Penulis: Suci Ramadani | Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
RADARINDONESIANEWS.COM, MEDAN — Seperti dilaporkan Waspada.id edisi Medan (8/12), pasca banjir yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025, Pemerintah Kota Medan tengah melakukan upaya pemulihan terhadap fasilitas umum dan rumah warga yang terdampak.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa fokus utama pemulihan diarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan serta pembersihan rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur, dengan dukungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Masih menurut laporan tersebut, banjir juga menyebabkan lonjakan volume sampah yang cukup signifikan. Jika sebelumnya tonase sampah berkisar 1.500 ton per hari, pascabanjir jumlahnya meningkat hingga 5.000 ton, bahkan sempat menyentuh angka 6.000 ton per hari. Peningkatan ini dipicu oleh banyaknya perabot dan barang rumah tangga warga yang rusak dan terpaksa dibuang.
Selain itu, pemerintah daerah juga menginstruksikan puskesmas dan rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga yang terdampak penyakit pascabanjir, seperti gangguan kulit dan diare. Pemko Medan pun berkomitmen membantu pengurusan dokumen kependudukan warga yang rusak, seperti KTP dan KK, sembari melakukan pendataan kerugian bersama BPBD Kota Medan.
Hampir seluruh wilayah Kota Medan merasakan dampak banjir tersebut dengan kondisi yang tentu tidak ringan. Banjir kali ini tidak semata-mata dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga berkaitan dengan persoalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan warga.
Situasi serupa bahkan dirasakan pula oleh masyarakat di wilayah lain, seperti Aceh dan Sumatera Barat, yang mengalami dampak bencana dengan tingkat keparahan berbeda.
Dalam konteks ini, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting. Upaya pemulihan yang dilakukan—baik perbaikan jalan maupun pembersihan rumah warga—pada dasarnya bagian dari tanggung jawab yang memang melekat pada amanah kepemimpinan.
Masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan perbaikan fisik, tetapi juga jaminan rasa aman, kepastian logistik, dan kehadiran negara yang menenangkan di tengah situasi darurat. Kondisi pascabencana kerap memunculkan kepanikan dan kecemasan di tengah masyarakat.
Di Medan, misalnya, sempat terjadi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Situasi ini diperparah oleh ulah oknum yang memanfaatkan kondisi darurat dengan menjual BBM di atas harga normal.
Pada titik inilah peran negara menjadi krusial, tidak hanya dalam pengawasan distribusi logistik. Pemerintah dituntut hadir secara nyata.
Menjadi pemimpin sangat berat dengan tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan adalah kesediaan melayani dan mengurus kepentingan masyarakat, terutama pada saat mereka berada dalam kondisi paling rentan.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah mulia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Nilai-nilai kepemimpinan tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, serta teladan Nabi Muhammad SAW. Islam menempatkan pemimpin sebagai pelayan umat—sebuah konsep yang mungkin terasa asing dalam sistem kekuasaan modern, tetapi justru menjadi inti dari kepemimpinan yang berkeadilan dan berkeadaban.
Pemimpin dituntut hadir, melindungi, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk dalam situasi bencana.
Realitas hari ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam praktik pemerintahan. Meski Islam tercantum dalam identitas formal sebagian besar masyarakat, nilai-nilainya kerap belum mewarnai kebijakan dan tata kelola kehidupan publik.
Sistem sekuler-kapitalistik masih dominan, sehingga kepemimpinan lebih sering dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan sebagai amanah pelayanan.
Padahal, negara membutuhkan sosok pemimpin yang siap mengurus rakyat kapan pun dan di mana pun, termasuk saat bencana datang. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan menghadirkan perlindungan, ketenangan, dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang sedang dilanda ketakutan dan ketidakpastian.
Dari Medan yang baru saja dilanda banjir, kita kembali diingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah soal popularitas, melainkan tentang tanggung jawab dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.[]
Comment