RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Kawasan Asia dan Pasifik kini menjadi pusat pergulatan geopolitik dan geoekonomi dunia. Di tengah persaingan kekuatan besar dan perubahan tatanan perdagangan global, Universitas Paramadina menggelar kuliah umum bertajuk “Peluang dan Tantangan Dinamika Ekonomi dan Keamanan di Kawasan Asia dan Pasifik bagi Indonesia” sekaligus peluncuran buku “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik.”
Acara yang berlangsung Kamis (2/10) ini menjadi bagian dari rangkaian International Conference on Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects, kerja sama antara Universitas Paramadina dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu, menilai kebijakan luar negeri Indonesia tengah diuji oleh ketidakpastian global dan meningkatnya gejolak geopolitik. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS tidak bisa diartikan sebagai langkah menjauh dari ASEAN.
“ASEAN akan tetap menjadi jangkar kebijakan luar negeri Indonesia. Namun di saat yang sama, Indonesia perlu memperluas jejaring dengan kekuatan besar lainnya. Presiden mendatang akan menghadapi tantangan serius, dan cara ia mengelola kebijakan luar negeri akan menentukan arah Indonesia hingga 2029.” ujar Aleksius.
Ia juga menyoroti pergeseran sistem perdagangan global dari rule-based ke deal-based, yang menuntut kemampuan diplomasi ekonomi lebih adaptif. Berdasarkan data Lowy Institute (2024), Tiongkok tercatat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dengan porsi impor 24 persen, disusul Amerika Serikat dengan 6,9 persen.
“Ekspor Indonesia ke BRICS memang didominasi Tiongkok, tetapi Amerika masih punya peran penting. Strategi keseimbangan menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam blok ekonomi tertentu,” katanya.
Aleksius menambahkan, ketahanan pangan dan kemandirian nasional harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri.
“Indonesia tidak boleh bergantung penuh pada negara lain untuk urusan pangan. Di tengah status sebagai middle power, kemandirian diplomasi akan menentukan posisi Indonesia di tatanan global yang makin tidak pasti,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Guru Besar Hubungan Internasional dari Unhan RI, menyoroti dimensi keamanan kawasan. Ia menilai Asia Pasifik semakin menjadi arena persaingan militer dan ekonomi antar kekuatan besar.
“Tiongkok makin menunjukkan kesiapan militernya di Laut Tiongkok Selatan. Tren belanja militer yang meningkat di kawasan ini berkaitan langsung dengan kompetisi perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi,” kata Banyu.
Ia menjelaskan, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) merupakan bagian dari strategi besar Tiongkok memenangkan great power competition.
“Amerika dan Tiongkok tak pernah benar-benar saling percaya. Tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok — economic statecraft, diplomasi regional, dan modernisasi militer — menjadi pilar strategi globalnya,” ujarnya.
Masih mengutip data Lowy Institute, Tiongkok kini memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap sebagian besar negara di Asia Pasifik, sementara Amerika Serikat hanya memiliki hubungan kuat dengan tiga dari dua belas negara di kawasan tersebut.
Kuliah umum ini ditutup dengan peluncuran buku karya Paramadina Asia and Pacific Institute (PAPI) berjudul Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik, disunting oleh Peni Hanggarini, dosen Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Buku ini memuat analisis kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap sejumlah negara di kawasan, disertai studi kasus terbaru yang ditulis oleh dosen, mahasiswa, dan alumni Hubungan Internasional Paramadina.
“Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hubungan bilateral dan pengaruh Tiongkok di kawasan,” tutur Prof. Banyu menutup sesi.[]
Comment