RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA, 22 Januari 2026 — Dwi Rubiyanti Kholifah, yang akrab disapa Ruby Kholifah, menerima Franco-German Prize for Human Rights and the Rule of Law 2025 atas dedikasinya selama hampir dua dekade dalam memperjuangkan perdamaian, hak asasi manusia, dan kepemimpinan perempuan melalui perspektif Women, Peace and Security (WPS).
Penghargaan yang diberikan Pemerintah Prancis dan Jerman itu merupakan bentuk pengakuan terhadap keberanian dan komitmen individu serta masyarakat sipil dalam menegakkan hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan.
Sejak 2016, kedua negara tersebut secara konsisten memperingati Hari Hak Asasi Manusia setiap 10 Desember dengan menganugerahkan penghargaan kepada para pembela HAM dari berbagai negara.
Acara penganugerahan berlangsung di kediaman Duta Besar Jerman untuk Indonesia dan dihadiri langsung oleh H.E. Ralf Beste. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi Ruby Kholifah dalam membangun perdamaian melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Women, Peace and Security dengan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Menurut Ralf Beste, keberanian Ruby untuk secara konsisten berkolaborasi dengan tokoh agama dan aktor akar rumput merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya polarisasi serta penyalahgunaan tafsir agama untuk membenarkan kekerasan. Ia juga menyoroti peran AMAN Indonesia dalam menjembatani agenda hak asasi manusia dengan nilai-nilai keagamaan, termasuk melalui keterlibatannya dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Fabien Penon, menegaskan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan keberagaman.
Pengakuan terhadap Ruby Kholifah, menurutnya, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam merawat perdamaian di tengah situasi global yang semakin kompleks.
Dalam pidatonya, Ruby menekankan bahwa penghargaan ini bukan semata pengakuan personal, melainkan bentuk apresiasi terhadap kerja kolektif masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, yang kerap berada di garis depan perlindungan perdamaian dan demokrasi.
“Saya menerima penghargaan ini melalui lensa Women, Peace and Security, karena perdamaian tidak mungkin terwujud tanpa pemenuhan hak-hak perempuan, kepemimpinan perempuan, dan partisipasi bermakna perempuan,” ujarnya.
Selama 18 tahun terakhir, AMAN Indonesia telah bekerja di 56 desa di berbagai wilayah Indonesia dan berjejaring dengan lebih dari 300 mitra di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Melalui pendekatan berbasis komunitas, AMAN mendorong pengarusutamaan agenda WPS yang dihubungkan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, ekstremisme kekerasan, buruh migran, hingga keadilan lingkungan.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan 59 komunitas Sekolah Perempuan yang memposisikan perempuan bukan hanya sebagai penyintas konflik, tetapi juga sebagai mediator dan agen transformasi perdamaian.
Selain itu, program Desa Damai Berkelanjutan dikembangkan untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah konflik, dan membangun ketahanan sosial-ekologis desa.
Menanggapi meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, AMAN Indonesia juga mengembangkan pendekatan dialog melalui program Indonesia Berdialog. Dalam enam tahun terakhir, organisasi ini telah memfasilitasi 99 Reflective Structured Dialogue (RSD) yang melibatkan pemimpin agama, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan pemimpin adat.
Pendekatan dialog tersebut berkontribusi pada penyelesaian berbagai konflik, termasuk pembukaan kembali ruang-ruang ibadah yang sebelumnya tertutup akibat intoleransi, serta membantu reintegrasi mantan narapidana terorisme ke tengah masyarakat dengan melibatkan komunitas.
Menutup pidatonya, Ruby membagikan kisah Nyadran Perdamaian di Temanggung, Jawa Tengah—sebuah inisiatif budaya yang mempertemukan warga lintas iman untuk berdoa, berbagi, dan merawat ingatan kolektif sebagai fondasi perdamaian.
“Dalam kebersamaan yang sederhana itulah saya melihat wajah perdamaian yang sesungguhnya—berakar pada budaya, ingatan, dan saling menghormati,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk negara-negara Uni Eropa, untuk tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga aktif mencegah perang dan merawat perdamaian sebagai tanggung jawab bersama.[]
Comment