RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif seiring meredanya tekanan global dan terjaganya disiplin fiskal pemerintah. Menurut dia, perbaikan sentimen pasar mulai terlihat dari penguatan nilai tukar rupiah dan kinerja pasar saham dalam beberapa waktu terakhir.
Didik mengatakan salah satu faktor yang mendorong perbaikan tersebut adalah penurunan harga minyak dunia. Menurutnya, harga minyak Brent yang sempat melonjak hingga sekitar US$120 per barel saat puncak ketegangan geopolitik kini turun ke kisaran US$80 per barel.
“Ada berita baik. Harga minyak Brent terus menurun. Harga minyak pada puncak krisis perang mencapai 120 dolar AS per barel dan kini sudah turun lagi sekitar 4 persen menjadi 80 dolar AS per barel,” ujar Didik dalam keterangannya, Senin (16/6/2026).
Menurut Didik, penurunan harga minyak dipengaruhi meningkatnya harapan tercapainya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut berpotensi menormalkan kembali perdagangan energi global, termasuk aktivitas distribusi minyak melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu titik rawan gangguan pasokan dunia.
Selain faktor eksternal, Didik menilai kondisi fiskal Indonesia hingga pertengahan tahun masih berada dalam batas yang sehat. Ia meminta berbagai kritik terhadap pengelolaan fiskal pemerintah dilihat secara proporsional berdasarkan data yang tersedia.
“Jika saya lihat dari laporan yang ada, dalam pandangan saya kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai, terutama dalam defisit yang terjadi sampai tengah tahun sekarang ini,” katanya.
Ia menjelaskan, defisit fiskal hingga Mei 2026 masih berada di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Didik juga menyoroti penyesuaian sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, pemerintah telah memangkas alokasi anggaran program tersebut menjadi sekitar Rp268 triliun dan berpeluang melakukan efisiensi lebih lanjut dengan memfokuskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari sisi penerimaan negara, Didik mencatat adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hingga Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Saya kira ini ada faktor sukses Coretax, yang berperan dalam hal ini,” ujarnya.
Ia menilai implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax mulai menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Kenaikan penerimaan terutama ditopang oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat 41 persen secara tahunan, serta membaiknya kontribusi sektor perdagangan, pertambangan, dan manufaktur.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak harus diiringi penguatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Rakyat membayar pajak dalam jumlah sangat besar kepada negara, yang harus diikuti oleh perwujudan demokrasi secara substansial. Hampir semua negara yang sistem pajaknya baik, sistem demokrasinya juga baik,” katanya.
Di sisi pengeluaran, Didik melihat pemerintah sedang memperkuat peran negara melalui berbagai program sosial dan ketahanan pangan. Belanja untuk sektor ketahanan pangan tercatat meningkat 76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain untuk dukungan kepada petani, subsidi pupuk, dan penguatan cadangan pangan nasional melalui BULOG.
Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi melonjak hingga 208 persen secara tahunan. Angka tersebut termasuk realisasi Program Makan Bergizi Gratis yang telah mencapai Rp86,6 triliun sepanjang hampir enam bulan pertama tahun ini.
Kendati demikian, Didik memperkirakan realisasi anggaran MBG pada semester kedua tidak akan meningkat signifikan karena adanya kebijakan efisiensi dan fokus program di daerah 3T.
Secara keseluruhan, ia menilai prospek ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi kebijakan fiskal, memperkuat tata kelola, serta membangun komunikasi publik yang kredibel.
“Dengan data-data faktual ini menurut saya kebijakan fiskal masih bisa dijaga dengan disiplin yang lebih baik,” ujarnya.
Didik juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, sebagaimana pesan yang kerap disampaikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai pentingnya disiplin fiskal dan kepercayaan pasar.
“Jika pasar melihat konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal dan pemerintahan yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan lambat laun akan pulih,” katanya.
Menurut Didik, kombinasi antara membaiknya kondisi eksternal, disiplin fiskal yang terjaga, dan konsistensi kebijakan ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi penguatan rupiah, stabilitas pasar modal, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.[]
Comment