Penulis: Dinar Kusrini | Aktivis Remaja
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setiap pagi, kita disuguhi berita yang menyayat hati: maraknya kejahatan seksual, kriminalitas, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Akibatnya, para pencari nafkah utama dalam keluarga kesulitan menunaikan kewajibannya. Lulusan baru, mulai dari SMA/SMK hingga sarjana, pun semakin sulit mendapatkan pekerjaan di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 6,66% (11,05 juta jiwa) pada September 2024 menjadi 6,73% (11,27 juta jiwa) pada Maret 2025. Sementara di perdesaan, kemiskinan justru menurun dari 11,34% menjadi 11,03%. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan ada tiga faktor utama penyebab meningkatnya kemiskinan di perkotaan:
1. Meningkatnya jumlah setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan.
2. Kenaikan harga pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih yang menekan daya beli masyarakat perkotaan.
3. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki meningkat, meski secara total angka pengangguran sedikit menurun.
Ironisnya, kondisi ini kembali terjadi meski kepemimpinan baru baru saja dimulai. Kebijakan yang lahir justru banyak yang menambah beban rakyat.
Akar Masalah: Sistem Kapitalis-Sekuler
Krisis ini tak lepas dari penerapan sistem kapitalis-sekuler, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan dan negara. Pemimpin tidak berlandaskan aturan Islam, sehingga kebijakan kerap merugikan rakyat. Dalam sistem ini, materi dijadikan tolok ukur utama, melahirkan jurang kesenjangan: yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Oligarki dengan mudah menguasai sumber daya alam, sementara pekerja asing diutamakan dibanding tenaga lokal. Aturan dibuat tanpa batasan moral, sehingga perempuan pun kehilangan jati diri karena terpaksa bekerja demi menopang ekonomi keluarga akibat suami kesulitan mendapat pekerjaan. Padahal tugas utama seorang ibu adalah mendidik anak, sebuah amanah mulia yang kini tergadaikan.
Sistem ini bahkan memaksa perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga dianggap ketinggalan zaman. Perempuan dipekerjakan dengan upah murah, sementara negara gagal menyediakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
Solusi Islam: Keadilan dan Kesejahteraan
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan aturan hidup berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan Islam (khilafah), rakyat hidup damai, hak-hak terpenuhi, dan negara menjamin kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan.
Kepemilikan umum, seperti tambang dan sumber daya alam, dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir pengusaha. Pekerjaan disediakan bagi yang membutuhkan. Janda-janda diberi tunjangan, kepala keluarga yang menganggur difasilitasi hingga mendapat pekerjaan. Jika ada rakyat yang kesulitan, khalifah memberi bantuan dari baitul mal.
Dalam sistem Islam, pajak hanya dikenakan pada pihak tertentu dan bukan menjadi beban rakyat. Keamanan terjamin, kriminalitas rendah, dan martabat perempuan dijaga. Rasulullah SAW pun mencontohkan, ketika seorang pemuda meminta-minta, beliau memberinya kapak agar bisa bekerja, bukan sekadar uang bantuan.
Maka, pemimpin seharusnya tidak hanya mengandalkan bantuan sosial yang nilainya tak memadai, tetapi menyediakan lapangan kerja yang layak. Inilah jalan menuju kesejahteraan sejati. Wallahu a‘lam bish-shawab.[]
Comment