by

Demokrasi Mahal Jadikan Pemilu Komersial

-Opini-12 views

 

 

Ariefdhianty Vibie H, Muslimah Cinta Islam

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA-Beberapa hari lalu, komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan KPU telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Untuk pilkada, anggaran yang diusulkan mencapai Rp 26,2 triliun. Raka mengatakan anggaran kurang lebih Rp112,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan usulan KPU.

Sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan, kata dia, usulan tersebut akan dibahas, dikaji dan dicermati lagi bersama dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (beritasatu.com, 13/9).

Sementara itu, wakil ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berpendapat bahwa biaya pemilu yang terlampau jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres. Pemilu Langsung hanya jadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki (republika.co.id, 19/9).

Bagi sebagian pengamat politik, jumlah anggaran yang diusulkan oleh KPU untuk Pemilu Langsung tahun 2024 adalah jumlah yang cukup mencengangkan.

Terlebih lagi dalam beberapa tahun ini, Indonesia masih berkutat dalam pemulihan ekonomi. Belum lagi situasi pandemi Covid-19 semakin membuat ekonomi masyarakat terpuruk, karena belum jelas kapan situasi ini berakhir.

Beberapa orang menilai, bahwa KPU sudah sepantasnya membuat anggaran pemilu yang lebih efisien dan merinci dengan detail apa saja kebutuhannya, sehingga anggaran yang diusulkan itu bisa lebih masuk akal.

Mahalnya biaya pemilu bukanlah sesuatu yang baru. Pada faktanya, biaya pemilu memang selalu mahal, baik dana itu digelontorkan oleh pemerintah, partai politik, sponsor, ataupun kantong-kantong pribadi dari peserta pemilu itu sendiri. Hal ini menjadikan demokrasi sebagai sistem politik yang mahal. Pemilu menjadi ajang komersialisasi untuk bisa membeli suara masyarakat.

Hal ini terkait dengan paradigma kekuasaan dalam sistem ini yang tak lebih dari alat berburu materi, eksistensi, dan melanggengkan dinasti. Wajar jika, bagi sebagian kalangan, kekuasaan menjadi begitu menggiurkan, yaitu demi memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok.

Di pihak lain, keberadaan penguasa dalam sistem ini nyatanya tak mengakar dari rakyat sebagai pemilik hakiki kekuasaan. Sehingga basis kekuasaan mereka sangat bergantung pada kemampuan melakukan pencitraan dan kemampuan membeli suara.

Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan, mengingat pada dasarnya demokrasi lahir dari rahim sekulerisme yang ditopang dengan pilar kebebasan. Tidak ada standar mana yang baik dan buruk selama kepentingan bermain di atasnya.

Begitu juga, tidak adanya standar halal dan haram selain azas manfaat yang bisa diambil. Pun demikian pada kekuasaan dan kepemimpinan, segala cara bisa dilakukan demi memenangkan kursi politik di pemerintahan.

Dalam Islam, penerapan demokrasi yang memisahkan antara kekuasaan dan agama jelas bertentangan. Karena dalam Islam, segalanya tidak bisa dipisahkan.

Dalam Islam, kekuasaan bukan hal yang diperebutkan semata karena alasan kemanfaatan materi. Rakyat mengangkat penguasanya karena mereka percaya atas kapabilitas dan sifat amanah mereka, bukan karena uang dan hasil pencitraan.

Dengan paradigma ini, pemilihan penguasa dalam Islam akan jauh dari kesan penghamburan uang atau politik pencitraan. Semua pihak yang terlibat akan memiliki pandangan yang sama berdasarkan hukum syara. Mereka hanya fokus pada memilih orang yang tepat sesuai kriteria yang disyariatkan.

Penguasa juga menyadari betul bahwa memimpin negara adalah sebuah amanah besar dari Allah swt. yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Jadi, calon pemimpin tidak akan berambisi dengan hawa nafsu, kecuali semakin menundukkan diri bahwa semua adalah tugasnya untuk mengurusi permasalahan masyarakat dan menyelesaikan dengan Islam, bukan yang lain.Wallahu’alam bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita