Penulis: Wulan Shavira Nopa | Mahasiswi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Apa yang hari ini dipromosikan sebagai “perdamaian” dan “rekonstruksi Gaza” sejatinya bukanlah solusi atas penderitaan rakyat Palestina. Ia justru menandai fase lanjutan penjajahan dengan wajah baru: lebih rapi, lebih modern, dan dibungkus jargon kemanusiaan.
Di atas puing kehancuran, darah para syuhada, dan jutaan rakyat yang terusir, Amerika Serikat dan Israel datang membawa peta, investasi, serta narasi pembangunan. Namun sejarah membuktikan, setiap proyek besar yang dirancang penjajah tidak pernah dimaksudkan untuk membebaskan, melainkan untuk mengokohkan penguasaan.
Pada 22 Januari 2026, dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memperkenalkan rencana pembangunan “New Gaza” sekaligus pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, Board of Peace.
Rencana tersebut dipresentasikan oleh Jared Kushner dengan menampilkan desain kawasan perumahan, industri, pertanian, wisata pantai, pelabuhan, hingga bandara internasional.
Gaza diperlakukan layaknya lahan kosong yang siap dikapitalisasi, bukan sebagai wilayah yang masih bergelimang luka akibat genosida. Trump bahkan secara terang-terangan menyebut Gaza sebagai “lokasi properti yang indah” dan peluang besar bagi kesuksesan ekonomi.
Di balik narasi pembangunan tersebut, tersembunyi agenda penguasaan yang sistematis. Demiliterisasi Gaza dijadikan syarat mutlak, sementara pasukan Israel tetap direncanakan bercokol di zona yang disebut sebagai “wilayah keamanan”.
Tata kelola Gaza diarahkan berada di bawah kendali Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat. Semua ini terjadi ketika krisis kemanusiaan Gaza masih berada pada titik paling parah- jutaan warga kehilangan rumah, akses pangan, dan rasa aman, sementara agresi militer Israel terus berlangsung meski dibungkus istilah gencatan senjata.
Secara politik dan strategis, proyek New Gaza tidak dapat dilepaskan dari ambisi Amerika Serikat dan Israel untuk menguasai Gaza secara total—bukan hanya secara militer, tetapi juga politik, ekonomi, dan demografis.
Rekonstruksi dijadikan alat untuk menghapus jejak kejahatan perang, menormalisasi penjajahan, serta melumpuhkan perlawanan rakyat Palestina.
Dengan melibatkan sejumlah negara, termasuk sebagian negara Muslim, Dewan Perdamaian Gaza dibentuk untuk memberi legitimasi internasional atas tatanan baru Gaza yang sepenuhnya berada di bawah kendali kekuatan imperialis.
Dalam perspektif Islam, Gaza dan seluruh wilayah Palestina adalah tanah kaum Muslimin yang dirampas secara zalim oleh entitas Zionis Israel.
Penjajahan atas Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan bentuk nyata agresi terhadap umat Islam. Oleh karena itu, setiap skema yang justru memperkuat posisi penjajah—baik melalui kekuatan senjata, diplomasi internasional, maupun proyek pembangunan—adalah kemungkaran politik yang wajib ditolak.
Islam dengan tegas melarang umatnya memberikan loyalitas, ketundukan, atau legitimasi kepada kekuatan kafir yang memerangi dan menindas kaum Muslimin.
Atas dasar itu, umat Islam dan para penguasa di negeri-negeri Muslim memikul kewajiban untuk menolak seluruh makar Amerika Serikat dan Israel dalam menguasai Gaza.
Sikap diam, kompromi, atau keterlibatan dalam proyek penjajahan dengan dalih kemanusiaan tidak lain hanyalah bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Perjuangan membebaskan Palestina tidak cukup dengan kecaman diplomatik atau bantuan simbolik, melainkan menuntut sikap politik yang tegas dan keberpihakan nyata pada perlawanan.
Lebih jauh, sebagian umat memandang bahwa akar persoalan Palestina tidak akan pernah selesai selama dunia Islam tercerai-berai dan tunduk pada sistem politik buatan penjajah.
Dalam pandangan ini, pembebasan Palestina merupakan kewajiban kolektif umat yang berkaitan langsung dengan akidah, kehormatan, dan ketaatan kepada perintah Allah SWT.
Karena itu, New Gaza bukanlah harapan, melainkan peringatan keras: babak baru penjajahan dengan wajah modern.
Terhadap penjajahan, Islam tidak mengajarkan kompromi, melainkan perlawanan hingga keadilan ditegakkan dan Palestina benar-benar merdeka.[]
Comment