Penulis: Diah Pipit | Muslimah Pemerhati Umat
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA Di tengah puing-puing kehancuran akibat agresi berkepanjangan Israel yang didukung AS, realitas di Gaza kini memasuki fase baru yang mengkhawatirkan. Setelah wilayah ini dihujani puluhan ribu ton bom, meninggalkan 60 juta ton puing dan mayoritas infrastruktur hancur, muncul rencana rekonstruksi ambisius yang disebut “New Gaza”.
Rencana ini dipromosikan oleh pemerintahan Donald Trump melalui menantu dan utusannya, Jared Kushner, yang memvisualisasikan Gaza sebagai kawasan pesisir mewah dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat data, dan zona pariwisata.
Sementara itu, pembentukan “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) menjadi instrumen baru untuk mengatur pasca-konflik, dengan AS dan Israel pemegang kendali utama.
Fenomena ini bukan sekadar rekonstruksi, melainkan upaya sistemis untuk menghapus identitas asli Gaza, mengusir penduduknya secara bertahap, dan mengubahnya menjadi aset ekonomi di bawah dominasi Barat, sementara jejak genosida dan pendudukan ditutupi dengan janji kemakmuran palsu.
Seperti dilansir BBC News Indonesia pada 23 Januari 2026, dalam artikel berjudul “Gaza Baru: AS akan bangun ‘Gaza Baru’ dengan gedung-gedung pencakar langit”, Jared Kushner mempresentasikan rencana ini di Forum Ekonomi Dunia Davos pada 22 Januari 2026. Berikut kutipannya:
Pada awalnya, kami mempertimbangkan ide untuk mengatakan, ‘Mari kita bangun zona bebas, dan kemudian kita punya zona Hamas.’ Lalu kami berkata: ‘Tahukah kalian, mari kita rencanakan kesuksesan yang luar biasa,’” serta “Hamas menandatangani kesepatan untuk mendemiliterisasi, itulah yang akan kami tegakkan.
Orang-orang bertanya kepada kami apa rencana B kami. Kami tidak memiliki rencana B.” Trump sendiri menyatakan: “Kami akan sangat sukses di Gaza. Ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk disaksikan,” dan menekankan nilai properti pantai Gaza.
Rencana mencakup 180 menara di pesisir, bandara baru, pelabuhan, dan zona industri, dimulai dari Rafah dengan target 100.000 unit rumah dalam 2-3 tahun, di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang baru dibentuk.
Proyek Property AS – Israel
Mega proyek “New Gaza” ini tidak lebih dari sebuah serial drama dari agenda kolonial modern. AS dan Israel tidak sekadar membangun kembali, melainkan merancang ulang Gaza untuk menghilangkan jejak penduduk asli Palestina.
Dengan demiliterisasi paksa Hamas dan pembentukan polisi baru yang divetting ketat, kendali keamanan tetap di tangan Israel melalui perimeter keamanan permanen.
Pembangunan gedung pencakar langit dan zona wisata pesisir mengabaikan hak milik tanah penduduk yang telah dirampas, sementara janji ekonomi hanya akan menguntungkan investor asing dan elite, meninggalkan warga Gaza sebagai tenaga kerja murah di zona industri mereka sendiri.
Lebih dalam lagi, Dewan Perdamaian Gaza berfungsi sebagai alat politik untuk melegitimasi dominasi AS di mata dunia Islam. Dengan merangkul negara-negara Teluk dan aktor Muslim lainnya, AS berupaya membagi umat Islam, mengalihkan perhatian dari isu pendudukan, dan menciptakan ilusi perdamaian.
Ini adalah siasat klasik divide et impera – menjanjikan investasi miliaran dolar sambil menuntut demiliterisasi total, sehingga Gaza kehilangan daya tahan melawan agresi masa depan.
Realitasnya, rencana ini memperkuat posisi Israel sebagai entitas pendudukan sambil menutupi genosida dengan narasi pembangunan.
Puncaknya adalah ambisi kendali total, Gaza tidak lagi milik rakyatnya melainkan menjadi proyek properti AS-Israel. Ini bukan perdamaian, melainkan penguasaan ekonomi dan politik yang menyempurnakan nakba berkelanjutan, di mana penduduk asli dipinggirkan demi kepentingan imperialisme.
Resolusi Sejati: Implementasi Islam Secara Kaffah
Dari perspektif sistem Islam, resolusi sejati hanya dapat dicapai melalui penegakan syariat secara menyeluruh. Gaza dan Palestina adalah tanah waqaf umat Islam yang dirampas secara zalim, sehingga wajib bagi umat untuk merebutnya kembali melalui jihad fi sabilillah.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an (QS. Al-Maidah: 51) bahwa umat Islam dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan sekutu, karena hal itu membawa kerugian di dunia dan akhirat. Loyalitas kepada negara kafir yang menindas umat hanya akan memperpanjang penjajahan.
Solusi Islam menuntut penolakan total terhadap makar AS-Israel, termasuk boikot Dewan Perdamaian dan rencana New Gaza yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan.
Umat Islam wajib membangun persatuan di bawah satu kepemimpinan global yang menerapkan hukum Allah, bukan sekulerisme Barat.
Jihad defensif untuk membebaskan tanah suci menjadi fardhu kifayah yang harus diutamakan, didukung oleh partai politik Islam ideologis yang menyerukan perlawanan sistemik, bukan kompromi pragmatis.
Dalam sejarah keemasan Islam, contoh penerapan terlihat pada masa Umar bin Khattab ra. ketika Baitul Maqdis dibebaskan dari kekuasaan Romawi pada 637 M. Tanah itu dijadikan waqaf umat, tidak dijual atau diserahkan kepada pihak asing.
Pengelolaan dilakukan dengan adil, melindungi hak non-Muslim sebagai ahl dzimmah, tanpa mengorbankan kedaulatan Islam. Tidak ada ruang untuk “redevelopment” ala asing yang menghapus identitas Islam.
Contoh lain adalah era Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskan Al-Quds dari Tentara Salib pada 1187 M. Ia tidak hanya menghentikan pendudukan, tapi membangun kembali kota dengan masjid, madrasah, dan sistem ekonomi Islam yang mandiri, tanpa bergantung pada investasi kafir.
Turki Usmaniyah juga mempertahankan Palestina selama berabad-abad, menjadikannya wilayah aman bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen, dengan hukum syariah sebagai dasar, bukan demokrasi liberal yang membuka pintu bagi penjajahan baru.
Rencana New Gaza dan Dewan Perdamaian hanyalah kedok untuk mengukuhkan kendali total AS-Israel atas Gaza, menghapus jejak genosida, dan menjadikan tanah suci sebagai proyek kapitalis. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam ilusi perdamaian semu ini.
Prioritas mutlak adalah menegakkan satu kepemimpinan global di bawah bendera tauhid, memobilisasi jihad kolektif, dan membebaskan Palestina melalui perjuangan ideologis yang kokoh.
Hanya dengan kembali kepada hukum Allah, tanah Palestina akan kembali menjadi milik umat Islam, bukan menjadi Riviera atau zona industri bagi penjajah. Wallahu a’lam.[]
Comment