Penulis: Meli Yuliani |
Mahasiswi PGPAUD Universitas Islam Nusantara
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Krisis kemanusiaan yang menimpa Gaza tidak lagi terbatas pada konflik militer atau blokade ekonomi. Kini, ia telah berkembang menjadi bentuk baru dari genosida sistemik—melalui kelaparan yang disengaja dan terstruktur.
Sejak gencatan senjata gagal diperpanjang dan Israel memberlakukan blokade penuh pada Maret 2025, warga Gaza hidup dalam kondisi yang amat tidak manusiawi. Menurut laporan Antaranews tahun 2025, Israel telah menutup akses terhadap 71 persen wilayah Jalur Gaza, menjadikan distribusi bantuan kemanusiaan hampir mustahil dilakukan.
Sebagaimana ditulis Sindonews.com pada 26 Juli 2025, lebih dari 1.000 truk bantuan dihancurkan oleh pasukan Israel di tengah kelaparan akut yang melanda Gaza. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan, di mana ribuan di antaranya meninggal dunia akibat kekurangan gizi berat dan penyakit yang seharusnya dapat dicegah.
Menurut laporan CNBC Indonesia tertanggal 23 Juli 2025, banyak anak Palestina meninggal karena tidak mendapatkan akses nutrisi dan layanan medis dasar. Bahkan BBC Indonesia menggambarkan bagaimana keluarga-keluarga di Gaza bertahan hidup dengan makanan sisa yang tak layak konsumsi—atau tidak makan sama sekali selama berhari-hari.
Tragisnya, situasi ini bukanlah dampak tak terhindarkan dari perang, melainkan indikasi kuat adanya strategi sistematis. Sebagaimana ditulis Republika.co.id (23 2025, salah satu Menteri Keamanan Nasional Israel secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan kelaparan di Gaza dan menyuarakan keinginan agar seluruh wilayah itu menjadi milik eksklusif Yahudi.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kelaparan digunakan sebagai alat pembersihan etnis yang terencana dan kejam.
Di tengah tragedi kemanusiaan ini, komunitas internasional tampak pasif dan tak berdaya. PBB kehilangan kekuatan untuk memaksa Israel membuka blokade, apalagi setelah veto Amerika Serikat kembali menjadi tameng atas berbagai pelanggaran.
Menurut Tempo.com pada 26 Juli 2025, sebanyak 34 mantan duta besar Uni Eropa mendesak adanya tindakan nyata terhadap Israel, menandakan betapa seriusnya krisis ini dalam pandangan dunia diplomatik.
Namun yang lebih menyedihkan adalah diamnya sebagian besar pemimpin negara-negara Muslim. Padahal, apabila mereka bersatu, kekuatan politik dan ekonomi umat Islam dapat menjadi penekan yang berarti terhadap kebijakan zionis Israel. Sayangnya, banyak dari mereka lebih memilih jalur diplomasi lunak, bahkan menjalin kerja sama yang menguntungkan dengan pihak penjajah.
Dalam kondisi seperti ini, umat Islam tidak cukup hanya mengandalkan donasi dan doa. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika umat Islam memiliki satu kepemimpinan global berlandaskan syariat, mereka mampu membela kaum tertindas, menolong yang lemah, dan menegakkan keadilan secara nyata.
Ketika kekuatan dan persatuan umat islam dunia di bawah satu bendera tauhid masih berdiri, bantuan militer dan logistik bukanlah sekadar wacana, tetapi aksi nyata yang berhasil membebaskan wilayah-wilayah Muslim dari penjajahan.
Kebangkitan umat hari ini harus diarahkan pada kesadaran mendalam mengenai urgensi hadirnya kepemimpinan Islam sistemik dan menyeluruh. Dakwah dan gerakan ideologis perlu terus digencarkan untuk membangkitkan kesadaran, memperkuat keimanan, serta mengarahkan energi umat pada perjuangan yang terorganisir dan berpijak pada wahyu.
Solusi hakiki bukanlah mimpi, melainkan kebutuhan mendesak. Gaza memanggil, dan panggilan itu hanya akan terjawab ketika umat bersatu dalam visi perubahan hakiki yang berlandaskan risalah Islam.
Saatnya umat Islam bangkit, tidak hanya untuk peduli, tetapi untuk bertindak—menjemput kemenangan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.[]
Comment