Penulis: Nisrina Nitisastro, S.H | Konsultan Hukum
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Ada yang terasa retak dalam nurani kekuasaan negeri ini. Rakyat yang semakin terhimpit oleh pajak menyampaikan keluhannya, namun balasan yang terdengar justru keputusan dewan yang sibuk menambah tunjangan.
Anak-anak yang mengalami keracunan makanan berteriak meminta keadilan, tapi suaranya kerap lenyap di balik dinding birokrasi. Pejabat dengan rekam jejak kasus korupsi justru masih mendapatkan panggung dan penghargaan.
Puncak ironi itu meledak dalam peristiwa 28 Agustus lalu. Affan Kurniawan, seorang pemuda pengendara ojek daring, meregang nyawa setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa.
Pertanyaannya, benarkah jeritan ini tak terdengar oleh para penguasa? Atau justru mereka memilih menutup telinga dan memalingkan mata?
Kekuasaan yang Menjauh dari Rakyat
Fenomena ini memperlihatkan betapa kekuasaan hari ini lebih sering sibuk mengurus dirinya sendiri. Urusan fasilitas, tunjangan, dan gelar kehormatan, bisa diselesaikan seketika.
Namun ketika rakyat menagih keadilan, tentang harga kebutuhan pokok yang melambung, biaya pendidikan yang kian berat, atau layanan kesehatan yang terbatas, yang datang hanya janji, prosedur berbelit, atau diam seribu bahasa.
Rakyat selalu hadir dalam pidato, spanduk, dan baliho. Tetapi dalam ruang kebijakan, kehadiran mereka kerap absen.
Luka yang Berasal dari Sistem
Masalah ini bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi sistem yang menopangnya. Sekularisme memisahkan politik dari nilai moral, sementara kapitalisme menjadikan materi sebagai tujuan utama. Maka kebijakan negara pun lebih menyerupai strategi korporasi ketimbang pengayoman rakyat.
Dalam logika seperti itu, tragedi seperti yang menimpa Affan hanya dianggap sebagai “efek samping” dari stabilitas. Luka rakyat tak pernah lebih penting dibanding rapinya laporan pembangunan.
Islam: Paradigma Amanah
Islam menampilkan wajah berbeda dari kekuasaan. Ia menempatkan kekuasaan bukan sebagai privilese, melainkan amanah yang kelak dipertanggung-jawabkan. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggung-jawaban atas mereka.” (HR. Bukhari-Muslim).
Dalam perspektif Islam, sumber utama keuangan negara bukanlah pajak yang mencekik, melainkan pengelolaan kekayaan umum—seperti tambang, energi, hutan, dan laut—yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Pajak hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan itu pun bersifat sementara.
Sejarah mencatat, Khalifah Umar bin Khaththab rela memanggul gandum di punggungnya sendiri agar tidak ada rakyat yang kelaparan. Pemimpin sejati tidak pernah menutup mata, apalagi telinga.
Politik sebagai Pelayanan
Sayangnya, wajah kekuasaan hari ini semakin jauh dari teladan tersebut. Padahal Islam menuntut pemimpin untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, mengelola harta publik dengan adil, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Rangkaian tragedi, mulai dari kebijakan ekonomi yang menekan hingga wafatnya Affan, adalah gejala dari sistem yang bisu dan tuli terhadap jeritan rakyat.
Islam menawarkan jalan lain – politik sebagai pelayanan, kekuasaan sebagai pengayom, dan negara sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Wallahu a’lam.[]
Comment