RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target ambisius: 80.000 unit koperasi hingga akhir 2025. Program ini dinilai sebagai titik balik kebijakan ekonomi yang menghidupkan kembali peran koperasi dalam pembangunan nasional.
Namun, sejumlah ekonom mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis kualitas kelembagaan agar koperasi tidak kembali menjadi jargon politik belaka.
Ariyo, Kepala Ekonom HIPMI Pusat, menilai langkah ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan koperasi tak cukup hanya dari sisi pendirian secara administratif.
“Koperasi bukan sekadar badan hukum, tetapi institusi sosial ekonomi yang membutuhkan pembinaan serius, tata kelola yang akuntabel, dan integrasi pasar yang nyata,” ujar Ariyo, yang meraih gelar doktor ekonomi dari IPB dan kini tengah menyelesaikan program doktor keduanya di University of East Anglia, Inggris.
Ia mengingatkan bahwa pascareformasi, koperasi kerap dimarginalkan dalam kebijakan pembangunan. Banyak koperasi dibentuk hanya untuk memenuhi target program, bukan karena kebutuhan riil masyarakat.
Akibatnya, koperasi-koperasi ini tidak berkembang dan bahkan menjadi beban ekonomi daerah. Ariyo menilai pendekatan populistik seperti itu justru bisa merusak semangat koperasi itu sendiri.
Rencana pembiayaan koperasi dari bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, dan BNI dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dinilai potensial, namun sangat berisiko jika tidak dibarengi dengan kesiapan lembaga koperasi penerima.
“Jika pembangunan koperasi dilakukan hanya demi mengejar angka, maka yang terjadi bukan pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan jebakan kredit macet dan kegagalan sistemik,” ucap Ariyo.
Alih-alih membentuk koperasi dalam jumlah besar dalam waktu singkat, ia menyarankan strategi yang lebih terukur: memperkuat koperasi yang telah terbukti sehat, lalu membentuk koperasi sekunder sebagai anak usaha dari bank-bank Himbara.
Model ini diyakini lebih efisien dalam agregasi ekonomi dan pengelolaan risiko, karena setiap sektor dapat difokuskan pada kekuatan masing-masing bank. BRI, misalnya, bisa membina koperasi sektor pertanian, sementara Mandiri dan BNI fokus pada sektor jasa dan industri kecil.
Ariyo juga menyoroti pentingnya belajar dari model koperasi yang sukses di negara lain seperti Rabo Bank di Belanda, Desjardins Group di Kanada, dan OP Financial Group di Finlandia. Ketiganya berakar dari koperasi lokal, lalu berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional berkat tata kelola profesional dan dukungan kebijakan yang konsisten.
Ia menegaskan, bila ingin menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional, maka pendekatan pembangunan harus bergeser dari seremonial menuju institusional.
“Indonesia tidak kekurangan semangat gotong royong. Yang kita butuhkan adalah keberanian keluar dari jebakan pendekatan jangka pendek menuju pembangunan koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi,” tutup Ariyo.[]
Comment