Penulis: Kamiliya Husna Nafiah | Mahasantriwati Cinta Quran Center
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam pembukaan Musabaqah Qira’atil Kutub Internasional (MQKI) 2025 pada Kamis (2/10/2025), Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan agar pesantren menjadi motor kebangkitan peradaban Islam. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali tradisi keilmuan Islam seperti masa keemasan Baitul Hikmah di Baghdad, dan menegaskan bahwa langkah itu harus dimulai dari lingkungan pesantren.
Seperti disampaikan Nasaruddin Umar, kejayaan peradaban Islam di masa lalu lahir dari integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Para ulama tidak hanya mendalami kitab kuning, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu duniawi yang disebutnya sebagai kitab putih—mulai dari filsafat, kedokteran, astronomi, hingga sains. Sinergi antara Bismirabbik dan Iqra’ itulah yang melahirkan generasi ulama-cendekia yang membangun peradaban Islam yang gemilang.
Sebaliknya, kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh lahirnya dikotomi ilmu: pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Akibatnya, ruang intelektual umat menjadi sempit dan terfragmentasi.
Menurut Menag, integrasi kembali dua jenis ilmu ini merupakan kunci untuk melahirkan insan kamil—manusia paripurna yang berilmu dan berakhlak.
“Perkawinan antara Iqra’ [kitab putih] dan Bismirabbik [kitab kuning] itulah yang akan melahirkan insan kamil,” ujar Nasaruddin Umar.
Ia menegaskan, pondok pesantren adalah benteng terkuat bangsa dan memiliki peran vital dalam membangkitkan kembali kejayaan Islam. Karena itu, pesantren tidak cukup hanya fokus pada penguasaan kitab turats, tetapi juga harus memperluas wawasan terhadap literatur modern—termasuk karya berbahasa Inggris—yang membahas sosiologi, politik, hingga sains.
Semua itu dibutuhkan agar santri mampu menjawab tantangan zaman dengan cara yang berakar pada nilai-nilai Islam.
Menag juga mencontohkan bagaimana para ulama terdahulu seperti Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara melalui soft diplomacy—pendekatan dakwah yang damai dan penuh hikmah tanpa konfrontasi dengan penguasa setempat.
Selama pesantren mampu mempertahankan lima pilar utamanya—masjid, kiai, santri, kemampuan membaca kitab turats, serta tradisi khas kepesantrenan—ia yakin kebangkitan The Golden Age of Islamic Civilization dapat dimulai kembali dari Indonesia.
Secara sepintas, tema besar Hari Santri 2025, “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia,” memang memberi harapan akan lahirnya peran besar pesantren dalam membangun peradaban. Namun, di tengah arus sekularisme dan liberalisme global, arah gagasan tersebut perlu dicermati dengan kacamata syariat.
Sebab, tanpa fondasi nilai Islam yang kaffah, wacana “peradaban dunia” bisa terjebak dalam paradigma modernitas Barat yang justru menyingkirkan agama dari kehidupan.
Fenomena ini bahkan mulai terasa di dunia pesantren sendiri. Ada upaya yang, secara halus, mendorong pesantren untuk mengadopsi narasi-narasi sekuler dengan menggeser peran strategisnya sebagai pusat lahirnya ulama dan pemimpin umat.
Orientasi pendidikan yang seharusnya mencetak warosatul anbiya’ kini perlahan bergeser ke arah “santri wirausaha” atau “duta moderasi beragama” — sebuah transformasi yang berpotensi menjauhkan pesantren dari ruh keulamaan.
Padahal, orientasi semacam itu kontraproduktif dengan misi asli pesantren sebagai penjaga keilmuan Islam dan penggerak kebangkitan peradaban berbasis wahyu.
Tanpa ruh spiritual dan keilmuan yang murni, pesantren bisa terjebak menjadi lembaga pendidikan berlabel religius namun berjiwa sekuler—tempat di mana nilai-nilai spiritual terpinggirkan oleh agenda pragmatis dan kapitalistik.
Lebih jauh, redefinisi peran santri sebagai “agen perdamaian” atau “duta moderasi” yang menyesuaikan ajaran Islam dengan standar modernitas Barat berpotensi melemahkan visi dakwah yang kaffah.
Padahal, makna wasathiyah yang sejati bukanlah kompromi terhadap kebenaran, melainkan keseimbangan yang berpijak pada wahyu—bersikap adil, tegas, dan lurus dalam menegakkan agama Allah di seluruh aspek kehidupan.
Jika pesantren terjebak pada arus moderasi sekuler semacam ini, maka arah perjuangan santri bisa bergeser: dari membangun peradaban Islam menuju sekadar menjadi bagian dari sistem peradaban Barat yang rapuh secara moral dan spiritual.
Membangun kembali peradaban Islam bukanlah sekadar romantisme sejarah atau slogan kebangkitan, melainkan kewajiban nyata bagi setiap mukmin. Kebangkitan peradaban Islam menuntut kesadaran kolektif akan tanggung jawab kekhalifahan—menjadikan Islam bukan hanya identitas spiritual, tetapi juga landasan berpikir, bersikap, dan mengatur kehidupan.
Santri, ulama, dan umat Islam memiliki peran strategis dalam proyek besar ini: menghidupkan kembali sistem ilmu, dakwah, dan tatanan masyarakat yang berakar pada wahyu.
Hakikat kejayaan Islam bukanlah mengulang masa lalu, melainkan menghadirkan kembali nilai-nilai Ilahiyah sebagai pondasi peradaban yang adil, berkeadaban, dan menebar rahmat bagi seluruh manusia.
Karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Islam membangun peradaban: mulai dari asas yang menjadi fondasinya, tolok ukur amal (miqyās al-‘amal), hingga makna kebahagiaan yang hakiki menurut pandangan Islam. Arah perjuangan umat—khususnya pesantren dan santri—harus kembali lurus sesuai dengan manhaj nubuwwah.
Maka, kebangkitan peradaban yang diupayakan bukan sekadar kemajuan material ala Barat, tetapi peradaban yang berporos pada akidah Islam dan berorientasi pada keridhaan Allah SWT.
Pesantren memang memegang peran penting sebagai penjaga ilmu dan pencetak kader ulama, namun ia bukan satu-satunya elemen dalam proyek besar kebangkitan peradaban Islam.
Upaya itu memerlukan gerakan dakwah yang menyeluruh—tidak berhenti pada ranah pendidikan dan moral individu, tetapi juga menata sistem kehidupan umat agar berpijak pada asas Islam secara utuh.
Hanya dengan sistem Islam yang paripurna, seluruh aspek kehidupan—politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan—akan terbangun di atas nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya.
Di situlah peradaban Islam sejati tegak – peradaban yang menempatkan wahyu sebagai sumber hukum tertinggi dan menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai fondasi utama kemajuan umat. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment