Penulis: Desi Ummu Idris | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Eropa terbakar pada akhir Juni 2026. Benua yang selama ini identik dengan cuaca sejuk itu dipaksa menghadapi suhu 40°C hingga 44°C selama berhari-hari. Angka tersebut bukan sekadar catatan meteorologi, melainkan berubah menjadi daftar panjang korban jiwa, antrean pasien di rumah sakit, hingga krematorium yang kewalahan melayani pemakaman.
Di Orly, Prancis, satu krematorium harus menangani hingga 32 jenazah dalam sehari. WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang meninggal akibat suhu ekstrem sejak 21 Juni, sementara otoritas kesehatan Prancis mencatat sekitar 1.000 kematian berlebih sejak 24 Juni.
Kepala WHO menyebut gelombang panas ekstrem sebagai silent killer atau “pembunuh senyap” karena sebagian besar bangunan di Eropa tidak dirancang untuk menghadapi suhu setinggi itu. Sedikitnya 191 juta penduduk diperkirakan mengalami suhu minimum 35°C pada Minggu, 28 Juni (Detik.com, 29 Juni 2026).
Jerman menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Suhu di Berlin diperkirakan mencapai 42°C. Akibatnya, operator kereta memangkas jadwal perjalanan karena rel berisiko melengkung, sementara sejumlah ruas jalan tol retak akibat aspal yang melunak diterpa panas.
Di Dormagen, puluhan lansia terpaksa dievakuasi dari panti jompo setelah suhu di dalam gedung mencapai 35°C dan membahayakan keselamatan para penghuninya.
Di Italia, Sungai Po mengalami penyusutan drastis hingga air laut masuk sejauh 18 kilometer ke daratan. Sementara itu, di Hungaria, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Paks mengurangi produksinya karena suhu air Sungai Danube terlalu tinggi untuk mendinginkan reaktor.
Para ilmuwan iklim seperti dilaporkan Reuters, 30 Juni 2026, menyebut fenomena ini sebagai Omega heatwave, yakni pola atmosfer yang terperangkap sehingga memicu gelombang panas ekstrem dalam waktu lama.
Mereka menegaskan bahwa peristiwa seperti ini hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim yang diperparah oleh aktivitas manusia (Reuters, 30 Juni 2026).
Gelombang panas itu benar-benar merenggut nyawa. Seorang anak berusia enam tahun di Prancis meninggal setelah terjebak di dalam mobil yang diparkir di bawah terik matahari.
Puluhan orang lainnya wafat akibat dehidrasi, heatstroke, maupun serangan jantung. Infrastruktur publik pun mulai lumpuh satu per satu. Namun, yang lebih mengkhawatirkan daripada panas itu sendiri adalah sistem yang membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung tanpa koreksi yang mendasar.
Krisis iklim yang melanda Eropa hari ini merupakan dampak penerapan sistem kapitalisme yang selama puluhan tahun menempatkan keuntungan ekonomi di atas keselamatan manusia.
Kapitalisme: Mesin yang Memproduksi Krisis Iklim
Krisis iklim tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari logika ekonomi yang menjadikan pertumbuhan tanpa batas sebagai tujuan utama. Kapitalisme bekerja melalui tiga prinsip yang saling menguatkan: mengubah seluruh sumber daya alam menjadi komoditas, mengeksternalisasi biaya kerusakan lingkungan, serta mengutamakan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan jangka panjang.
Dalam sistem ini, udara bersih, air, tanah, dan energi tidak lagi dipandang sebagai hak dasar manusia, melainkan sebagai komoditas yang diukur dengan harga pasar.
Ketika biaya emisi karbon masih lebih murah daripada investasi transisi energi, industri akan terus membakar batu bara dan minyak. Ketika pembangunan infrastruktur tahan iklim dianggap tidak menguntungkan, anggaran pun dialihkan ke sektor-sektor yang memberikan keuntungan lebih cepat.
Kondisi tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran Uni Eropa pada pertengahan 2026. Jerman menolak rancangan anggaran sebesar 2 triliun euro untuk kebutuhan publik dengan alasan defisit fiskal yang tidak berkelanjutan.
Di saat yang sama, Inggris justru mengumumkan tambahan belanja militer sebesar 15 miliar pound sterling untuk empat tahun ke depan tanpa perdebatan publik yang berarti.
Sementara itu, indeks saham STOXX 600 mencatat kenaikan kuartalan sebesar 9,7 persen. Pasar bersorak di tengah krisis kemanusiaan. Ribuan orang meninggal akibat gelombang panas, tetapi neraca keuangan tetap menunjukkan keuntungan.
Kapitalisme tidak mengenal batas. Sistem ini menuntut ekspansi, konsumsi, dan eksploitasi yang terus-menerus. Dampaknya, emisi gas rumah kaca terus meningkat, suhu global semakin tinggi, dan gelombang panas menjadi lebih sering sekaligus lebih mematikan.
Ketika panti jompo harus dievakuasi, kereta berhenti beroperasi, dan krematorium dipenuhi jenazah, sistem ini hanya mencatatnya sebagai “kerugian ekonomi” atau “gangguan rantai pasok”.
Nurani kebijakan seolah membeku karena yang dihitung hanyalah angka, bukan nyawa. Eropa yang terbakar oleh panas pada hakikatnya adalah cermin dari Eropa yang membeku oleh logika pasar.
