Dua Kata Berbahaya untuk PGR: Menelaah Pesan Tom Lembong kepada Partai Gerakan Rakyat

Dari Redaksi14 Views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam sebuah kesempatan di hadapan kader Partai Gerakan Rakyat (PGR), Tom Lembong menyampaikan pesan sederhana, tetapi sarat makna. Ia mengingatkan agar PGR mewaspadai dua kata yang dapat menjadi ancaman terbesar bagi masa depan partai, yakni “sama saja.”

Pesan tersebut bukan sekadar permainan diksi. Di balik dua kata itu tersimpan peringatan agar PGR tidak tumbuh menjadi partai yang pada akhirnya memiliki wajah, budaya, dan pola politik yang tidak berbeda dengan partai-partai yang telah lebih dahulu hadir.

Pesan itu merupakan harapan besar Tom Lembong kepada PGR yang baru mendaftarkan diri sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (23/7/2026).

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, PGR dituntut membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang benar-benar membawa pembaruan.

Mendirikan partai politik sesungguhnya bukan perkara yang paling sulit. Tantangan yang jauh lebih berat adalah menjaga ruh perjuangan agar tidak luntur oleh godaan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.

Sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai lahir dengan semangat perubahan. Mereka menawarkan harapan baru, menjanjikan politik yang lebih bersih, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Namun, seiring perjalanan waktu, tidak sedikit yang terjebak dalam konflik internal, perebutan kepentingan elite, pragmatisme politik, hingga kehilangan kedekatan dengan rakyat yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan.

PGR memulai langkah politiknya di tengah situasi tersebut. Pendaftaran resmi partai berlambang kepala macan itu menjadi awal dari perjalanan panjang untuk membuktikan apakah mereka mampu menghadirkan warna baru dalam demokrasi Indonesia atau justru larut dalam pola lama yang selama ini dikritik masyarakat.

Tantangan terbesar bagi partai baru bukan sekadar memperoleh pengakuan administratif atau membangun struktur organisasi hingga ke daerah. Tantangan sesungguhnya adalah membangun kembali kepercayaan publik yang terus mengalami erosi.

Dalam konteks itulah pesan Tom Lembong menjadi sangat relevan. PGR tidak boleh sekadar menjadi pengulangan dari partai-partai yang sudah ada.

Jangan sampai partai yang lahir dengan semangat perubahan justru berakhir dengan praktik politik yang sama, sehingga masyarakat hanya akan berkata, “ternyata sama saja.”

Sebab, masyarakat Indonesia bukan sedang menunggu bertambahnya jumlah partai politik. Yang mereka nantikan adalah lahirnya budaya politik baru yang berpihak kepada rakyat, konsisten dalam sikap, serta mampu membangun hubungan yang lebih erat dengan aspirasi masyarakat.

Krisis Kepercayaan terhadap Partai Politik

Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan demokrasi. Tanpa kepercayaan, partai politik hanya akan dipandang sebagai kendaraan yang hadir ketika membutuhkan suara rakyat, lalu menjauh setelah memperoleh kekuasaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai dinamika politik semakin memperlihatkan tantangan tersebut. Publik menyaksikan konflik internal partai, pergantian kepemimpinan yang penuh tarik-menarik kepentingan, perpecahan elite, hingga lahirnya partai-partai baru sebagai konsekuensi dari konflik di tubuh partai lama.

Fenomena itu membentuk persepsi bahwa sebagian partai lebih sibuk mengurus kepentingan elite dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Padahal, dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya menjadi ruang pendidikan politik, tempat lahirnya gagasan kebangsaan, sekaligus jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan negara.

Ketika partai lebih banyak tampil sebagai arena perebutan kekuasaan, jarak antara rakyat dan partai pun semakin melebar.

Belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2024

Krisis kepercayaan terhadap partai politik juga tercermin dalam rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai sekitar 8,2 juta orang. Namun tingkat partisipasi pemilih hanya berada di kisaran 57 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi masyarakat Jakarta pada Pemilu Presiden 2024 yang mencapai sekitar 82 persen.

Perbedaan yang cukup tajam ini menjadi catatan penting. Jutaan warga yang antusias menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden justru memilih tidak datang ke tempat pemungutan suara pada pilkada.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya sikap apatis yang, dalam pandangan sebagian kalangan, dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap proses politik dan kebijakan partai yang dinilai kurang mencerminkan aspirasi akar rumput.

Fenomena itu menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata soal kualitas kandidat, melainkan juga menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang melibatkan partai.

Pilkada DKI Jakarta 2024 juga memperlihatkan bahwa besarnya koalisi partai tidak otomatis berbanding lurus dengan tingkat dukungan masyarakat.

Salah satu pasangan Cagub di pilkada DKI 2024 secara de facto memperoleh dukungan dari dua partai, sedangkan pasangan lawan didukung lebih dari 10 koalisi partai politik besar. Bahkan oleh partai peraih suara terbesar pada pilpres sebelumnya.

Namun, realitas politik menunjukkan bahwa masyarakat semakin menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan tingkat kepercayaan kepada kandidat, bukan semata-mata karena banyaknya partai yang berada di belakangnya.

Sebagai alarm buat PGR agar selalu memahami dan mempertimbangkan aspirasi akar rumput dalam setiap pengambilan keputusan. Karena akar rumput sangat menentukan sebuah kontestasi.

Pelajaran tersebut penting dicermati oleh seluruh partai politik, termasuk PGR. Era politik yang bertumpu pada simbol, pencitraan, dan kekuatan elite perlahan mulai bergeser. Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai siapa yang layak diberi kepercayaan.

Karena itu, pesan Tom Lembong tentang bahaya dua kata, “sama saja,” seharusnya menjadi pengingat yang terus dijaga dalam perjalanan PGR.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah partai baru bukanlah seberapa cepat memperoleh kursi kekuasaan, melainkan sejauh mana mampu mempertahankan integritas, konsistensi perjuangan, serta keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan partai baru yang hanya berganti nama dan simbol. Rakyat menantikan lahirnya politik baru yang benar-benar menghadirkan perubahan. (Bersambung)

Comment