RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menggelar diskusi publik bertajuk “Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet” pada Kamis (11/9/2025). Diskusi menghadirkan peneliti Continuum Data Indonesia, Wahyu Tri Utomo, dan Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, dengan pengantar dari ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini.
Dalam pemaparannya, Wahyu Tri Utomo menyampaikan hasil analisis percakapan warganet di media sosial terkait reshuffle kabinet. Data dihimpun dari TikTok, Twitter (X), YouTube, Facebook, dan Instagram pada 8–9 September 2025. Tercatat 44.404 unggahan dan komentar, dengan TikTok menjadi platform paling dominan.
Dari hasil pemetaan, sekitar 64 persen sentimen publik cenderung negatif. “Mayoritas warganet skeptis reshuffle akan membawa perubahan berarti. Ada keraguan soal kualitas pejabat baru, serta sorotan pada sejumlah posisi yang dianggap layak diganti tetapi tetap bertahan, seperti Menteri HAM dan Kapolri,” ujar Wahyu.
Isu pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu disebut sebagai salah satu alasan mengapa publik menilai Menteri HAM kurang sigap. Sementara itu, Kementerian Keuangan menjadi sorotan terbesar, terutama terkait pemberhentian Sri Mulyani dan pengangkatan Purbaya.
Menurut Wahyu, Sri Mulyani mendapat simpati karena lama mengabdi, meskipun kebijakan pajaknya banyak dikritik. Sebaliknya, Menteri Keuangan baru dinilai cukup kompeten, tetapi sejumlah pernyataannya saat awal menjabat menimbulkan blunder sehingga menurunkan sentimen positif.
Selain itu, pencopotan Menteri Koperasi Budi Arie juga ramai diperbincangkan. Kasus judi online yang menyeret namanya disebut sebagai salah satu alasan reshuffle. Namun, 90 persen sentimen warganet menilai kinerjanya memang layak dievaluasi.
Di sisi lain, 35 persen percakapan bernada positif. Publik mengapresiasi reshuffle karena pejabat yang diganti dianggap kurang perform, dengan harapan penggantinya mampu bekerja lebih baik.
Sementara itu, Eko Listiyanto menyoroti aspek ekonomi dari reshuffle. Ia menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.
Menurut Eko, rencana pemindahan rekening pemerintah dari Bank Indonesia ke bank umum bukanlah solusi utama. “Masalahnya bukan pada likuiditas. Likuiditas kita tidak kering, tapi sektor riil yang memang tidak bergerak. Bank juga masih gamang menyalurkan kredit produktif,” ujarnya.
Eko mengingatkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus fokus pada hal esensial. “Efisiensi perlu dilakukan, tapi jangan memangkas transfer ke daerah. Dana transfer justru menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah, membuka lapangan kerja, dan mendorong konsumsi masyarakat,” kata dia.
Ia menegaskan, kebijakan perbankan baru akan efektif jika diikuti langkah konkret, seperti deregulasi, penurunan biaya kredit, hingga pemberantasan praktik premanisme yang membebani pelaku usaha.[]
Comment