RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Permasalahan asset tanah di Ibukota negara, propinsi DKI Jakarta menurut Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) sangat mengkhawatirkan. Setidaknya 1.761 Hektare (ha) tanah asset milik Pemprov DKI, dikuasai pihak pengembang. Ini dikatakan Jajang melalui pernyataan tertulis, Senin (17/7)
“Jakarta saat ini dikuasai pihak pengembang, asset itu terdiri dari tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum,” ungkap Koordinator CBA mencermati.
Perlu digarisbawahi, tukas Jajang, semenjak diterbitkannya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) tahun 1971, sampai saat ini terdapat 1.434 pemegang SIPPT yang sebagian besar dikuasai oleh pengembang kelas kakap.
Pemprov DKI sendiri tambahnya, seperti tidak ada upaya serius mengambil kembali aset yang semestinya dinikmati warga DKI dari tangan pengembang, padahal asset seluas ribuan Hektare tersebut bernilai kisaran 26,418 triliun rupiah.
Terkait asset milik Pemprov DKI Jakarta itu sambung Jajang, selama ini Pemprov DKI seolah-olah tidak berdaya berhadapan dengan pihak pengembang.
Jajang mencontohkan seperti dalam kasus Taman Ria Senayan, seharusnya dijadikan ruang terbuka hijau namun lagi-lagi akan dialihfungsikan menjadi gedung komersial.
Taman Ria Senayan dengan luas 111.600 meter persegi tersebut ungkap Jajang, disewakan oleh Pemprpov DKI kepada PT Ariobimo Laguna Perkasa di bawah proyek Playground Taman Ria Senayan. Awalnya aset tersebut disewakan selama 20 tahun namun dalam perjalanannya ada penambahan menjadi 30 tahun hinga 2035.
Maka itulah, Center for Budget Analysis (CBA) menilai kasus proyek Taman Ria Senayan sebagai contoh memalukan.
“Bagaimana Pemerintah kalah atau tidak berdaya dihadapan para pengembang atau pengusaha?,” katanya penuh pertanyaan besar.
Kasus ini lanjutnya, membuktikan bahwa aset tanah DKI Jakarta dikuasai oleh mafia dan yang lebih mengkhawatirkan lagi diduga kuat di tubuh Pemprov DKI ada oknum yang bermain mata yang berdampak kalahnya Pemprov DKI di pengadilan.[Nicholas]
Comment