Penulis: Azka Mukminin | Santri Kalong KH. Muchid Muzadi, Pembina Rumah Tahfidz Jember Islamic Institute (JII)
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Apa yang paling membahagiakan bagi seorang mahasiswa selama menempuh studi? Tinggal di kos gratis? Memiliki induk semang yang baik hati, bahkan dianggap calon menantu? Bukan itu yang hendak saya ceritakan.
Pada awal 1990-an, saya memperoleh kesempatan langka: menumpang tinggal di kediaman KH. Muchid Muzadi, salah seorang Rais Aam Nahdlatul Ulama pada masa kepemimpinan Gus Dur.
Rumah beliau berdampingan dengan Masjid Sunan Kalijaga, tepat di depan kampus Universitas Jember. Hanya perlu beberapa langkah untuk sampai ke tangga pertama masjid. Sebuah keberuntungan yang hingga kini saya syukuri.
Rumah KH. Muchid Muzadi tergolong sederhana. Padahal, beliau pernah menjabat Pelaksana Tugas Wali Kota Tuban dan menjadi pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Meski bermukim di Jember, aktivitas beliau sering membawanya ke Jakarta, Surabaya, maupun Yogyakarta.
Saat itu belum ada WhatsApp, apalagi Zoom Meeting. Alat komunikasi paling modern hanyalah telepon rumah. Menariknya, setiap kali beliau bepergian, telepon itu tidak pernah dikunci.
Demikian pula perpustakaan pribadinya yang berisi ribuan kitab dan koleksi majalah Ulumul Qur’an yang menjadi incaran kami para mahasiswa. Namun tak seorang pun berani menggunakan fasilitas tersebut tanpa izin.
Di antara penghuni rumah kala itu ada Thohir Affandi, marbot sekaligus mahasiswa yang kelak memperoleh beasiswa ke Harvard University dan menjadi pejabat di Bappenas.
Ada pula Ali Muafa, marbot berperawakan tinggi yang kemudian menjadi direksi salah satu bank syariah nasional. Jika mengingat perjalanan mereka, hanya dua kata yang terlintas dalam benak saya – barokah kyai.
Kediaman KH. Muchid Muzadi juga menjadi tempat singgah banyak tokoh nasional. Budayawan dan cendekiawan seperti Cak Nun sering datang selepas mengisi kajian atau diskusi. Kang Sobari, yang saat itu menjabat Direktur Kantor Berita Antara, beberapa kali berkunjung. Penyair besar Madura, D. Zawawi Imron, juga tak kurang dari empat kali bertandang. Bahkan dua di antaranya saya antar menggunakan Vespa PX.
Ada pula peneliti asal Belanda, Martin van Bruinessen, yang dikenal luas melalui kajian-kajiannya tentang Islam Indonesia.
Namun tamu yang paling sering menghadirkan kejutan adalah Gus Dur. Beliau kerap datang tanpa pemberitahuan, bahkan pada pukul satu atau dua dini hari. Belakangan saya memahami bahwa ruang gerak Gus Dur kala itu memang menjadi perhatian berbagai pihak, terutama menjelang dan sesudah perhelatan besar Nahdlatul Ulama.
Kebiasaan serupa juga dimiliki Gus Miek. Datangnya senyap, nyaris tak terdengar. Tahu-tahu Kyai sudah memanggil kami untuk menyiapkan teh, kopi, umbi-umbian rebus, serta gorengan yang dibeli di sepanjang Jalan Kalimantan, kawasan kampus Universitas Jember.
Muktamar NU di Situbondo
Muktamar NU ke-27 di Situbondo meninggalkan banyak cerita. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah kearifan KH. As’ad Syamsul Arifin sebagai tuan rumah.
Konon, ketika Presiden Soeharto bersama sejumlah pejabat negara datang untuk membuka muktamar, mereka disambut di ndalem kasepuhan yang telah dipersiapkan secara khusus.
Saat jamuan minuman dimulai, KH. As’ad bertanya kepada Presiden Soeharto:
“Ngunjuk nopo, Pak Presiden?”
“Teh hangat saja,” jawab Presiden.