Energi Rakyat Dirampas, Kedaulatan Negara Dihilangkan
Wajah paling nyata dari kerakusan kapitalisme tampak dalam tata kelola energi. Dalam sistem kapitalisme, energi diposisikan sebagai komoditas strategis yang dikuasai korporasi maupun negara-negara adidaya, bukan sebagai milik umum yang wajib dijamin ketersediaannya oleh negara.
Konsekuensinya terlihat jelas dalam krisis geopolitik energi. Selat Hormuz, yang menjadi jalur distribusi sekitar seperlima minyak dan gas dunia, berubah menjadi arena tawar-menawar politik.
Pada Juni 2026, Iran mengancam akan mengenakan biaya bagi kapal yang melintas. Ancaman tersebut saja sudah cukup memicu gejolak harga energi dan meningkatkan inflasi global. Negara-negara Uni Eropa yang bergantung pada impor energi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Di saat yang sama, fungsi negara sebagai pelindung rakyat semakin terkikis. Alih-alih memastikan tersedianya listrik murah, air bersih, serta fasilitas pendingin publik ketika gelombang panas melanda, negara justru lebih sibuk memenuhi agenda aliansi militer.
Donald Trump menuding empat negara Eropa tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap operasi militer Amerika Serikat di Iran. Pentagon pun mengkaji kemungkinan penarikan sebagian pasukan dari Eropa.
Bahkan, Spanyol hampir dijatuhi sanksi di NATO karena menolak membuka pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Energi dan kebijakan luar negeri akhirnya lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan perang daripada melayani kepentingan rakyat.
Padahal, Islam telah meletakkan prinsip yang berbeda sejak awal. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
Ulama kontemporer seperti Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa seluruh sumber daya energi—baik minyak, gas, batu bara, uranium, matahari, angin, maupun listrik yang dihasilkan darinya—termasuk dalam kategori milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum.
Karena itu, sumber daya tersebut haram diserahkan kepada individu maupun korporasi untuk dimonopoli. Negara wajib mengelolanya dan mendistribusikannya kepada rakyat dengan harga yang terjangkau.
Kapitalisme justru melakukan hal yang sebaliknya. Sumber daya diprivatisasi, dimonopoli, lalu dijual dengan harga setinggi mungkin. Ketika negara gagal menjalankan fungsi sebagai ra’in (pengurus rakyat), rakyatlah yang harus membayar mahal, bahkan dengan nyawa, saat suhu di dalam panti jompo mencapai 35°C dan listrik menjadi kebutuhan yang sulit dijangkau.
Solusi Islam: Mengembalikan Amanah Pengelolaan Alam
Allah SWT telah memberikan peringatan sejak lama:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS Ar-Rum: 41).
Suhu 44°C yang melumpuhkan Eropa merupakan bagian dari “sebagian akibat perbuatan manusia” sebagaimana diperingatkan dalam ayat tersebut. Solusi yang ditawarkan kapitalisme selama ini hanya bersifat tambal sulam, seperti pajak karbon, pasar emisi, atau teknologi hijau.
Selama kerangka sistemnya tidak berubah, krisis akan terus berulang karena kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari eksploitasi.
Islam menawarkan solusi yang bersifat mendasar melalui tiga pilar utama.
Pertama, energi merupakan milik umum, bukan komoditas. Negara wajib mengelola seluruh sumber energi strategis dan mengembalikan manfaatnya kepada seluruh rakyat.
Privatisasi dan monopoli dilarang sehingga harga listrik, air, maupun bahan bakar tetap stabil dan terjangkau ketika krisis terjadi.
Kedua, negara bertindak sebagai ra’in yang bertanggung jawab. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah ra’in dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR Bukhari).
Karena itu, negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk membangun rumah sakit darurat, pusat pendingin umum, transportasi publik yang layak, serta jaringan listrik yang tangguh menghadapi cuaca ekstrem.
Anggaran negara tidak semestinya lebih banyak dialokasikan untuk persenjataan dibandingkan keselamatan rakyat.
Ketiga, syariat Islam menegakkan tata kelola yang menjaga keseimbangan alam. Islam melarang israf (pemborosan) dan ithlaf (perusakan lingkungan).
Seluruh kebijakan di bidang industri, pertanian, maupun tata kota harus tunduk pada prinsip menjaga kelestarian alam. Tujuan ekonomi bukanlah mengejar pertumbuhan tanpa batas, melainkan memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan berkelanjutan.
Allah SWT juga berfirman:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.” (QS Al-A’raf: 96).
Gelombang panas yang melanda Eropa hari ini dipandang sebagai bukti kegagalan kapitalisme dalam melindungi manusia, menjaga kelestarian alam, dan menjalankan amanah kekuasaan.
Selama logika pasar tetap menjadi kompas utama kebijakan, krisis iklim akan terus diproduksi dari waktu ke waktu. Suhu 44°C yang terjadi hari ini bisa jadi hanyalah prolog bagi bencana yang lebih besar di masa mendatang.
Umat manusia membutuhkan lebih dari sekadar panel surya atau teknologi hijau. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem yang mendasar.
Dalam perspektif penulis, hanya dengan meninggalkan kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan dan menggantinya dengan sistem Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai prioritas, keseimbangan alam dapat dipulihkan, rakyat memperoleh perlindungan, dan keberkahan Allah SWT diharapkan kembali menaungi kehidupan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment