakan bahwa menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan akan sangat mungkin dilakukan dan berlanjut.
Prabowo menyebutkan konklusi yang paling jelas adalah bertekad melanjutkan komunikasi politik dengan terus menerus, dengan terbuka, dengan apa adanya. (Kompas.com, 5/9/2022).
Menyoal pertemuan dua petinggi partai ini, publik merasa miris. Pasalnya, di saat rakyat kelimpungan serta mengalami kekacauan hidup, harus bersusah payah menghadapi semuanya, mereka yang ada di tampuk kekuasaan malah terkesan diam dan tak acuh.
Mengurusi kekuasaan serta terus bermake up agar terlihat menarik dan layak mendapatkan kepercayaan kembali di mata rakyat, menjadi agenda para partai demi meraih elektabilitas yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah keberpihakan penguasa terhadap mereka. Bukan sekadar nama baik sebuah partai serta jargon-jargon penarik simpati tanpa didukung kerja nyata untuk rakyat.
Beragam kebijakan digulirkan penguasa sekalipun kebijakan tersebut menyusahkan rakyat serta berpotensi menambah angka kemiskinan. Betapa tidak, salah satu kebijakan teranyar adalah pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kondisi rakyat masih belum stabil pasca serangan pandemi Covid-19. Namun begitu, partai yang duduk di parlemen seolah mengiyakan kebijakan itu tanpa berusaha menghentikan agar kenaikan BBM tidak digulirkan.
Bagi petinggi negeri, persoalan semacam ini sudah lumrah dan berulang terjadi. Pada saat pemerintah sudah punya pandangan sendiri terkait kebijakan apa yang telah dirumuskan, maka partai koalisi tinggal angguk kepala tanda menyepakati. Walaupun pada akhirnya kepentingan rakyat dipertaruhkan.
Kondisi semacam ini tentu saja menampar benak publik. Kalau demikian, apa pungsi para wakil rakyat tersebut? Apa jadinya jika mereka yang berkuasa hanya sibuk memikirkan siapa menjabat apa untuk kontestasi mendatang sehingga lalai terhadap urusan rakyat? Di situasi rakyat serba terhimpit, para penguasa justru asyik dengan agenda pribadi serta agenda partai.
Sehingga lupa terhadap kewajiban yang harus ditunaikan kepada rakyat dari jabatan yang didudukinya. Yang ada, partai terus tebar pesona untuk meraih simpati publik sekaligus berusaha mematut diri agar terlihat menarik dan layak dipercaya kembali.
Dengan demikian, jelaslah bahwa watak sistem demokrasi kapitalis hanya menginginkan keberlanjutan kekuasaan tanpa disertai dengan kepedulian serta pelayanan terhadap semua kepentingan rakyat. Juga sangat lambat dalam mencari solusi dari setiap problematika yang terjadi di tengah masyarakat.
Maka dari itu, politik dalam sistem saat ini sangat memungkinkan melahirkan sosok pengabdi kursi dan minim empati. Pemimpin seperti ini akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya saja, bukan kepentingan rakyat.
Untuk menjadikan kepemimpinan sebuah tanggung jawab besar adalah ketika kepemimpinan tersebut dilandaskan pada aturan syariat. Maka kepemimpinan itu mengharuskan pelayanan serta bertujuan demi kemaslahatan umat. Dalam meriayah rakyat, seorang pemimpin tidak memikirkan eksietensi dirinya tetapi lebih kepada bagaimana setiap aturan itu mampu diimplementasikan dan mewujud pada kesejahteraan rakyat.
Kekuasaan adalah amanah, jika tidak tertunaikan dengan baik maka akan mendatangkan kebencian dari Pencipta Semesta. Kekuasaan pun tak boleh didasari oleh hawa nafsu.
Sebagaimana firman Allah:
يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص:26)
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Swt. akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Qs Shad: 26).
Seperti itulah Islam memandang kepemimpinan. Pemimpin amanah dan adil adalah sebuah keutamaan. Dengan begitu, sebuah negara akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya apabila pemimpin menerapkan syariat di setiap aspek kehidupan.
Tugas seorang pemimpin tidaklah mudah. Dalam kepemimpinannya, seorang pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Baik-buruk rakyat yang dipimpinnya tergantung dari cara periayahan seorang pemimpin. Maka sudah seyogianya jika menjadi pemimpin harus bersikap jujur, adil dan amanah. Karena Allah sudah menjanjikan pahala berlipat bagi pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Ibnu umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tangggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memlihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertangggung jawab) dari hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Inilah hakikat kepemimpinan dalam islam. Tugas yang paling pokok adalah tanggung jawab. Bukan sekadar bertengger di tampuk kekuasaan namun lupa menjalankan amanah sebagai pemimpin.Wallahua’lam bishawwab.[]
Comment