Prof. Didik: Gubernur BI Baru Perlu Pimpin Koordinasi Jaga Stabilitas Rupiah

Prof. Didik: Gubernur BI Baru Perlu Pimpin Koordinasi Jaga Stabilitas Rupiah

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai gubernur baru Bank Indonesia (BI) perlu mengambil peran lebih aktif dalam memimpin koordinasi lintas kementerian guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut dia, meski pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai faktor di sektor riil, tanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar tetap berada di tangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Didik mengatakan masih terdapat anggapan di ruang publik yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan Kementerian Keuangan. Padahal, menurutnya, pengelolaan stabilitas nilai tukar merupakan mandat Bank Indonesia, meski pelaksanaannya harus dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah.

“Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini,” kata Didik di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Ia menuturkan, gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjadi pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, tugas tersebut tidak dapat dijalankan sendiri karena Undang-Undang mengamanatkan koordinasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, dan kementerian yang membidangi perindustrian.

Menurut Didik, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kinerja perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan fiskal. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga stabilitas rupiah.

“Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini, tetapi perlu memimpin koordinasi dengan kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang,” ujarnya.

Didik berpandangan Bank Indonesia perlu melakukan transformasi kepemimpinan. Menurut dia, BI tidak cukup hanya menjalankan fungsi kebijakan moneter, tetapi juga harus menjadi penggerak koordinasi kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan penguatan cadangan devisa tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan moneter karena sumber devisa berasal dari aktivitas sektor riil. Oleh sebab itu, peningkatan ekspor, investasi, dan perdagangan internasional perlu dilakukan secara terpadu agar cadangan devisa semakin kuat dan mampu menopang stabilitas rupiah.

Lebih lanjut, Didik mengatakan apabila tekanan terhadap nilai tukar dipicu oleh melemahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia tetap harus memimpin koordinasi dengan pemerintah.

Langkah tersebut, menurut dia, dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, penguatan industri berorientasi ekspor (outward looking), pengendalian impor tertentu, serta peningkatan investasi asing langsung (foreign direct investment).

Didik juga menilai tugas Bank Indonesia tidak berhenti pada penetapan suku bunga, pengelolaan sistem pembayaran, maupun penerbitan uang rupiah. Dalam kondisi nilai tukar mengalami tekanan, BI dinilai harus tampil sebagai pemimpin kebijakan moneter yang mampu menyinergikan berbagai kebijakan ekonomi nasional.

“Tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter menaikkan dan menurunkan suku bunga. Ketika masalah nilai tukar menjadi kritis, Bank Indonesia harus tampil dalam kepemimpinan moneternya dan melakukan koordinasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menilai instrumen moneter berupa kenaikan suku bunga belum mampu meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi likuiditas, menekan sektor riil, serta mendorong perpindahan dana ke instrumen keuangan berbunga tinggi.

“Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Bahkan dampaknya justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi. Di sinilah instrumen moneter dan nonmoneter harus dilakukan bersama. Untuk itu diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan,” kata Didik.

Jika berita ini akan dimuat di media, saya juga dapat menyusunnya lebih ketat lagi sesuai pakem Tempo, dengan lead yang lebih tajam, paragraf lebih pendek, serta mengurangi kutipan langsung agar alurnya lebih dinamis.[]