Penulis: Nelliya Azzahra | Novelis, Founder Komunitas Corak Karya, dan Aktifis Muslimah Jambi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Bak peribahasa gemah ripah loh jinawi. Peribahasa ini menggambarkan kondisi Indonesia yang makmur, subur, dan tenteram berpotensi bisa menghasilkan berbagai macam tanaman.
Hal itu pun disadari oleh penguasa. Terbukti dengan adanya program swasembada pangan yang digagas oleh pusat.
Gebenur Jambi, Al Haris pun menindaklanjuti program ini
bersama Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto melakukan penanaman bibit jagung di lahan kosong di Kota Jambi.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk mendukung program Pemerintah pusat dalam gerakan swasembada pangan nasional.
“Penanaman jagung ini kita lakukan secara serentak. Ini merupakan upaya Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan sambil menjaga swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jambi,” kata Gubernur Jambi, Al Haris, Dilansir dari detik Sumbagsel, Selasa (21/1/2025).
Sudah tepatkah kebijakan pemerintah hari ini?
Apa yang digagas oleh pemerintah mengenai tujuan swasembada pangan sebenarnya baik. Ada upaya yang mereka lakukan. Namun, perlu dikaji kembali apakah program ini tepat menjadi solusi atau mampu mewujudkan tujuan program itu, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini.
Selain program hari ini yang sedang di jalankan oleh gubernur Jambi, terkait swasembada pangan, sebelumya pemerintah juga sudah menggandeng China dalam upaya melakukan proyek kerjasama menggarap sawah di Kalimantan Tengah.
Kesepakatan ini dicapai setelah pemerintah Indonesia dan China membahas kerjasama ekonomi dua negara dalam Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama (HDCM) di Labuan Bajo, (BBC News Indonesia, 19/24/2024).
Proyek ini digadang-gadang akan mampu mengatasi masalah beras nasional. Mengingat jika Indonesia sendiri kerap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah program ini berhasil dan sudah tepat.
Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini dari satu masa pemerintahan ke satu masa pemerintahan yang lain.
Namun, pada realitasnya kondisi rakyat Indonesia hari ini masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Masih jauh dari kata sejahtera dan makmur. Rakyat terus menjerit dengan kebutuhan pokok yang melambung tinggi dan mereka kesulitan mendapatkannya. Lantas, menjadi pertanyaan besar atas keseriusan pemerintah dalam penanganan hal ini.
Padahal, jika dilihat kembali sangat mungkin swasembada pangan di Indonesia ini dapat diwujudkan. Mengingat potensi lahan pertanian yang luas dan keuletan para petani di Indonesia yang sangat hebat.
Tetapi, hari ini lahan tersebut banyak ditelantarkan. Lahan -lahan kosong dibiarkan begitu saja tanpa dikelola. Sedangkan di sisi lain lahan pertanian produktif dialih fungsikan untuk membantu infrastuktur dan proyek-proyek para investor.
Setelah adanya kegagalan ini, mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan tidak dilakukan dan pemerintah tidak mengoptimalkan potensi petani lokal. Padahal, mereka adalah petani unggul. Berbagai hasil pertanian telah mereka hasilkan. Namun, seolah semua itu tidak terlihat.
Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang mempengaruhi negara. Sistem itu mengarahkan kebijakan pemerintah hanya berorientasi kepada keuntungan materi tanpa mementingkan hak rakyat. Negara hanya sebagai regulator bukan sebagai periayah dan pelindung rakyat. Maka, agar swasembada pangan bisa terwujud harus dikelola dengan baik melalui pengaturan proporsional.
Islam Mewujudkan Swasembada Pangan
Pemimpin dalam Islam hadir sebagai periayah dan pelindung rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Kebijakan dan program yang dibuat hanya untuk menuntaskan problem rakyat sampai tuntas dan dilakukan secara optimal. Bukan berasaskan materi dan kepentingan semata. Sehingga dengan tujuan mulia tersebut negara akan memberikan perhatian khusus terhadap urusan rakyat tanpa terkecuali soal pangan. Karena itu menyangkut pemenuhan pokok rakyat dan banyak orang.
Adapun upaya mekanisme Islam dalam mewujudkan kedaulatan swasembada pangan dengan melakukan produksi dan distribusi dibawah pengelolaan negara secara detail, terperinci, dan melibatkan para ahli. Swasta boleh terlibat, tetapi tetap dalam pengawasan dan kendali negara.
Swasembada pangan dilakukan semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Jika terjadi massa panceklik, boleh melakukan impor tetapi tetap harus sesuai ketentuan syariat terkait perdagangan luar negeri.
Islam sangat menganjurkan dan memberikan pahala besar untuk orang yang mampu menghidupkan tanah mati. Lahan-lahan kosong dikelo dengan baik tidak dibiarkan begitu saja.
“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia akan mendapatkan pahala padanya. Dan apa yang dimakan oleh ‘awafi, maka ia adalah sedekah baginya.” (HR Ad-Darimi dan Ahmad).
Negara juga melakukan pengawasan pasar hingga tidak terjadi penimbunan barang. Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam insya Allah swasembada pangan akan terealisasi. Negara mampu memperoleh hasil pertanian yang melimpah sehingga krisis pangan dapat teratasi dengan memberdayakan petani semata.
Negara mampu mewujudkan swasembada pangan tanpa melibatkan para kapitalis penjajah dan para koorporat yang pada akhirnya menyengsarakan rakyatnya.Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment