Penulis: Vivie Dihardjo | Alumnus Hubungan Internasional
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- Fenomena kritik publik terhadap pemerintah yang semakin menguat menunjukkan dinamika hubungan antara rakyat dan penguasa yang terus mengalami pasang surut. Gelombang aksi massa pada 26 Juni 2026 menjadi sinyal bahwa sebagian masyarakat menghendaki pemerintah lebih peka terhadap aspirasi publik.
Sebagaimana dimuat AFU.id (16/6/2026), pengamat politik Boni Hargens menilai aksi-aksi yang berkembang tidak semestinya dipandang semata sebagai persoalan keamanan. Menurutnya, demonstrasi merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Gelombang kritik tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Samarinda, misalnya, pada 21 April 2026 masyarakat memprotes sejumlah rencana anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp25 miliar, serta anggaran tim ahli mencapai Rp10,5 miliar. Massa juga mendesak dilakukan audit terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kehidupan bernegara, kritik merupakan sesuatu yang wajar. Kekuasaan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Bahkan dalam sistem demokrasi yang berlandaskan kapitalisme, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang seharusnya dijamin. Terlebih ketika kebijakan pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Namun dalam praktiknya, kritik kerap berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar. Tidak sedikit kebijakan dipandang lebih menguntungkan kelompok ekonomi kuat dibanding masyarakat luas. Akibatnya, suara rakyat kecil sering kali tenggelam di tengah dominasi kepentingan modal.
Alih-alih menjadikan kritik sebagai masukan, pemerintah acap kali terkesan lebih sibuk menjaga citra. Respons yang muncul sering berupa pembelaan, klarifikasi, atau bahkan upaya mereduksi kritik menjadi sekadar serangan politik.
Sebagaimana ditulis Jogja.Suara.com (12/4/2025), dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah yang terus bersifat defensif, menyalahkan pihak lain, atau mengecilkan kritik justru dapat memunculkan sentimen negatif di tengah masyarakat dan berbalik menjadi bumerang bagi dukungan publik.
Lantas, seberapa efektif kritik dalam sistem kapitalisme?
Kapitalisme Kurang Ramah terhadap Kritik
Dalam sistem kapitalisme, efektivitas kritik sering kali terbatas oleh berbagai kepentingan. Kebijakan negara tidak jarang dipengaruhi pertimbangan investasi, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi sehingga kritik yang menyoroti dampak sosial dianggap sebagai hambatan pembangunan.
Selain itu, citra politik menjadi aset penting bagi penguasa. Kritik yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik cenderung direspons melalui strategi komunikasi untuk mempertahankan reputasi, bukan dengan menyelesaikan akar persoalan.
Dominasi modal juga memengaruhi ruang informasi. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi umumnya lebih mudah menguasai media, membentuk opini, dan menentukan arah percakapan publik. Sebaliknya, suara masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap modal sering kali kurang memperoleh perhatian.
Di era digital, substansi kritik pun kerap bergeser. Perdebatan tidak lagi berpusat pada apakah sebuah kebijakan adil atau tidak, melainkan siapa yang paling berhasil membangun persepsi publik. Algoritma media sosial dan logika ekonomi media juga lebih mendorong isu yang viral daripada kritik yang mendalam.
Akibatnya, kritik seolah berbenturan dengan ruang hampa. Aspirasi telah disampaikan, keresahan publik terdengar, tetapi perubahan kebijakan tidak selalu terjadi karena berhadapan dengan kepentingan ekonomi, pencitraan politik, dan struktur kekuasaan yang dipengaruhi modal.
Lalu, adakah sistem yang memandang kritik sebagai bagian dari amanah kepemimpinan?
Dalam Islam, Kritik Adalah Amanah
Islam memandang kritik yang disampaikan dengan ilmu, adab, dan niat memperbaiki sebagai bagian dari menjaga amanah kekuasaan. Seorang pemimpin tetap manusia yang tidak luput dari kesalahan sehingga membutuhkan nasihat dan pengingat.
Allah SWT berfirman: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.” (QS. An-Nahl: 125).
Sejarah Islam menghadirkan teladan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, salah satunya Khalifah Umar bin Khattab ra.
Ketika beliau pernah berpendapat agar mahar tidak ditetapkan terlalu tinggi, seorang perempuan mengingatkan bahwa Al-Qur’an tidak memberikan batasan nominal mahar. Umar pun menerima koreksi tersebut dan mengakui bahwa perempuan itu benar, sementara pendapatnya perlu diperbaiki.
Dalam kesempatan lain, Umar bahkan meminta masyarakat untuk meluruskan dirinya apabila menyimpang. Ketika seorang laki-laki menyatakan siap meluruskan Umar dengan pedang bila ia berbuat zalim, Umar justru bersyukur karena masih ada rakyat yang berani mengingatkan pemimpinnya.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan. Sebaliknya, kritik merupakan mekanisme untuk menjaga amanah agar tetap berada di jalan yang benar.
Allah SWT juga berfirman: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali Imran: 104).
Dalam Islam, kritik kepada penguasa dapat diwujudkan dengan mengingatkan kebijakan yang tidak adil, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberikan nasihat secara baik, serta mengajak kepada perbaikan.
Rasulullah ﷺ bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Beliau juga bersabda: “Agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin.” (HR. Muslim).
Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan kehilangan wibawa karena menerima kritik. Justru kebesaran seorang pemimpin tampak dari kesediaannya kembali kepada kebenaran. Sebab, suara rakyat yang disampaikan dengan niat memperbaiki bukanlah ancaman, melainkan cahaya yang mengingatkan arah kekuasaan agar tetap berpijak pada keadilan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment