 |
| Ketua Dewan Adat Mee KAMAPI, Yulianus Agapa.[Musa/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, PAPUA – Sekretaris Umum Dewan Adat Mee KAMAPI Kabupaten Dogiyai (LDAM-KAMAPI KD) Alexander Pakage meminta Pemerintahan baik Gubernur, Walikota dan para Bupati di Papua pada umumnya dan pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai pada khususnya harus utamakan OAP 95% dalam penerimaan CPNS formasi 2018.
“Apa lagi kita di Papua itu sudah Otonomi Khusus berjalan sekitar 18 Tahun, saya melihat selama itu ada banyak hal yang tidak berjalan Sesuai dengan amanat UU Otsus No.21 Tahun 2001, terutama dalam hal penerimaan CPNS. Dengan demikian ke depan harus mengutamakan OAP.” Ujar Alexander.
Hal itu disampaikan oleh Alexander Pakage selaku sekertaris Dewat Adat Kabupaten Dogiyai kepada radarindonesianews.com, Sabtu (15/09/2018).
Lanjut pakage Pemerintah harus pahami bahwa kita di Papua itu statusnya Otonomi Khusus.
“Saya juga sebagai salah satu dari sekian ribu intelektual dan putra daerah yang menanggur dengan tegas, maka kami tidak mungkin pergi tes di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.” Tambahnya.
Lanjutnya, di sana dirinya sewaktu kuliah saja di beri KTP sementara apa lagi melamar pekerjaan atau ikut tes CPNS. Pemerintah jangan takut ambil kebijakan yang membela OAP, ini saatnya, pemerintah daerah yang ada adalah harapan kami.
“Kalau kami tidak diperhatikan dan diselamatkan oleh pemda kami yang ada, kepada siapa kami mengeluh dan berharap.” ungkapnya Pakage.
Ini saatnya semua pemerintah daerah masing-masing selamatkan para penanggur putra daerah yang ada. Kalau bukan sekarang kapan lagi Dan kalau bukan kami yang di utamakan siapa lagi, ucapnya.
“Kepercayaan kami, kami sudah memilih bapa-bapa sebagai Pemimpin sekalian pengambil kebijakan di daerah. Sekarang saatnya membangun kembali Kepercayaan itu. Bukan saatnya berbisnis lalu korbankan putra Daerah, dalam tes CPNS.” ucapnya.
Ditambahkan pula, Pemerintah Daerah jangan jadikan peluang bisnis pada penerimaan CPNS, terutama BKD yang ada, kalau jadikan peluang bisnis itu hak yang keliru, tutupnya Pakage.
Di tempat yang terpisah, Ketua 2 Dewan Adat Mee KAMAPI, Yulianus Agapa mengungkapkan, kalau penerimaan CPNS kali ini pemerintah Daerah tidak mengutamakan kami putra Daerah dalam hal penerimaan CPNS ini, berarti selamanya kami tidak akan percaya semua Pemerintah Daerah yang ada, baik Gubernur kah, walikota kah, Bupati kah semua, pungkasnya.[Musa Boma]
Comment