Prof. Didik J. Rachbini, PhD: Relawan Politik Berpotensi Rusak Tatanan Demokrasi

Nasional1205 Views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak melibatkan organisasi relawan politik ke dalam pemerintahan. Menurutnya, keberadaan kelompok tersebut berpotensi menjadi “hama demokrasi” yang dapat merusak sistem konstitusional.

Demikian dikatakan Prof. Didik J Rachbini melalui press rilis, Ahad (10/8/25).

Dalam rilis tersebut, Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, relawan seharusnya hanya berperan pada masa kampanye sebagai instrumen mobilisasi dukungan, bukan menjadi entitas permanen di lingkar kekuasaan.

“Begitu pemilu selesai, semua fungsi politik seharusnya dijalankan oleh lembaga resmi yang diatur konstitusi: eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya.

Didik merujuk pada pengalaman pemerintahan Joko Widodo, di mana organisasi relawan seperti Projo memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan.

Menurut ekonom Indef ini, kelompok tersebut memengaruhi distribusi sumber daya politik, penempatan jabatan publik, hingga melemahkan parlemen dan menjadikan lembaga hukum sebagai alat politik.

Ia mengingatkan, jika pola tersebut terbawa ke era Prabowo, demokrasi berisiko kembali terdegradasi. “Interaksi presiden dengan kelompok relawan membuat sistem pemerintahan limbung dan terganggu,” kata Didik.

Didik menyarankan agar organisasi relawan yang ingin berperan dalam politik mengubah diri menjadi partai resmi. Dengan begitu, mereka memiliki legitimasi hukum, akuntabilitas publik, dan posisi yang jelas dalam sistem politik nasional.

Menurutnya, demokrasi akan lebih sehat jika pemerintahan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra legal. “Pemerintahan baru harus menutup pintu rapat-rapat bagi organisasi seperti ini agar tidak menjadi penumpang tidak konstitusional,” tegasnya.

Ia menutup dengan peringatan, bahwa pengalaman 10 tahun terakhir menunjukkan keberadaan relawan politik dalam pemerintahan cenderung menggerus prinsip-prinsip demokrasi.

“Kalau ini dibiarkan, penyakit lama akan terus berlanjut,” imbuhnya.[]

Comment