RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan capaian positif, khususnya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, Dailami mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global menjadi bukti kuat bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kokoh. Kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, industri dalam negeri, serta hilirisasi sumber daya alam, dinilai telah berada di jalur yang tepat.
“Stabilitas ekonomi ini menjadi modal penting. Namun pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pemerataan manfaat ekonomi menjadi tantangan berikutnya,” ujar Dailami, Senin (20/10/2025).
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dailami menyebutnya sebagai langkah visioner dalam mengatasi persoalan gizi anak dan kemiskinan ekstrem.
Ia mendukung penuh implementasi program tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
“Program MBG sangat bagus secara konsep. Tapi pelaksanaannya harus diawasi agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah. Pemerintah pusat harus menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat sipil agar program ini benar-benar efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Dailami menilai bahwa keberhasilan ekonomi seharusnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan, menurutnya, tidak cukup diukur dari bantuan sosial, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan yang layak.
“Kesejahteraan bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak. Pemerintah perlu memperluas kebijakan yang bersifat inklusif agar semua warga negara merasakan manfaat pembangunan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, tanpa terkendala kondisi ekonomi.
“Pendidikan dapat menjadi tangga peningkatan kesejahteraan keluarga. Tidak kalah penting, tenaga pendidik atau guru juga harus semakin disejahterakan,” ucapnya.
Dalam bidang hukum, Dailami menilai pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Ia berharap aparat penegak hukum dapat memperkuat independensi dan integritasnya agar kepercayaan publik terhadap hukum meningkat.
“Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Masyarakat masih melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan bagi semua,” tutur Dailami.
Senator asal DKI itu juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang dinilainya sebagai upaya strategis untuk memperbaiki layanan ibadah dan memangkas waktu tunggu.
“Saya kira ini kebijakan yang mulia, karena ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dailami menegaskan pentingnya prinsip good governance dan clean government dalam setiap lini birokrasi. Ia mendukung sikap tegas Presiden terhadap menteri yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
“Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang ‘nakal’. Reshuffle bukan hal tabu jika tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” tandasnya.
Menutup pandangannya, Dailami menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan, selama tetap membuka ruang bagi kritik konstruktif dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa.
“Satu tahun pertama ini sudah menunjukkan arah yang baik. Namun ke depan, pemerintah harus lebih fokus pada tata kelola, pemerataan, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan begitu, visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan,” pungkas Dailami. []
Comment