RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I 2026 perlu dicermati secara lebih hati-hati. Menurut dia, capaian tersebut masih ditopang stimulus fiskal jangka pendek dan dibayangi tekanan struktural yang semakin besar.
Ariyo menanggapi pandangan Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun ini. Ia menilai kritik dari sejumlah lembaga seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi statistik, melainkan harus dilihat dari kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Menurut Ariyo yang kini sedang menempuh studi doktoral (PhD) di School of Global Development, University of Anglia, lonjakan inventori yang sebelumnya dipersoalkan tidak tepat bila dibandingkan secara tahunan.
Ia menjelaskan, kenaikan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, sedangkan secara tahunan hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I 2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I 2026 atau sekitar 22 persen.
Ia mengatakan kenaikan inventori belum tentu menunjukkan lemahnya permintaan domestik. Kondisi itu bisa dipengaruhi persiapan stok menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ekspektasi kenaikan konsumsi, hingga impor antisipatif.
Ariyo juga menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Menurut dia, penjualan listrik industri justru masih menunjukkan ekspansi.
“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” kata Ariyo.
Ia menjelaskan, basis perbandingan Triwulan I 2025 dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang sempat mendongkrak konsumsi rumah tangga secara temporer. Ketika kebijakan itu dicabut pada 2026, konsumsi kembali normal dan memunculkan efek statistik pada pertumbuhan sektor listrik.
Lebih lanjut, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tanpa dorongan belanja pemerintah, kata dia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.
“Membaca 5,61 persen sebagai sinyal momentum menguat keliru. Momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” ujarnya.
Ariyo turut menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.
“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” katanya.
Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I 2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I 2026. Di saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.
Selain tekanan fiskal, ia menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar Amerika Serikat, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.
Menurut Ariyo, depresiasi rupiah ikut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Setiap pelemahan 1 persen mengurangi PDB per kapita USD sekitar 52 dolar AS, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” ujarnya.
Ia juga menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menurutnya mencerminkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.
“Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas,” katanya.
Di sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit pemilikan properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Sementara itu, pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen.
“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” ujarnya.
Sebagai alternatif kebijakan, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif serta mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah.
Menurut dia, langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek demi menjaga angka pertumbuhan ekonomi.
“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” kata Ariyo.
Ia menegaskan, perdebatan utama seharusnya bukan sekadar soal validitas angka pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut.
“Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” tuturnya.[]
Comment