RADARINDONESIANEWS.COJAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Harakah Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Bakomubin) DKI Jakarta melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 23 April 2026.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kelembagaan serta membuka peluang kerja sama program keumatan dan sosial.
Ketua DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta, Nur Raihan, hadir bersama jajaran pengurus, antara lain Sekretaris Natsir AS, Wakil Sekretaris Budiarto, serta pengurus bidang dakwah dan pendidikan M. Djamal Yusuf.
Dari pihak Pemprov DKI Jakarta, audiensi diterima oleh Sub Koordinator Lembaga Mental Spiritual Biro Dikmental Setda DKI Jakarta Mukhlis, didampingi perwakilan Kesbangpol dan Bazis DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Nur Raihan memperkenalkan kepengurusan baru DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta yang dilantik pada November 2025. Ia juga menjelaskan dinamika organisasi, termasuk latar belakang penggunaan tambahan nama “Harakah” sebagai penegasan identitas gerakan dakwah.
“Penambahan kata ‘Harakah’ merupakan saran dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat DPP beraudiensi,” kata Nur Raihan.
Ia menambahkan, DPW Harakah Bakomubin DKI Jakarta telah menyelenggarakan rapat kerja wilayah pada Januari 2026 yang menghasilkan sejumlah program jangka pendek, menengah, dan panjang. Program tersebut mencakup kegiatan dakwah, sosial, santunan anak yatim, serta pelatihan masyarakat.
Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya telah terbentuk di hampir seluruh wilayah kota di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu yang masih menunggu proses pembentukan dan pelantikan.
Melalui audiensi ini, Harakah Bakomubin berharap dapat membangun sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam pelaksanaan program sosial dan keagamaan yang menyasar masyarakat luas.
Mukhlis menyambut baik kehadiran dan inisiatif organisasi tersebut. Ia menilai dinamika internal organisasi merupakan hal yang wajar dan tidak mengurangi peran strategisnya dalam pembangunan sosial keagamaan.
“Kami mendukung dan mencatat keberadaan Harakah Bakomubin DKI Jakarta. Program-programnya dapat disinergikan, termasuk dengan dukungan Bazis,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar organisasi segera melaporkan keberadaannya secara administratif ke Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah kota di wilayah masing-masing.
Hal senada disampaikan perwakilan Kesbangpol DKI Jakarta, Jazuli. Ia menegaskan pentingnya pelaporan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari tertib administrasi sekaligus pembinaan.
“Jika sudah terdaftar, ormas akan difasilitasi, baik pembinaan internal maupun keterlibatan dalam kegiatan pemerintah,” kata Jazuli.
Menurut dia, pelaporan cukup dilakukan dengan menyampaikan surat resmi, dilengkapi dokumen legalitas seperti AHU dan susunan kepengurusan.
Selain itu, Kesbangpol juga melakukan fungsi pengawasan secara preventif melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan organisasi.
Berdasarkan data Kesbangpol DKI Jakarta, terdapat sekitar 39 ribu organisasi kemasyarakatan, namun baru sebagian kecil yang melaporkan keberadaannya secara resmi.
“Audiensi ini menjadi langkah positif. Ke depan diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat,” ujar Jazuli.[]
Comment