Penulis: Della Amelia Pasha | Aktivis Remaja
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – “Makin pekat malam, makin dekat ia dengan fajar.” Ungkapan ini terasa relevan untuk menggambarkan kondisi umat Islam hari ini. Di satu sisi, dunia menyaksikan genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Gaza.
Di sisi lain, berbagai skema dan forum internasional terus digulirkan atas nama “perdamaian”, yang ironisnya justru kerap mengabaikan suara korban utama.
Salah satu skema yang mengundang tanda tanya besar adalah pembentukan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Alih-alih menawarkan solusi adil, gagasan ini justru memperlihatkan ambisi untuk menyulap Gaza sesuai kepentingan Amerika Serikat, tanpa melibatkan rakyat Palestina sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Bagi rakyat Gaza, proyek semacam ini bukanlah ancaman baru. Mereka telah lama hidup di bawah bayang-bayang kekerasan dan penjajahan.
Pernyataan tajam datang dari analis politik dan jurnalis, Dr. Yaser Zaatreh, yang menyebut bahwa rencana Trump merupakan “kutukan bagi Amerika dan Barat”, seraya menegaskan bahwa dari sisi Palestina, nasib proyek tersebut—insya Allah—akan lebih buruk daripada rencana-rencana sebelumnya.
Indonesia dan Penandatanganan Board of Peace
Indonesia secara resmi menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang digagas oleh Amerika Serikat. Keputusan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Sebagaimana ditulis setkab.go.id (22/1/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dimaksudkan sebagai upaya mendorong perdamaian Palestina dan disebut sebagai momentum bersejarah dalam diplomasi global Indonesia.
Namun, keputusan ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagaimana dilansir cnbcindonesia.com (23/1/2026), Indonesia disebut berpotensi dibebani iuran sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp16,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan teknis mengenai pembayaran tersebut, meski membuka kemungkinan pembiayaan melalui APBN jika diminta.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa pembayaran iuran BoP akan memberikan status keanggotaan tetap bagi Indonesia dalam dewan tersebut.
Kekhawatiran publik semakin menguat ketika mengingat pernyataan lama Trump pada Februari 2025.
Sebagaimana ditulis bbc.com (23/1/2026), Trump mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga, sebelum Amerika Serikat mengambil alih wilayah tersebut dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Pernyataan ini memicu kemarahan dunia internasional dan menimbulkan kekhawatiran bahwa arah BoP sepenuhnya dikendalikan oleh AS melalui hak veto.
Tujuan Tersembunyi di Balik Board of Peace
Board of Peace (BoP) bukanlah instrumen pembebasan Palestina, melainkan alat kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat. Palestina tidak dilibatkan sejak awal pembentukan, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.
BoP tidak dirancang untuk menghentikan penjajahan, melainkan untuk mengelola wilayah Gaza—tanah yang bukan hak Amerika Serikat maupun sekutunya.
Rencana membangun “Gaza Baru” dengan gedung pencakar langit, kawasan wisata, pelabuhan, bandara, dan apartemen mewah justru mengindikasikan upaya menghapus jejak kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi.
Lebih dari itu, BoP berpotensi menjadi alat legitimasi internasional atas perampasan tanah Palestina.
Keterlibatan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, berisiko hanya menjadi pelengkap formal yang membungkus kendali politik global dengan label “perdamaian”.
Keikutsertaan ini bukan hanya gagal menyentuh akar konflik, tetapi juga berpotensi membungkam suara korban serta mengalihkan fokus dunia dari tuntutan keadilan sejati bagi rakyat Gaza.
Islam sebagai Solusi Hakiki Pembebasan Palestina
Palestina tidak membutuhkan Board of Peace ataupun skema Amerika Serikat – yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan dari pendudukan Zionis Israel. Perdamaian sejati tidak akan lahir dari forum internasional yang timpang, melainkan dari berakhirnya penjajahan itu sendiri.
Islam menawarkan solusi yang bersumber dari keadilan hakiki: kepemimpinan umat yang mandiri, bersatu, dan berpihak penuh pada pembebasan Palestina. Bukan tunduk pada hegemoni global, melainkan membangun tata kelola dunia Islam yang berdaulat, menjadikan syariat sebagai landasan keadilan, serta mengembalikan Gaza sebagai rumah bagi rakyatnya—bukan proyek kekuasaan.
Sejarah membuktikan, pada masa kejayaan Islam, darah dan kehormatan kaum Muslimin benar-benar dijaga, penjajah ditekan, dan Palestina berada dalam perlindungan yang nyata. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.: “Imam (Khalifah) adalah perisai (pelindung)…” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Karena itu, negeri-negeri Muslim seharusnya tidak bersekutu dengan negara kafir harbi fi‘lan yang memerangi kaum Muslimin di Palestina. Sebaliknya, mereka mesti berdiri tegak menolak gagasan yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sekadar hadir sebagai pelengkap legitimasi forum global.
Sudah saatnya umat Islam menjadikan tegaknya kepemimpinan Islam global sebagai qadhiyah mashiriyah—agenda utama perjuangan. Sebab hanya dengan itu – bukan Palestina saja yang akan terbebas, tetapi juga negeri-negeri kaum Muslimin lainnya dari jeratan penjajahan kapitalisme-sekuler ala Barat. Wallahu a‘lam bish-shawab.[]
Comment