RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pidato Nota Keuangan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2025 tidak boleh sekadar memaparkan angka ekonomi makro. Pidato tersebut diharapkan memuat kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan pekerja atau buruh di Tanah Air.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, mengatakan momentum ini penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberpihakan pada jutaan pekerja yang menjadi penggerak ekonomi nasional.
“Kesejahteraan pekerja bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Mirah melalui rilis di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
ASPIRASI menyampaikan tujuh poin yang menjadi harapan pekerja dan buruh Indonesia.
1. Perlindungan daya beli. Pemerintah diminta menjaga harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi agar gaji tidak tergerus inflasi.
2. Kebijakan pengupahan yang adil. Penetapan upah minimum sebaiknya berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), bukan sekadar mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lapangan kerja berkualitas. Penciptaan pekerjaan harus menjamin kerja layak (decent work) dan membatasi praktik outsourcing maupun kontrak jangka pendek yang merugikan pekerja.
4. Penguatan jaminan sosial. ASPIRASI mendorong peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah.
5. Perlindungan pekerja migran dan informal. Pemerintah diminta mempertegas komitmen perlindungan bagi pekerja migran dan memberdayakan sektor informal agar naik kelas.
6. Dialog sosial yang sejati. Kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan harus melibatkan serikat pekerja sejak tahap perumusan.
7. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. ASPIRASI menyoroti rendahnya serapan lulusan SMK/sederajat maupun universitas di industri akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan pasar kerja (link and match).
ASPIRASI berharap tujuh poin tersebut menjadi prioritas Presiden dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta tercermin dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2025.[]
Comment