by

97 Ribu ASN Fiktif Terima Gaji Pensiun?

-Opini-48 views

 

 

Oleh: Balqis, S.Pd, Pendidik dan Aktivis Muslimah Makassar

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pemanggilan Kepala BKN RI, MenPAN-RB, Menteri Keuangan, termasuk Mendagri terkait keberadaan ASN yang fiktif sebanyak 97 ribu orang.

Walaupun Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan, 97.000 data PNS yang misterius merupakan data dari para PNS yang tidak mengikuti pendataan ulang PNS (PUPNS).

“Data yang disampaikan Pak Kepala sebanyak 97.000 itu adalah data yang tidak mengikuti PUPNS tahun 2014,” kata Suharmen dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021). Suharmen pun menegaskan, data misterius tersebut bukan merupakan data fiktif. (Kompas, 25/5/2021).

Tentu kita akan melihat apakah dugaan ini benar atau tidak. Jika itu benar, bisa dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum. Karena negara telah dirampok triliunan rupiah akibat hal ini. Dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan.

Maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun. Jika ini telah berlangsung puluhan tahun, maka nilainya tentu sangat fantastis dan miris di tengah krisis APBN akibat pandemi Covid-19 ini.

Pegawai ibarat makan gaji buta. Tidak kerja tapi tetap digaji. Bedanya, gaji 97.000 PNS itu disalurkan pada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Sungguh negeri ini benar-benar dalam kerugian. Tekor dan tidak balik modal.

Hal ini tentu cukup memalukan apalagi perkara tersebut sudah mencuat sejak 2014. Ini menunjukkan manajemen kepegawaian negara begitu lemah dan amburadul.

Tidak mampu melakukan penataan terhadap pegawai negeri sipil.
Pemerintah harus mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pejabat yang memanfaatkan anggaran kesejahteraan PNS untuk kepentingan pribadi maupun instansi.

Ini menunjukkan bobroknya sistem birokrasi yang ada. Di sisi lain puluhan ribu tenaga honorer menjerit dengan upah yang jauh dari kata layak, padahal wujudnya ada dan kinerjanya jelas, sungguh sangat menyayat hati. Sudah seharusnya besaran gaji diukur dari kinerja dan profesionalisnya seseorang bukan hanya sebatas data yang rentan dimanipulasi oleh oknum yang memiliki kepentingan, kontribusi yang jelas akan memberikan hasil yang jelas.

Sudah saatnya negara tegas dan memiliki peran dalam meregulasi setiap kontrak kerja dengan pegawai. Pegawai mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum, bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat.

Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah ditetapkan dalam aturan.

Sementara itu, dalam posisi mereka sebagai rakyat, Negara akan melayani dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Rekrutmen kepegawaian, deskripsi dan pembagian tugas, serta pemaparan hak dan kewajiban, telah tergambar jelas pada setiap pegawai negara. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi.

Efeknya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat pun berjalan dengan mudah, cepat, dengan hasil yang sempurna. Ini menjamin seluruh rakyat akan merasakan kesejahteraan.

Semua itu karena seluruh pegawai bekerja tidak sekadar karena mendapatkan gaji. Perlu juga adanya dorongan keimanan dalam aktifitas bekerja, sehingga paham bahwa mengurusi urusan saudaranya merupakan hal yang lebih utama, maka tak pernah sedikit pun pegawai berpikir akan mengambil hak orang lain.

Mereka tahu betul bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah yang terbaik. Ada kontrol dan evaluasi ketat yang dilakukan setiap kepala pada masing-masing pihak. Tak akan segan-segan memecat siapa pun dari pegawai negara yang melanggar aturan serta menyusahkan urusan rakyatnya.

Negara juga akan memberikan gaji dan tunjangan yang menyejahterakan para pegawai.

Oleh karenanya, tidak akan ada peluang bagi siapa pun yang bekerja sebagai pegawai untuk melakukan korupsi, kecurangan serta penipuan.

Keberadaan pegawai negara benar-benar dirasakan oleh rakyat, karena mereka bekerja dengan sepenuh hati serta atas dorongan ibadah kepada Allah Swt.[]

Comment

Rekomendasi Berita