RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Narasi soal rencana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk menuai kritik keras dari sejumlah kalangan. Gagasan yang disebut datang dari ranah politik dinilai tidak sehat dan berpotensi merusak tatanan perbankan nasional yang selama ini telah terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis.
Rektor Universitas Paramadina dan ekonom senior INDEF, Prof. Didik J Rachbini, menilai ide tersebut sebagai narasi berbahaya yang tidak berdasar. Menurut dia, bila digiring ke ranah politik, wacana “hostile take over” dapat menimbulkan kerusakan serius pada sistem ekonomi dan keuangan Indonesia.
“Semestinya ide seperti itu tidak perlu ditanggapi Presiden karena bisa merusak tatanan perbankan. Setelah restrukturisasi pasca-krisis 1998, perbankan kita sudah cukup kuat dan mampu bertahan dari guncangan krisis global 2008 hingga pandemi Covid-19,” ujar Didik dalam keterangan rilisnya kepada Radar Indonesia News, Jumat (22/8/2025).
Didik mengingatkan, jika negara mengusik kepemilikan bank swasta besar seperti BCA, kepercayaan pasar bisa runtuh. “Bank tidak akan dipercaya, investor juga tidak akan lagi menanamkan modalnya. Padahal saham BCA dipercaya publik karena pengelolaannya baik dan transparan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebut ide pengambilalihan saham BCA tanpa sebab jelas sebagai “anarki politik kebijakan” yang menjadi alarm bahaya bagi iklim investasi. Menurutnya, langkah itu justru bisa memunculkan kesan adanya “bandit” di dalam negara yang ingin memberangus pasar.
Namun, kepastian mengenai isu ini akhirnya datang dari pemerintah. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA.
“Enggak ada,” kata Rosan singkat usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR RI, 19 Agustus 2025.
Menurut Didik, ketegasan tersebut penting untuk meredam rumor sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat.
“Negara harus membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan malah ikut merusak dengan intervensi yang tidak bermutu,” ujarnya.[]
Comment