RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.
Menurut dia, pemerintah juga ingin menegaskan komitmen mengembalikan sistem ekonomi Indonesia pada amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
Handi mengatakan pidato tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah memandang ekonomi bukan sekadar persoalan teknokratis dan administratif, melainkan bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus dijalankan secara serius.
Ia menyambut positif target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan diarahkan mencapai 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap berada di kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, serta pengangguran berada pada rentang 4,3–4,87 persen.
“Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB,” kata Handi dalam keterangannya, Jumat, 22 Mei 2026.
Meski mendukung arah kebijakan ekonomi pemerintah, Handi mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di lapangan.
“Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan Presiden Prabowo tersebut. Tetapi, kita juga perlu mengingatkan bahwa terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi,” ujarnya.
Menurut Handi, visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif. Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai terlalu optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik. Hal itu tercermin dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.
Kedua, pidato Presiden dinilai belum menjelaskan secara rinci sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas. Menurut Handi, hilirisasi tanpa strategi industrialisasi yang jelas berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif ketimbang membangun basis manufaktur berteknologi tinggi.
“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.
Ketiga, Handi menilai terdapat tantangan antara ekspansi program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara. Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB, sementara pendapatan negara berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai masih terbatas dan ketergantungan terhadap utang tetap tinggi.
Ia menegaskan reformasi perpajakan perlu diperkuat agar disiplin fiskal tetap terjaga.
“Kita mendukung keberlanjutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ujarnya.
Keempat, meskipun pemerintah mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai. Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, tetapi distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Menurut dia, selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Kelima, kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang memadai. Handi mengatakan ekspansi fiskal perlu diiringi peningkatan kualitas belanja agar mampu memberikan dampak nyata bagi sektor riil.
“Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” katanya.
Ia berharap pemerintah memperkuat reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Meski demikian, Handi mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.
Ia menilai fokus pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegas Handi.
Menurut dia, target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, ia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.[]
Comment