RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan optimistis terhadap masa depan perekonomian nasional. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
“Sore hari ini saya semakin optimistis bahwa bangsa Indonesia akan maju dan mandiri,” ujar Dasco dalam sambutannya.
Menurut dia, semangat persatuan para pekerja yang tergabung dalam berbagai federasi dan konfederasi menjadi modal penting bagi kemajuan bangsa. Ia menilai gerakan serikat pekerja kini tidak lagi semata memperjuangkan kepentingan kelompok, melainkan berorientasi pada kepentingan bersama sebagai bangsa.
Dasco menegaskan, kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional. Karena itu, DPR bersama pemerintah terus berupaya membangun perekonomian dengan prinsip inklusif, yakni tidak boleh ada satu pun pihak yang tertinggal.
Salah satu langkah yang ditempuh, kata dia, adalah pembangunan desa yang berjalan beriringan dengan industrialisasi perkotaan.
Ia menyinggung kebijakan penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram disertai sanksi bagi pembeli di bawah harga tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.
Selain itu, pemerintah menargetkan swasembada pangan pada 2025 serta pembangunan lebih dari 82 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan rampung pada 2026. Program makanan bergizi gratis juga disebut sebagai bagian dari penguatan daya beli masyarakat.
Menurut Dasco, peningkatan daya beli masyarakat desa yang jumlahnya mencapai lebih dari 130 juta jiwa akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
“Kalau industri bertumbuh, kesejahteraan pekerja juga harus meningkat,” ujarnya.
Terkait investasi, Dasco mengungkapkan Presiden menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha dalam dan luar negeri. Indonesia, kata dia, dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat keamanan investasi yang baik di kawasan ASEAN.
Meski demikian, pemerintah tengah mengkaji kebijakan agar investasi asing memberikan dampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Di antaranya dengan mendorong kepemilikan agen dan distribusi oleh pengusaha nasional.
Ia juga menyebut rencana pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor, serta kemungkinan penjualan produk ekspor di pasar domestik dengan ketentuan pajak tertentu guna memperluas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan penindakan terhadap penyelundupan tekstil dan barang ilegal yang merugikan industri nasional. Penertiban di sektor perpajakan juga dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan DPR tengah menyiapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan. Pembahasan ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026.
“Dalam waktu dekat DPR akan membuka dialog intensif dengan serikat pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial tenaga kerja yang prima sekaligus mendorong pertumbuhan industri,” kata dia.
Dengan mengucap basmalah, Dasco secara resmi membuka Rakernas II KSPSI. Ia berharap forum tersebut membawa manfaat bagi perjuangan pekerja dan kemajuan bangsa.[]
Comment