RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kedaulatan Bangsa dan Negara menggelar pernyataan sikap menolak dominasi WHO melalui amandemen International Health Regulations (IHR). Acara digelar di Hotel Acacia, Jakarta, pada Sabtu (19/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, hadir mantan Menteri Kesehatan RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, yang secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap langkah WHO yang dinilai mengancam kedaulatan Indonesia dalam pengambilan kebijakan kesehatan nasional.
“Kami tidak menolak kesehatan global, tetapi kami menolak ketika kedaulatan kita hendak dikendalikan oleh lembaga internasional yang tidak akuntabel kepada rakyat Indonesia,” ujar Siti Fadilah dalam pidatonya.
Penolakan ini ditujukan pada proses amandemen IHR yang disebut tidak transparan dan dipaksakan oleh WHO tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas. Para peserta acara menyebut bahwa amandemen tersebut berpotensi memberikan wewenang berlebih kepada WHO untuk menentukan status darurat kesehatan suatu negara, bahkan tanpa persetujuan negara bersangkutan.
Selain Siti Fadilah, sejumlah tokoh lintas profesi, aktivis, akademisi, dan masyarakat umum turut hadir dalam forum tersebut. Mereka sepakat bahwa Indonesia harus bersuara lebih keras di forum internasional dan menjaga prinsip kedaulatan dalam sistem kesehatan nasional.
Forum ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri, untuk tidak menyetujui amandemen IHR yang merugikan kepentingan bangsa. Selain itu, mereka mendorong DPR RI untuk mengawasi dan mengambil sikap tegas.
Aksi ini akan dilanjutkan dengan penyampaian petisi kepada Presiden RI, DPR RI, dan perwakilan Indonesia di WHO. Mereka juga berencana menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye edukatif di berbagai wilayah Indonesia.[]
Comment