Penulis: Mansyuriah, S.S | Aktivis Muslimah Makassar Urban Forum
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Apa yang terjadi di Gaza hari ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan proyek politik besar yang dirancang dengan sangat dingin dan sistematis. Di tengah puing-puing kehancuran dan ribuan nyawa yang melayang, muncul istilah New Gaza, sebuah konsep yang terdengar manis, tetapi menyimpan ambisi kolonial yang terpampang nyata.
Fakta pertama yang tak terbantahkan adalah pernyataan terbuka sejumlah menteri Israel yang menyerukan penghancuran total Gaza serta pengusiran paksa penduduknya.
Ini bukan sekadar retorika emosional di masa perang, melainkan indikasi niat politik untuk mengosongkan wilayah dan menghapus eksistensi rakyat Gaza dari tanahnya sendiri.
Seruan ini memperjelas bahwa targetnya bukan hanya kelompok perlawanan, tetapi seluruh masyarakat Gaza.
Fakta kedua, Amerika Serikat secara paralel telah menyiapkan rencana pembangunan New Gaza. Narasi rekonstruksi atas nama Board Of Peace dan pembangunan pascaperang dipromosikan seolah-olah sebagai solusi kemanusiaan.
Padahal, pembangunan semacam ini mustahil netral. Siapa yang membangun, dialah yang menentukan arah, struktur, dan masa depan wilayah tersebut. New Gaza bukan tentang membangkitkan Gaza yang lama, tetapi membentuk Gaza baru yang jinak, terkontrol, dan tercerabut dari identitas perlawanan.
Fakta ketiga, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza semakin menegaskan arah kendali total tersebut. Dewan ini bukan representasi rakyat Gaza, melainkan instrumen politik untuk mengelola Gaza dari luar, dengan legitimasi internasional semu. Atas nama perdamaian dan stabilitas, Gaza diarahkan menjadi wilayah protektorat modern di bawah pengaruh penuh AS dan Israel.
Dengan demikian, New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza bukanlah proyek perdamaian sejati, melainkan kelanjutan penjajahan dalam wajah baru. Gaza tidak sedang diselamatkan, Gaza sedang direkayasa untuk dikendalikan. Perdamaian tanpa kedaulatan hanyalah bentuk lain dari penaklukan.
Ambisi AS dan Israel
Ambisi Amerika Serikat dan Israel terhadap Gaza tidak bisa dilepaskan dari proyek geopolitik jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Gagasan membangun New Gaza bukan sekadar proyek rekonstruksi pascakonflik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menguasai wilayah tersebut sekaligus menghapus jejak genosida yang telah terjadi.
Dengan mengganti narasi kehancuran dan penderitaan menjadi narasi pembangunan dan modernisasi, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan seolah diputihkan melalui simbol-simbol kemajuan ekonomi dan infrastruktur.
Dalam konteks ini, New Gaza berfungsi sebagai instrumen politik. Pembangunan ulang dilakukan bukan untuk memulihkan hak-hak rakyat Palestina, melainkan untuk membentuk realitas baru yang tunduk pada kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Rekonstruksi fisik dijadikan alat untuk merombak struktur sosial, ekonomi, dan demografi Gaza, sekaligus menyingkirkan ingatan kolektif tentang genosida dan penjajahan.
Dengan kata lain, yang dibangun bukan Gaza untuk rakyatnya, tetapi Gaza versi penguasa global.
Untuk memperkuat legitimasi dan kendali politik internasional, Amerika Serikat kemudian menggagas pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (DPG).
Badan ini dikemas dengan jargon perdamaian dan stabilitas kawasan, namun secara substansial berfungsi sebagai alat kontrol. Pelibatan negara-negara Muslim dalam DPG bukanlah bentuk solidaritas sejati terhadap Palestina, melainkan strategi kooptasi.
Dengan merangkul negeri-negeri Muslim, Amerika Serikat berupaya meredam kritik, memecah konsolidasi umat Islam, serta menciptakan kesan bahwa pengelolaan Gaza mendapat restu dunia Islam.
DPG pada akhirnya menjadi mekanisme internasionalisasi kendali atas Gaza. Keputusan politik, keamanan, hingga ekonomi tidak lagi berada di tangan rakyat Palestina, melainkan diatur oleh kepentingan global yang dikendalikan Washington dan Tel Aviv. Ini adalah bentuk kolonialisme baru yang dibungkus multilateralisme.
Keseluruhan skema ini menunjukkan bahwa ambisi Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar soal keamanan atau kemanusiaan, melainkan penguasaan total atas Gaza.
Melalui rekonstruksi semu dan lembaga perdamaian yang dikendalikan, Gaza diarahkan menjadi wilayah tanpa kedaulatan, tanpa memori kejahatan, dan tanpa daya melawan. Inilah wajah baru penjajahan: halus, terstruktur, dan dilegitimasi atas nama perdamaian.
Paradigma Islam
Dalam pandangan Islam, persoalan Gaza dan Palestina tidak semata isu kemanusiaan, tetapi menyangkut akidah, hukum, dan tanggung jawab kolektif umat.
Sejarah dan fakta menunjukkan bahwa Palestina adalah bagian dari wilayah kaum Muslimin yang selama berabad-abad berada di bawah pemerintahan Islam.
Kehadiran dan pendudukan Israel bukanlah hasil proses alamiah, melainkan buah perampasan, penjajahan, dan kekerasan yang dilegitimasi kekuatan global. Karena itu, penderitaan Gaza harus dipahami sebagai akibat langsung dari perampokan hak umat Islam atas tanahnya sendiri.
Islam dengan tegas melarang umatnya untuk tunduk, patuh, dan memberikan loyalitas politik kepada negara-negara kafir yang memusuhi kaum Muslimin. Al-Qur’an dan Sunnah menegaskan bahwa wala’ (loyalitas) hanya diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum beriman.
Ketundukan kepada kekuatan seperti Amerika Serikat dan Israel yang nyata-nyata menjadi aktor utama kezaliman di Palestina justru memperpanjang penjajahan dan menormalisasi kejahatan yang terus berlangsung.
Oleh karena itu, umat Islam dan para penguasa di negeri-negeri Muslim memikul kewajiban besar untuk menolak dan melawan seluruh makar politik, ekonomi, dan militer yang dirancang guna menguasai Gaza. Diam, kompromi, atau sekadar mengandalkan diplomasi tanpa kekuatan nyata hanyalah ilusi yang menguntungkan penjajah.
Islam menuntut sikap tegas, bermartabat, dan berpihak pada keadilan sejati.
Lebih jauh, pembebasan Palestina tidak bisa dilepaskan dari agenda besar penegakan khilafah sebagai institusi politik yang menyatukan kekuatan umat Islam dunia.
Dalam kerangka inilah jihad sebagai upaya sungguh-sungguh dengan seluruh potensi umat harus ditempatkan sebagai prioritas perjuangan, bukan sekadar slogan emosional.
Perjuangan ini menuntut kesadaran kolektif, kepemimpinan ideologis, dan peran aktif partai-partai politik Islam yang konsisten memperjuangkan Islam sebagai sistem hidup. Palestina bukan hanya luka, tetapi juga panggilan iman yang menunggu jawaban nyata umat.
Wallahu a’lam.[]
Comment