Penulis: Siti Aminah | Aktivis Muslimah Kota Malang
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sudan, salah satu negara terbesar di benua Afrika, berbatasan dengan tujuh negara: Afrika Tengah, Sudan Selatan, Chad, Mesir, Eritrea, Ethiopia, dan Libya.
Negeri ini dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun di sisi lain terus diguncang instabilitas dan konflik berkepanjangan. Pertempuran di Khartoum, ibu kota Sudan, menjadi sorotan utama dunia dan menggambarkan betapa rapuhnya keamanan di negeri Muslim tersebut.
Perang saudara bukan hal baru bagi Sudan. Negeri ini pernah mengalami konflik bersenjata selama 22 tahun, dari 1983 hingga 2005, menjadikannya perang saudara terpanjang di Afrika. Kini, sejarah kelam itu kembali terulang.
Sejak 2023, Sudan dilanda perang antara militer Sudan (SAF) di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dikomandoi Hemedti. Konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga mengungsi ini menjerumuskan sebagian besar wilayah Sudan ke ambang kelaparan.
Seperti dilansir Republika.co.id pada 1 November 2025, gencatan senjata berulang kali diserukan oleh PBB dan mediator regional, namun situasi tetap tidak terkendali.
Sudan sejatinya negeri yang kaya raya. Cadangan minyaknya mencapai lebih dari 3 miliar barel, sementara cadangan emasnya sekitar 1.550 ton. Sudan juga dikenal sebagai produsen utama gum arabic—getah Arab yang banyak digunakan dalam industri makanan dan kimia dunia. Di kawasan Pegunungan Nuba, tersimpan pula cadangan uranium dalam jumlah besar.
Letak geografis Sudan pun sangat strategis. Negara ini terletak di timur laut Afrika dengan garis pantai panjang di sepanjang Laut Merah. Posisi tersebut menjadikan Sudan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara.
Di seberangnya terbentang Jazirah Arab dan Selat Bab al-Mandeb—jalur pelayaran vital dunia yang dilalui hampir 10 persen distribusi minyak global. Dengan kekayaan dan posisi strategis seperti ini, Sudan menjadi incaran kekuatan besar dunia.
Krisis Sudan sejatinya bukan murni konflik etnis atau perebutan kekuasaan semata. Di baliknya, terdapat permainan geopolitik negara-negara adidaya—terutama Amerika Serikat dan Inggris—yang berebut pengaruh di kawasan Afrika Timur.
Keduanya melibatkan sekutu-sekutu mereka seperti Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk melancarkan agenda penjajahan ekonomi dan politik.
Dulu, Amerika Serikat mendukung pemisahan Sudan Selatan melalui agennya John Garang hingga Sudan terbelah pada 2011. Kini, Washington berupaya menguasai wilayah Darfur dengan memanfaatkan RSF dan komandannya, Hemedti.
Sementara itu, Jenderal al-Burhan dari pihak militer (SAF) juga dikaitkan dengan kedekatan terhadap kepentingan Amerika Serikat, hanya berasal dari kubu berbeda.
Konflik yang terjadi hari ini sejatinya merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Inggris di Sudan sekaligus memperkuat cengkeramannya di kawasan tersebut.
Washington bahkan membentuk koalisi politik bersama Arab Saudi, UEA, dan Mesir untuk mengontrol arah penyelesaian konflik serta menutup peluang bagi pihak lain, termasuk Inggris dan PBB, ikut campur tangan.
Melalui strategi “pecah-belah”, Amerika Serikat memastikan Sudan tetap lemah dan mudah dikendalikan. Melalui RSF, Washington berusaha menguasai wilayah Darfur yang kaya akan emas, tembaga, batu kapur, serta mineral industri lainnya. Wilayah itu juga menjadi jalur penting yang menghubungkan Sudan dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah.
Namun lebih jauh dari itu, ada motif ideologis yang tak kalah besar: mencegah kebangkitan Islam. Amerika dan Inggris menyadari bahwa kesadaran umat Islam di Sudan terhadap penerapan syariat mulai tumbuh pasca-runtuhnya rezim lama.
Karena itu, isu terorisme dan radikalisme kembali dimainkan untuk melemahkan gerakan Islam serta mengadu-domba antarkelompok Muslim di Sudan.
Berbagai lembaga internasional dan aturan global pun dibuat dalam bingkai kepentingan negara-negara adidaya. Akibatnya, Sudan yang kaya sumber daya alam hanya dijadikan pion dalam permainan geopolitik yang merugikan rakyatnya sendiri.
Tragedi yang menimpa Sudan menjadi potret nyata kegagalan sistem kapitalisme global dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian. Selama umat Islam masih terpecah dan tunduk pada sistem buatan manusia, penderitaan akan terus berulang.
Umat harus naik satu tingkat dalam pola berpikir—melihat persoalan dunia dengan kacamata ideologis. Konflik di Sudan bukan sekadar urusan politik lokal, melainkan bagian dari perang peradaban antara Islam dan ideologi sekuler Barat.
Hanya Islam yang mampu memberikan solusi hakiki bagi krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di dunia Muslim. Persatuan negeri-negeri Islam di bawah satu kepemimpinan global bukan sekadar cita-cita, melainkan keniscayaan untuk membebaskan umat dari penjajahan modern dan mengembalikan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.[]
Comment