by

BPP HIPKA Indonesia Siap Bantu Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- – Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) Ato’ Ismail, mendorong pemerintah agar melibatkan pengusaha HIPKA dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas.

Hal ini diungkapkan Ismail saat ditemui sejumlah media usai acara Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid Sabtu, (29/5/2021).

Ismail menilai bahwa salah satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II adalah mendukung misi kebangkitan UMKM di Indonesia yang kini dilanda covid 19 dan juga mengharapkan prioritas sektor produksi sandang, pangan dan papan mengingat 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional.

Dengan demikian lanjutnya, pemerintah diharap dapat melibatkan pengusaha UMKM  untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Sebagai pengusaha rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Hipka mencermati Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) yang menghambat realisasi tujuan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

“Berdasarkan Permen itu, perumahan sulit mendapatkan bantuan prasarana karena syaratnya yang berat.” Kata Ketua HIPKA.

Ia menambahkan bahwa syarat yang menyulitkan itu seperti Site Plan minimal 100 rumah dan harus dibangun satu tahun sebelum pengajuan, dan hanya dibantu 30 persen oleh pemerintahan.

“Permen PUPR Nomor 03 /PRT/M/2018, perlu direvisi sebab sulit diterapkan lagi di era pandemi covid 19.” Pungkas Ato Ismail.

Sementara Ketua Umum  BPP HIPKA, Tubagus Farich Nahril mengatakan bahwa UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Pada masa pandemi covid 19 tentu seluruh aktifitas masyarakat dibatasi,

Pembatasan ini lanjut Ismail,  dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum membaik sehingga membuat ruang gerak masyarakat terbatas dan sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian.

Dampak dan akibat pandemi ini sangat dirasakan oleh sektor UMKM. Penurunan permintaan (demand)  menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM,

Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II ini.

“Meskipun UMKM yang paling terkena dampak (corona) namun sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit untuk menopang ekonomi menengah ke bawah,” Tukas Tubagus yang ikut berpartisipasi dalam rakernas tersebut.

I tempat sang sama, Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA. Ia katakan juga ke seluruh BPW HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA.

Ia menambahkan bahwa karena corona dan konsolidasi organisasi, Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan tahun 2022.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan Rakernas HIPKA II 2021 ini,” tutup Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong.[Mul]

 

Comment

Rekomendasi Berita