Oleh: Novita Darmawan Dewi, Mahasiswi Prodi Manajemen, Universitas Terbuka
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pekan lalu Pondok Pesantren Sirojul Huda, Soreang, Kabupaten Bandung baru saja meresmikan unit usaha mereka yang bergerak di bidang pangan, khususnya kebutuhan pokok sehari-hari.
Peresmian dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Ureka Indonesia, Trie Handayani di Pondok Pesantren Sirojul Huda di Soreang, Rabu (28/12/2022). Trie mengatakan bahwa peresmian unit usaha berbasis pondok pesantren ini selain bukan yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Bandung, juga terpilih menjadi percontohan dan piloting untuk pembiayaan tanpa bunga. (https://jabar.nu.or.id/).
Upaya menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi sebenarnya berangkat dari anggapan bahwa kebermanfaatannya tidak begitu terasa oleh umat. Kiprah pesantren dipandang sebelah mata dalam dunia pendidikan.
Padahal, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mencetak generasi berkarakter, baik segi agama maupun pengetahuan. Akankah Peta Jalan Kemandirian Pesantren mampu mewujudkan pesantren berkualitas? Ataukah justru membajak potensi strategis pesantren itu sendiri?
Kapitalisme Melimpahkan Tanggung Jawab pada Rakyat
Jika para santri dan ulama sibuk menggerakkan sektor ekonomi, bagaimana dengan pendidikan agamanya? Bagaimana dengan dakwahnya di masyarakat? Inilah yang menjadi polemik ketika definisi “berdaya” dinisbahkan pada materi semata.
Sistem kehidupan hari ini—yang disetir kapitalisme—memang memosisikan materi sebagai segala-galanya. Seseorang atau lembaga dikatakan bermanfaat hanya jika berkontribusi pada ekonomi. Begitu pun dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, dianggap tidak berkontribusi jika mengajarkan ilmu agama semata.
Padahal, sebenarnya tidak masalah jika lembaga pendidikan, termasuk pesantren, turut berkontribusi pada ekonomi. Namun, yang harus kita soroti adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan solusi permasalahan umat sehingga harus menggerakkan seluruh sektor, termasuk pesantren.
Permasalahan kemiskinan, misalnya, merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan pesantren. Menjadikan pesantren sebagai pilar penggerak ekonomi di tengah umat sama saja dengan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pesantren. Hal ini berujung pada teralihkannya fokus pesantren sebagai tempat menimba ilmu dan menyebarkan dakwah.
Inilah pola kerja kapitalisme, memosisikan negara bukan sebagai pelayan umat, melainkan pelayan pengusaha. Jangankan bermanfaat bagi umat, keberadaannya malah menyebabkan banyak mudarat. Misalnya, pajak yang makin tinggi. Berbagai kebijakan yang lahir pun sering kali tidak memihak rakyat.
Harus kita sadari, tampilnya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang hanya fokus pada pelajaran agama adalah akibat sekularisme. Sistem ini meniscayakan lembaga pendidikan harus terpisah antara “pendidikan dunia” dan “pendidikan akhirat”.
Akhirnya, pendidikan agama mengalami peyorasi, yakni hanya membahas seputar fikih, ibadah, dan akhlak. Bukankah hal ini yang menyebabkan pesantren mandul berkontribusi terhadap permasalahan umat?
Sekularisme pula yang menjadikan pendidikan agama terbatas pada ibadah mahdhah. Padahal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah dan uqubat. Tidak akan ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama.
Mengembalikan Fungsi Pesantren pada Khithohnya
Dalam Islam, pendidikan berbasis pada akidah. Seluruh pelajar wajib mempelajari akidah Islam terlebih dahulu hingga keimanannya mantap. Setelah itu, barulah para pelajar mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat bagi terselesaikannya masalah umat.
Dengan demikian, sistem pendidikan Islam akan melahirkan individu-individu berkepribadian Islam. Mereka memiliki pola pikir islami dan juga pola sikap yang sesuai tuntunan syariat.
Islam menghilangkan potensi lahirnya individu-individu yang tidak bermanfaat bagi umat. Ini karena sistem pendidikan Islam berorientasi pada ketakwaan pada Allah Taala. Ini pula yang menjamin terisinya pemerintahan oleh individu-individu amanah dan kapabel dalam menjalankan amanah negara. Sistem kerjanya juga berorientasi pada umat.
Jelaslah bahwa sekularisme telah memandulkan peran pesantren untuk berkontribusi pada umat. Begitu pun sistem pemerintahan yang menganut ekonomi kapitalisme, menyebabkan persoalan kemiskinan tidak terselesaikan sampai-sampai harus menggunakan “tangan” pesantren.
Jika kita ingin pesantren menjadi mercusuar peradaban, seharusnya fungsi pesantren kembali pada asalnya, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Individu-individu didalamnya akan fokus menimba ilmu yang dengan itu mereka akan bermanfaat bagi umat.
Selain itu, untuk mengembalikan muruah lembaga pendidikan berbasis agama, sudah seharusnya mengembalikan bentuk pemerintahan sebagaimana yang Rasulullah praktikkan. Dengan begitu, tidak akan ada dikotomi dalam lembaga pendidikan, semua berbasis agama dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat manusia. Wallahu ‘alam.[]
Comment