Sarana Vital Harus Ada Tanpa Harus Viral

Opini283 Views

 

 

 

Oleh: Eno Fadli, Pemerhati Kebijakan Publik

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA–  Baru-baru ini Presiden Jokowi beserta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kondisi jalanan di Lampung yang rusak parah.

Menurut data jalan Kementerian PUPR 2021 menyebutkan jalan provinsi dengan panjang 1.693,27 km, kondisi baik 52,15 persen (883 km), kondisi sedang 23,21 persen (393 km), kondisi rusak ringan 9,74 persen (165 km), dan kondisi rusak berat 14,88 persen (252 km).

Dari kondisi jalan provinsi yang rusak berat ini kondisi terparah dialami sepanjang jalan Kabupaten. Dari 17.774 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, kondisi baik 29,45 persen (5.236 km), kondisi sedang 26,82 persen (4.768 km), kondisi rusak ringan 13,32 persen (2.368 km) dan kondisi rusak berat 30,39 persen (5.402 km) (alinea.com, 11/05/2023).

Karena kondisi ini, seorang Tiktoker bernama Bima Yudho mengkritik keras lewat akun sosial medianya mengenai infrastruktur jalan sampai pendidikan di kampung halamannya tersebut. Menurut Bima inilah yang menjadi penyebab kenapa kota kelahirannya tersebut tidak maju. Kritikan ini menjadi viral, heboh diperbincangkan oleh warganet, sehingga hal ini menjadi perhatian Jokowi untuk melakukan kunjungan di Provinsi Lampung.

Hasil dari tinjauan Jokowi tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan ruas jalan di wilayah Lampung tersebut. Pemerintah pusat akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang revitalisasinya akan dimulai pada Juni 2023 dengan proses lelang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. karena menurut Jokowi ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya Gubernur, dan ada yang jadi tanggung jawabnya Bupati, dan tidak semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (katadata.com, 05/05/ 2023).

Jokowi yang terjun langsung kelapangan untuk menangani kondisi jalanan Lampung yang sedang viral dan berjanji mengucurkan sejumlah dana untuk perbaikan jalan terkesan pencitraan. Pasalnya, jalananan yang rusak tidak hanya ditemui di Provinsi Lampung. Hampir semua Provinsi di Indonesia kondisi jalan tidak baik.

Dari keseluruhan panjang jalan di Indonesia sekitar 546.116 km terdapat 81,4 persen (444.548 km) yang merupakan jalan kabupaten/kota di mana dari jalan kabupaten ini 35,48 persen (157.734 km) dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat.

Di Kabupaten Tangerang contohnya, terdapat jalan penghubung antara desa Cikuya menuju Cikareo Kec. Solear juga tampak memprihatinkan. Menurut warga sekitar jalan tersebut sudah beberapa tahun belum diperbaiki hingga kondisinya semakin parah dan terlihat tidak layak. Jalanan yang yang rusak dipenuhi air dan lumpur sehingga licin dan mengakibatkan banyak pengendara motor yang terjatuh.

Karena viral, jalanan di Provinsi Lampung barulah mendapatkan atensi dan solusi dari Pemerintah. Bahkan Jokowi rela menerjang jalan rusak sampai berganti kendaraan. Padahal sebelumnya masyarakat sudah melaporkan dan mengkritik jalan yang rusak parah dan minta untuk diperbaiki namun tidak kunjung menjadi perhatian pemerintah.

Sungguh miris, di tengah pembangunan besar-besaran Ibu Kota Negara baru (IKN) yang tengah dilakukan pemerintah, didapati infrastruktur jalan nasional hingga kabupaten yang rusak parah, kondisi ini menunjukkan kealpaan negara membiayai pembangunan infrastruktur transportasi masyarakat. Pasalnya infrastruktur jalan yang rusak tentunya akan menghambat aktivitas masyarakat, bahkan dapat merenggut nyawa.

Kelengahan pemerintah daerah ditunjukkan dari sedikitnya dana yang dianggarkan untuk pembangunan jalan ini. Sebagaimana dialokasikan untuk pemeliharaan jalan pada APBD Provinsi Lampung hanya sebesar Rp 72,44 miliar padahal Pemda setempat mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 7,38 triliun di tahun 2023. Ini membuktikan bahwa anggaran untuk pemeliharaan jalan tidak sampai 1 persen dari total APBD Lampung.

Hal ini juga membuktikan lemahnya pengurusan rakyat oleh sistem politik demokrasi kapitalis terhadap penyediaan sarana dan prasarana jalan hingga proses pemeliharaan. Padahal pengawasan terhadap daerah merupakan salah satu dari tanggung jawab pemerintah pusat.

Kebijakan yang ditetapkan penguasa dalam sistem ini hanya pengukuhan atas keinginan dan kerakusan para kapitalis. Gencarnya pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah hanya sebagai penunjang percepatan ekonomi dengan menjadikan kebutuhan para kapital sebagai orientasi kebijakan. Terlihat dari terfokusnya pembangunan jalan pada kota-kota besar sedangkan di daerah-daerah tidak menjadi fokus pembangunan infrastruktur termasuk jalan. Jalan yang dibangun untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain hanya jalan yang berfungsi sebagai sentral ekonomi seperti perkantoran, pertambangan, perkebunan, tempat-tempat industri dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Islam, Islam menjadikan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab dalam Islam seorang penguasa adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya, di mana ia kelak akan diminta pertanggung jawaban di hari kiamat atas amanah kepemimpinan tersebut.

Oleh sebab itu amanah kekuasaan dalam penerapan Islam akan diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi di mana ia mempunyai kewajiban memelihara urusan sandang, pangan dan papan rakyatnya agar dapat tercukupi. Begitupun segala kebutuhan kolektif mereka seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital rakyat untuk melancarkan keperluannya dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan seorang pemimpin dalam sistem Islam yang sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Beliau mengatakan “Seandainya seekor keledai terperosok karena jalan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT “Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya.

Dalam pandangan Islam setiap pembangunan sarana publik seperti jalan dilakukan dalam rangka melayani untuk kemaslahatan publik, negara mempunyai kewajiban menyediakan sarana jalan tersebut sesuai kebutuhan riil dengan kualitas yang baik dan gratis, jalan tidak dipandang dari aspek percepatan ekonomi semata sehingga mengabaikan pembangunan jalan di daerah-daerah yang tidak produktif padahal masyarakat sangat membutuhkannya.

Jalan seharusnya dipandang sebagai sarana perpindahan orang dan barang dalam aktivitas kehidupannya seperti kepentingan ekonomi, sosial, menuntut ilmu, rekreasi dan hal-hal lainnya yang membuat aktivitas masyarakat berjalan lancar, aman dan nyaman.

Tentunya semua itu ditunjang dengan tata kelola ekonomi berdasarkan Islam. Sumber daya alam negeri ini dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur terbaik untuk masyarakat. Islam memerintahkan agar negara menyiapkan anggaran mutlak dalam pembangunan infrastruktur termasuk untuk jalan. Ada atau tidak adanya kekayaan negara untuk pembangunan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,  negara wajib mengadakannya.

Dengan penerapan Islam secara sempurna inilah penyediaan jalan dan infrastruktur lain dengan kualitas terbaik dan gratis akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Comment