Oleh: Ummu Balqis, Ibu Pembelajar
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Problem kemiskinan tentu menjadi keresahan semua pihak. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena tugas mereka adalah mengurusi rakyat agar hidup makmur. Namun pada faktanya, kemiskinan ekstrim terus terjadi hampir di seluruh provinsi. Tak terkecuali provinsi yang memiliki kekayaan yang melimpah, rakyatnya tak lepas dari problem kemiskinan.
Hal ini menjadi perhatian khusus presiden yang menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Sebagaimana dilansir dari Republika.id, (17/01/2023), Presiden meminta agar seluruh kepala daerah menekan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayah. Instruksi tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1). Jokowi mengungkapkan, saat ini masih ada sebanyak 14 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.
Upaya memberantas kemiskinan ekstrem telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut, setidaknya ada tiga strategi utama untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Strategi kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan, strategi ketiga berupa penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. (Liputan6.com, 29/01/2023)
Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi di mana-mana. Penerapan sistem ekonomi kapitalis adalah penyebab utamanya. Sistem ini telah menghalalkan kepemilikan umum dikuasai oleh individu/swasta. Kebutuhan hajat hidup masyarakat telah diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi, seperti BBM, gas, batu bara dan sebagainya.
Dengan naiknya harga BBM tentu sangat mempengaruhi kenaikan harga-harga barang di pasar. Namun lucunya, pemerintah justru menghimbau daerah agar menutup kenaikan ongkos transportasi (Republika.id, 17/01/2023). Alangkah tepatnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM, sehingga ongkos transportasi pun tidak menjadi ikut naik dan harga barang tidak menjadi mahal.
Di sisi lain, negara terus melakukan impor besar-besaran terhadap kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai dan lainnya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi harga barang lokal. Produk impor lebih diburu dibandingkan produk lokal karena harga lebih murah. Lagi-lagi pemasukan penduduk dalam negeri semakin berkurang, bahkan banyak petani merugi, beberapa industri harus gulung tikar, dan banyak perusahaan terpaksa harus melakukan PHK besar-besaran.
Lantas bagaimana mungkin rakyat dapat meningkatkan pemasukan, sedangkan pada saat yang sama, kebijakan pemerintah justru mematikan pendapatan masyarakat? Tidak hanya itu, banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di negeri ini, juga telah mengambil alih lapangan pekerjaan rakyat dalam negeri. Bahkan gaji mereka jauh lebih besar.
Untuk meningkatkan pemasukan rakyat, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, dengan upah yang layak. Namun fakta saat ini, rakyat begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Jikapun ada pekerjaan, terkadang upah tidak sebanding dengan tenaga yang dicurahkan. Sungguh malang nasib rakyat, “maju kena mundur kena”.
Melihat situasi ini, tentu banyak sekali kalangan yang pesimis terhadap target pemerintah yang ingin menghapus kemiskinan di tahun 2024. Tidak mungkin kemiskinan bisa diselesaikan selama negara ini masih menerapkan sistem kapitalisme. Sistem ini senantiasa menjadikan orang-orang kaya saja yang berkuasa. Hanya orang kaya saja yang dapat menikmati kehidupan sejahtera. Sistem ini menjadikan rakyat miskin semakin miskin. Setiap kebijakan yang diterapkan wajib menguntungkan penguasa dan pengusaha (kapital). Jadi meskipun ada upaya untuk menghapus kemiskinan, tetap tidak akan pernah bisa.
Hanya Islam kaffah yang mampu menghapus kemiskinan. Sejarah Islam telah membuktikan bagaimana rakyat benar-benar hidup sejahtera dalam negara Islam, baik muslim maupun non muslim. Tentu masih sangat melekat di benak kita bagaimana sejarah kegemilangan Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tidak dijumpai satupun rakyat miskin untuk diserahkan zakat kepada mereka.
Hal ini dikarenakan Islam mewajibkan kepala negara untuk menerapkan sistem ekonomi Islam yang ampuh untuk memberantas kemiskinan. Islam melarang menimbun harta, baik dilakukan oleh rakyat biasa maupun pejabat pemerintahan. Sehingga harta tidak beredar pada orang kaya saja.
Islam juga mengontrol kewajiban bayar zakat bagi rakyatnya, seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan dan zakat perdagangan. Bahkan pada masa Abu Bakar, siapa saja yang tidak mau membayar zakat, maka akan diperangi. Sehingga dengan banyaknya pengumpulan zakat, dapat didistribusikan kepada 8 asnaf yang diwajibkan Allah Swt.
Islam juga mengatur tentang kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Individu/swasta dilarang untuk menguasai kepemilikan umum, seperti batu bara, gas, minyak bumi dan sebagainya.
Adanya pembiaran penguasaan kepemilikan umum oleh individu inilah salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan terus merajalela. Setiap kepemilikan umum haram diperjualbelikan, apalagi dengan harga yang sangat mahal.
Tidak hanya itu, negara sebagai pelayan rakyat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Setiap laki-laki yang sehat, kuat dan mampu, diwajibkan untuk bekerja. Sehingga tidak ada alasan bagi para laki-laki untuk berpangku tangan.
Jika ada rakyat yang tidak mampu bekerja karena lemah fisiknya (sakit parah, cacat dan sebagainya), maka kewajiban menafkahi jatuh pada walinya, jika walinya tidak mampu atau tidak ada wali satupun yang dapat menafkahinya, maka kewajiban beralih pada negara.
Negara menerapkan sistem mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang telah terbukti anti inflasi. Sepanjang sejarah penerapan perekonomian Islam, mata uang ini selalu diterapkan. Negara benar-benar kuat dalam bidang perekonomian dan unggul dalam mata uang.
Setiap kebijakan negara mengatur perekonomian masyarakat, semua berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu.
Sangat berbeda dengan sistem kapitalis sekarang, setiap kebijakan hanya demi meraih manfaat pihak-pihak tertentu saja. Sehingga mustahil kemiskinan dapat dituntaskan selama kapitalisme bercokol dalam kehidupan. Wallahualam.[]
Comment