Penulis: Nurmalasari | Aktivis Muslimah Purwakarta
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kabar duka datang dari Sukabumi. Video seorang balita bernama Raya beredar luas di media sosial dan menyentuh banyak hati. Bocah berusia tiga tahun itu meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan, tubuhnya dipenuhi cacing gelang.
Saat dirawat di RSUD R. Syamsudin S.H Kota Sukabumi, keluarga bahkan menyaksikan langsung seekor cacing keluar dari hidung Raya. Kejadian itu, dikatakan dalam laporan Beritasatu (20/8/2025), menunjukkan betapa parahnya infeksi yang ia derita.
Raya dievakuasi tim Rumah Teduh Sahabat pada 13 Juli 2025 dalam keadaan tidak sadar. Ironisnya, kedua orang tuanya pun sedang sakit: ibunya depresi berat disertai TBC, sementara ayahnya menderita bronkitis.
Di tengah kondisi itu, para relawan harus berjibaku menghadapi kendala administrasi karena Raya tak memiliki dokumen kependudukan lengkap dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Akibatnya, biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh relawan.
Kasus Raya menjadi cermin betapa sulitnya akses layanan kesehatan bagi sebagian masyarakat. Kesehatan sejatinya adalah hak dasar setiap warga negara, namun kenyataannya masih banyak yang terhambat oleh prosedur birokrasi maupun keterbatasan ekonomi.
Perhatian dari pejabat dan pihak berwenang pun baru muncul setelah kasus ini viral. Fenomena ini, dikatakan banyak pengamat, memperlihatkan bahwa sistem kesehatan kita masih reaktif, bukan preventif. Masyarakat yang berada di sekitar pun sering kali kurang peka, lebih memilih diam dibanding memberi perhatian pada kondisi warganya yang membutuhkan bantuan sejak awal.
Situasi ini tak lepas dari budaya individualisme yang tumbuh dalam sistem kapitalisme, yang menekankan kepentingan pribadi di atas kepedulian sosial.
BPJS kerap digadang sebagai solusi, namun dalam praktiknya masyarakat masih dibebani syarat dokumen yang panjang.
Proses administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga rujukan berjenjang sering kali menyulitkan, terutama dalam kondisi darurat. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki akses dan kelengkapan administrasi yang bisa memperoleh layanan layak, sementara rakyat kecil terpinggirkan.
Rumah sakit sejatinya tidak beroperasi bak perusahaan dan pasien tidak dipandang sebagai konsumen. Negara juga tidak berperan sebagai fasilitator bisnis ketimbang pelindung rakyat. Tragedi Raya menjadi bukti bahwa sistem ini meninggalkan celah besar bagi lahirnya ketidakadilan.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Negara berkewajiban penuh menjamin kesehatan setiap warganya tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kelengkapan dokumen. Rasulullah Saw bersabda: “Imam (khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam Islam, rumah sakit disediakan negara dengan akses dan akses yang mudah, fasilitas memadai, dan layanan setara bagi semua. Pembiayaan kesehatan diambil dari pengelolaan sumber daya alam melalui baitul mal, bukan dari pungutan masyarakat. Bahkan setelah sembuh, pasien tetap dipantau hingga benar-benar pulih.
Islam juga membangun budaya sosial berbasis ukhuwah (persaudaraan). Masyarakat saling peduli dan tidak membiarkan tetangganya sakit tanpa perhatian. Jika tak mampu membantu secara langsung, mereka melaporkannya ke pihak berwenang agar segera ditangani.
Tragedi yang menimpa Raya seharusnya menjadi pelajaran berharga. Kita perlu meninjau kembali sistem yang ada, apakah benar-benar mampu memberi jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Selama birokrasi masih dirasa berbelit dan layanan kesehatan dilandasi sebagai komoditas, kasus serupa dikhawatirkan akan terus terulang.
Hanya dengan sistem yang mampu menempatkan pelayanan kesehatan sebagai amanah, bukan bisnis, yang mampu melindungi dan menyejahterakan rakyat. Wallahu a‘lam.[]
Comment