Ratusan Ribu Warga Kabupaten Bandung Alami Penonaktifan BPJS Kesehatan

Penulis: Meli Yuliani | Mahasiswi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kasus penonaktifan ratusan ribu warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung kembali menjadi bukti bahwa sistem jaminan kesehatan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Sebagaimana ditulis dalam Radarbandung.id (11 Juli 2025), peristiwa ini menambah beban masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan kesehatan dari negara. Alih-alih menjadi solusi yang hakiki, sistem ini belum memihak rakyat kecil.

Jika negara sungguh-sungguh hadir dan menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyat, termasuk jaminan kesehatan, maka permasalahan seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi.

Sayangnya, sistem jaminan kesehatan yang diterapkan saat ini tampak seperti tambal sulam untuk menutupi krisis akibat diterapkannya liberalisasi sektor kesehatan, di mana hanya kalangan the haves secara ekonomi yang dapat menikmati layanan medis berkualitas.

Selama ini, BPJS Kesehatan sering digambarkan sebagai “penolong” bagi rakyat kecil di tengah mahalnya biaya pengobatan. Namun kenyataannya, sistem ini kerap diliputi berbagai persoalan—mulai dari keterbatasan layanan, birokrasi yang rumit, hingga penolakan peserta karena alasan administratif.

Semua ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjamin hak kesehatan rakyat secara menyeluruh, dan negara belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya.

Karena itu, dibutuhkan sistem alternatif yang dibangun di atas asas keadilan sejati, dan mampu memberikan solusi menyeluruh dan berkelanjutan.

Sistem Islam menawarkan model jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dalam sistem ini, negara hadir sebagai penanggung jawab utama atas kesehatan masyarakat, bukan sebagai “pihak ketiga” yang menyerahkan urusan publik pada mekanisme pasar.

Tak akan ada kekhawatiran penonaktifan sepihak, ataupun klasifikasi layanan berdasarkan besaran iuran. Sebab, dalam islam, negara mengelola sumber daya secara amanah demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat—termasuk kesehatan—secara adil dan merata.

Inilah solusi hakiki yang tidak setengah hati dalam pelaksanaannya. Inilah sistem yang seharusnya diperjuangkan, demi kehidupan rakyat yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Wallahu a’lam bishshawab.[]