Dituangkanlah minuman dari sebuah teko ke gelas bening yang tersedia, dan keluarlah teh hangat.
Giliran berikutnya Pak Harmoko memilih kopi. Dari teko yang sama, keluarlah kopi hangat. Pak Moerdiono meminta susu. Dari teko yang sama pula mengalir susu hangat berwarna putih.
Begitulah seterusnya hingga beberapa tamu lainnya memperoleh minuman sesuai permintaan masing-masing, semuanya dari satu teko yang sama.
Kisah ini kemudian menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Banyak yang memandangnya sebagai karamah seorang ulama besar.
Momentum Muktamar Situbondo memang menjadi tonggak penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Saat itu, NU menghadapi dinamika besar terkait penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, di tengah kebijakan negara mengenai asas tunggal.
Dari muktamar tersebut lahir kepemimpinan baru yang lebih segar dan modern. Salah satu keputusan pentingnya adalah penegasan kembali Khittah NU serta penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi.
KH. Achmad Siddiq selaku Rais Aam menegaskan bahwa secara teologis Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bahkan menjadi bagian dari ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan.
KH. Muchid Muzadi memiliki cara khas untuk menjelaskan persoalan yang rumit. Beliau pernah berkelakar, “Pancasila itu ibarat makanan yang setiap hari sudah kita kunyah. Kalau masih menimbulkan syak atau keraguan, ya jangan ditelan dulu, diemut saja.”
Humor sederhana itu sering kali mampu mencairkan suasana diskusi yang panas. Begitu pula ketika para kiai berdebat keras dalam forum Bahtsul Masail hingga larut malam. Saat sebagian wartawan menulis seolah-olah para kiai sedang bertengkar hebat, KH. Muchid dengan santai berkata:
“Ojo kuwatir. Kyai gegeran kuwi mengko akhire ger-geran.”
Jangan khawatir. Para kiai yang berdebat keras itu pada akhirnya akan tertawa bersama.
Misteri Teko Sang Kyai
Meski kisah teko KH. As’ad telah beredar luas, rasa penasaran tetap menggelayuti benak kami.
Suatu pagi setelah salat Subuh berjamaah, saya bersama beberapa teman memberanikan diri bertanya langsung kepada KH. Muchid Muzadi mengenai kebenaran cerita tersebut.
Alih-alih menjawab, beliau justru bertanya balik.
“Kalian bertanya sebagai siapa? Sebagai masyarakat awam atau sebagai kaum cendekia?”
Kami saling berpandangan. Salah seorang menjawab bahwa kami bertanya sebagai masyarakat awam.
“Kalau sebagai masyarakat awam, maka kisah itu benar,” jawab beliau.
Kami semakin bingung. Lalu kami bertanya lagi, bagaimana jika dilihat dari sudut pandang akademis?
Kyai kemudian mengajak kami masuk ke ruang tamu utama. Di sanalah beliau menjelaskan panjang lebar tentang politik, sosial, budaya, dan arah perjalanan bangsa.
Beliau memperkenalkan istilah high politics atau politik tingkat tinggi. Setelah kembali ke Khittah, NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Namun bukan berarti kehilangan pengaruh.
Menurut beliau, kisah teko itu sejatinya adalah sebuah satire politik. NU diibaratkan sebagai teko yang memiliki isi besar berupa massa umat. Dengan kekuatan sosial tersebut, NU memiliki kemampuan memengaruhi arah bangsa.
Apakah negeri ini akan menjadi “teh”, “kopi”, atau “susu”, sangat bergantung pada bagaimana energi sosial itu diarahkan.
Di situlah letak kecerdasan para ulama terdahulu. Mereka tidak menyampaikan pesan politik melalui teriakan, cacian, atau hujatan. Mereka menggunakan pasemon, simbol, dan kearifan budaya yang halus namun sarat makna.
Hari ini, ketika ruang publik sering dipenuhi pertengkaran dan saling cela, saya teringat kembali pelajaran dari para kiai. Dahulu, sebuah pasemon mampu mengubah cara pandang masyarakat dan bahkan memengaruhi arah perjalanan bangsa. Mungkin karena itulah pasemon kini menjadi sesuatu yang terasa begitu mahal.[]
Comment