by

DPP IMM: Keutuhan NKRI Point Yang Harus Dijaga

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – DPP IMM menggelar konfensi pers  menyongsong momentum Harkitnas di Kota Medan. Saya memandang bahwa kondisi bangsa di hari kebangkitan nasional masih sangat memprihatinkan. Masih jauh dari cita-cita bangsa. Ancaman kedaulatan dan perpecahan NKRI seolah mengintai bangsa Indonesia. Ini dikatakan Muhammad Solihin S, SH., MH (Ketua DPP IMM BIDANG HIKMAH) melalui rilisnya ke redaksi, Senin (22/5/2017).
Ditambahkan Solihin, provokasi yang diwarnai dengan berita hoax dan kasus penistaan agama menjadi sumbu pemicu retaknya Bhineka Tunggal Ika. Tidak hanya itu kasus penistaan agama pun menjadi persoalan serius yang merusak harmonisasi dalam kebhinekaan.
Akhirnya lanjut Solihin, sudah semestinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiah untuk senantiasa hadir memberikan sumbang saran dalam bentuk resolusi untuk dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dan wakil rakyat republik Indonesia.

“Keutuhan NKRI menjadi point utama yang harus dijaga, karena bangsa ini lahir dari perjuangan panjang yang melibatkan semua unsur, suku, agama, dan keaneka ragaman yang ada di belantara Tanah Indonesia.” Ujarnya.

Indonesia jangan sampai merdeka kurang dari seratus persen. Eksplorasi tambang yang merusak ekosistem alam tidak semestinya mendapatkan izin dari pemerintah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiah akan terus hadir dalam mengawal kekayaan alam Indonesia dari ancaman para mafia tambang yang masih berkeliaran di negri ini. DPP IMM dan DPD IMM se- Indonesia telah merumuskan Resolusi Untuk Indonesia berdaulat.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se Indonesia) menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.

2. IMM Menolak perizinan Tambang Yang Merusak Alam, Ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat Indonesia. (Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia)

4. IMM Mendorong Renegoisasi kontrak karya yang dianggap merugikan Negara.

5. Cabut. PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah

6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun)

7. Nasionalisasi aset Nasional

8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.

9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.

10. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.

11. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).

12. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.

13. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia.

14. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

15. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan

16. IMM Mendorong pemerintah agar mengoptimalkan konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi

17. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.

18. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.

19. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina

Resolusi ini dirumuskan dalam Rakornas DPP IMM yang dihadiri oleh DPD IMM SE INDONESIA.[GF[

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + eighteen =

Rekomendasi Berita